logo

Anomali Kondisi Darurat 

Anomali Kondisi Darurat 

05 Juli 2021 13:34 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Idrus Mony

Pandemi Covid yang melanda negeri ini kian memprihatinkan, saban hari kita diperlihatkan melalui media mainstream maupun media online banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat terpapar virus berbahaya ini. 

Alih-alih selesai dengan penurunan jumlah korban jiwa akan tetapi semakin tidak terkendali karena disinyalir muncul varian baru (Variann Delta dan Varian Afrika) yang lebih berbahaya dilihat dari cara dan dampak penularannya. 

Dengan melihat kondisi ini pemerintah pusat  menerbitkan sejumlah kebijakan yang dianggap dapat menyelesaikan penyebaran virus Covid 19. Dari PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai pada yang teranyar PPKM darurat yang disampaikan oleh presiden 

Jokowi dengan menunjuk komando langsung dibawah menteri Luhut Binsar Panjaitan atau yang lebih akrab disapa LBP, tentu publik bertanya-tanya terkait dengan pemberlakuan kebijakan ini.

Apalagi sejumlah pengamat menggaris bawahi efektifnya kebijakan ini diberlakukan sebagai obat mujarab menekan penularan virus ini di masyarakat. Tentu apa yang disampaikan memiliki beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan dasar hukum dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan dengan disertai adanya sanksi pidana bagi siapa yang melanggar akan ditindak pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. 

Memahami kondisi demikian jika kita lihat realisasi di lapangan maka, patut untuk kita sampaikan bahwa ini sesungguhnya 

menunjukan "Keadaan Darurat Negara" hal ini bisa dilihat dengan kondisi dimana semua lini kehidupan praktis mati dan tidak berdaya sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan negara.

Apa yang terjadi adalah sesungguhnya kondisi darurat negara sehingga harus diberlakukan hukum darurat negara (STAAT NOOD RECHT) jika demikian maka kondisi seperti ini sudah harus diambil alih oleh TNI/POLRI untuk menstabilkan seluruh kondisi yang saat ini terjadi.

Semoga pandangan ini bisa memberikan sebuah pemaknaan yang benar jika dilihat dari segi penanganan dan kondisi ril yang terjadi saat ini. Cukup sudah basa-basi kita selama ini dalam menjalankan kebijakan negara dengan istilah-istilah yang justru membingungkan masyarakat. ***

* Idrus Mony -   alumnus PPRA Lemhannas RI.

Editor : Gungde Ariwangsa SH