logo

Negeri Adat  Pembela NKRI Di Kecamatan Taniwel Timur - Maluku, Termarjinalkan

Yacob Nauly

Negeri Adat Pembela NKRI Di Kecamatan Taniwel Timur - Maluku, Termarjinalkan

29 Juni 2021 23:48 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Yacob Nauly

Sejarah  mencatat pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) berpuncak  tanggal 25 April 1950 di Ambon, sebagai wilayah pertahanannya. Sedangkan, pimpinan RMS  adalah Christian Robert Steven Soumokil .

Wilayah pertahanan RMS di Ambon akhirnya  diduduki  atau dikuasai Tentara Nasional Indonesia (TNI)  atas dukungan  masyarakat  setempat (Kota Ambon, Red) . Karena tak tahan,  CRS Soumokil bersama sejumlah pasukannya menyeberang ke pulau Seram untuk  membuat daerah pertahanan baru di sana.

Menurut  para pejuang  pembela NKRI daerah setempat, pasukan RMS mulai menguasai  pegunungan Seram barat dan Seram  bagian  utara. Seram Utara dipilih karena   logistik-nya  bisa  diperoleh secara  mudah dari warga pergunungan setempat.

Daerah itu,  tepatnya  berlokasi di kawasan  negeri-negeri  pegunungan Taniwel Timur, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku.   

Setiap warga   Republik Indonesia mengaku pembela  tanah air. Namun, itu sedikit berbeda dengan  rasa cinta NKRI yang ditunjukkan oleh warga negeri-negeri adat pegunungan Taniwel  Timur. Karena cinta NKRI, mereka mau dan rela  meninggalkan  tanah kelahirannya untuk di-eksodus ke jazirah pesisir pantai kawasan Sukaraja  yang sangat asing bagi mereka,  tahun  1950-an.

 Bayangkan saja, warga yang domisili-nya  di daerah pegunungan  sejak  turun-temurun   dipaksa harus  beradaptasi dengan lingkungan baru di jazirah pesisir  Pantai Negeri Sukaraja. Warga pegunungan ini  eksodus ke kawasan baru yang jauh  puluhan bahkan  bisa ratusan kilo meter dari  kampung  dan tanah asal kelahirannya.

Masyarakat negeri-negeri adat tersebut memilih membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dengan mengungsi  atau eksodus agar TNI dengan leluasa menguasai  daerah pertahanan RMS. Sekaligus,  menghancurkan lumbung makanan  pihak musuh (RMS)  yang  bersumber dari warga negeri-negeri adat pegunungan  kini kecamatan  Taniwel Timur tersebut.

Seorang pemuda ketika itu, berasal dari   negeri adat Lumahlatal, Lukas Nauly , pejuang  NKRI tak tercatat dalam sejarah, menuturkan. Bahwa,  ia  satu-satu pemuda dari Lumahlatal  yang dikirim Belanda  sekitar tahun 1938 bersama beberapa rekannya dari negeri-negeri adat  di sekitarnya mengikuti pendidikan dan latihan di negeri Riring (pegunungan Piru).

Di negeri Riring, Opa Uka (nama sebutan ) Lukas Nauly, saat diwawancarai penulis  sekitar tahun 1975-an di Siaputty, Seram Barat.  “Saya dan teman-teman lain dididik dan dilatih memimpin pemerintah  negeri  (desa). Kami dilatih untuk  menulis surat-surat  dokumen  pemerintahan  negeri,  mungkin saat  ini  administrasi pemerintahan desa.

Ketika terjadi perubahan atau pergantian pemerintahan dari  Belanda dan Jepang ke  Republik Indonesia, negeri-negeri adat di pegunungan Taniwel Timur menata pemerintahan desa dengan gaya  atau  metode.

“Tetapi  pimpinan desa dengan sebutan Raja yang diberikan oleh Belanda di masa  jajahan kolonial masih digunakan  ketika itu (era  kemerdekaan Indonesia ,Red). Tak lama berselang kemerdekaan Indonesia, gejolak paling besar  membuat masyarakat pegunungan  Taniwel Timur harus meninggalkan kampung halamannya, sekitar  akhir tahun 1951,” kata Opa Uka.

Eksodus

Opa Uka,  menjelaskan, di tahun   tersebut (akhir 1951) Pemberontak (RMS) tiba di negeri-negeri pegunungan untuk bertahan di sana, beberapa  tahun. Parahnya, saat itu masyarakat  khususnya para pemuda dipengaruhi untuk mengikuti paham  mereka.

Bertepatan dengan itu TNI melalui spionase sejumlah  putra daerah  termasuk Opa Uka, memberikan data tempat  persembunyian dan jumlah anggota Pasukan RMS di pegunungan  ini. Berdasarkan data spionase itu, TNI  mulai mengejar pemberontak  tersebut hingga ke pegunungan  sekitar  Taniwel dan Taniwel  Timur  termasuk kawasan negeri-negeri di sekitarnya.

 “ Di sinilah masyarakat setuju  dengan  usulan  TNI untuk memutus pergerakan pemberontak  tersebut . Yaitu, mengosongkan negeri asal mereka di  pegunungan  dan eksodus atau mengungsi ke daerah pesisir pantai Sukaraja,” ujar Opa Uka.

Menurut Opa Uka, itulah bentuk kecintaan warga Pegunungan Taniwel Timur kepada NKRI. Sehingga, warga harus tinggal di daerah baru di pesisir pantai tanpa memiliki  petuanan (kepemilikan lahan atau tanah)  garapan sendiri.

Negeri-negeri  adat pegunungan  Taniwel Timur  itu,  terdiri dari: Seakasale;  Lumahlatal;  Matapa; Makububui; Lumahpelu; Musihuwey; Tounussa; Solea; Warloin dan Walakone.  

Ribuan warga negeri-negeri  pegunungan itu ditempatkan pada kawasan yang berdekatan sehingga menyulitkan  mereka  bercocok tanam di sekitar  lokasi negeri (desanya) . Akhirnya, banyak  masyarakat pun memilih merantau ke daerah lain. Banyak di antaranya, merantau di kecamatan   Seram barat  bagian  Huamual depan , tepatnya di jazirah Loki.

Sebagian warga lainnya,   merantau ke luar  pulau Seram karena daerah lokasi  negeri yang diberikan pemerintah  sempit. Artinya,  tak bisa digunakan lahan pekarangan mereka  untuk bercocok tanam. Apalagi lahan kedua dan ketiga  tak diberikan pemerintah. Padahal warga - warga  eksodus   meninggalkan  kampung asal mereka adalah program pemerintah untuk kepentingan stabilitas keamanan negara, ketika itu.

Termajinalkan

Masyarakat pegunungan Taniwel Timur  mau   mengungsi atau eksodus dari  daerah asal mereka ke  lokasi kawasan pemukiman baru, namun  tidak  disamakan hak-haknya seperti  program transmigrasi lokal  maupun  nasional.

Warga tersebut merasa kurang dihargai dibanding yang lainnya. Masyarakat  yang  berjasa untuk negara tetapi tak diprioritaskan.  Seperti, misalnya ditempatkan  sebagai  transmigrasi lokal  yang luas  lahannya  sama dengan  pekarangan  atau  lahan-lahan di  daerah  mereka sebelumnya. Atau paling tidak masing-masing keluarga atau kampung diberikan lahan yang layak.

 Misalnya, seperti  program transmigrasi  di mana setiap keluarga berhak memiliki lahan satu ( pekarangan ), lahan dua (2) untuk berkebun dan lahan (3) untuk penanaman  tumbuhan industri.

 Ini, kan bentuk marjinalisasi yang dibuat pemerintah terhadap  masyarakat yang berjasa membela  dan mempertahankan keutuhan NKRI seperti warga Taniwel Timur itu.

Masyarakat Taniwel Timur selama ini banyak yang sudah berpikir untuk menuntut hak mereka  kepada pemerintah atau negara. Namun, sejak dahulu warga tidak  menyampaikan pendapat itu  karena takut dituduh  melanggar aturan pemerintah.

Padahal, sebagai warga  negara  yang  baik, hak-haknya harus dipertanyakan kepada negara atau pemerintah. Warga ini sudah membuat pembelaan terhadap kepentingan negara ketika itu bersama pemerintah dan TNI bersatu padu untuk mengusir pemberontak dari  wilayahnya. Apakah,  kebaikan warga  negeri-negeri adat Taniwel  Timur itu, tidak menjadi perhatian pemerintah  saat ini?

Menurut Opa Uka, entah sampai  di generasi berapa dari angkatannya, ia ingin agar warga Eksodus  Taniwel Timur tersebut   mendapat hak yang sama di negara kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan,  ia mau melihat pegunungan Taniwel  Timur kelak menjadi indah seperti  Bandung, Jawa Barat.

Kalau sudah seperti demikian, artinya pemerintah Indonesia  dapat membalas jasa orang-orang  yang diungsikan dari kampung halamannya, demi untuk  membela dan mempertahankan  stabilitas keamanan negara Republik Indonesia dari ancaman pemberontak (RMS) ketika itu.

“Lante  Takule “

Berdasarkan hasil penelitian  Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon yang disampaikan  Frof. Tonny Pariela terkait negeri adat dan bukan negeri adat, yang dibeberkan kepada publik Jumat (1/11/2019) di Piru.

 Maka penulis  pertegaskan kembali  bahwa negeri-negari yang berada di pegunungan Taniwel Timur masuk dalam kategori  “negeri adat”.

Negeri-negeri  ini memiliki sejarah yang memang belum dibukukan oleh  peneliti lokal . Maupun,  para peneliti baik dari perguruan tinggi  atau  lainnya. Karena itu, diharapkan anak negeri-negeri ini bangkit untuk mencari  fakta dan data. Bahwa, negeri-negeri pegunungan Taniwel Timur yang kini  bermukim di pesisir pantai benar adalah negeri – negeri adat  punya  nilai  historis yang  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Lante Takule”. Ini suatu kepercayaan masyarakat wemale, Taniwel Timur, bahwa langit dan bumi  ada yang menciptakannya. Lante (langit) yang sangat tinggi dan luas pasti ada makluk yang menciptakan dan menjaganya.

Sedangkan  Takule (tanah/bumi) adalah satu benda  ajaib dengan  ekosistem  yang baik  mampu memberi  kehidupan bagi manusia di manapun di dunia ini. Jadi, warga  Taniwel  Timur sejak zaman batu atau sebelum peradaban dunia modern masyakat  ini telah mampu memahami  tentang ekosistem.

Masyarakat tersebut mengerti  dengan akalnya tanpa konsep dan fakta ilmiah, bahwa ada suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh  hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau (Lante Takule) itu.

Sebelum  agama masuk di negeri-negeri adat Taniwel Timur ini mereka bersumpah  menggunakan  dua kata tersebut. Yaitu Lante  Takule  disebut untuk  upacara sakral suatu perjanjian  angkat Pela dan gandong (kandung)  antar suku maupun negeri , misalnya.

Selanjutnya warga negeri-negeri adat di Taniwel  Timur punya kawasan-kawasan pamali (tabu) yang dilarang warga  mandi atau makan di suatu kawasan, semisal  gunung atau lereng terjal.

Mengenai kelompok Pattasiwa dan Pattalima hingga kini belum ada ilmuan maupun peneliti lokal yang menemukan telah  terbangun ikatan patasiwa-patalima di pegunungan  Taniwel Timur.

 Tapi, pakar terdahulu (Opa Uka), menyebut ketika ia mengikuti pendidikan di Riring, ada ide dari rekan-rekannya unuk membentuk persaudaraan suku-suku di Maluku lebih khusus di pulau Seram.

Hak Warga

Kesimpulan tulisan yang sangat sederhana, ini penulis ingin menegaskan, pemerintah harus  membalas jasa-jasa penduduk pegunungan negeri-negeri adat Taniwel Timur. Karena, mereka  telah membantu pemerintah untuk melumpuhkan pemberontakan RMS di pegunungan setempat  Tahun 1950-an.

Warga pegunungan itu ketika diungsikan dari negeri  asal mereka  pemerintah tidak memberikan hak-hak mereka. Seperti  membangun perumahan  mereka  atau menyiapkan lahan  (I) pekarangan, lahan (2) perkebunan (kebun) dan lahan (III) tanah  untuk tanaman industri.

Karena itu Pemerintah harus mengembalikan  warga tersebut  ke negeri asal mereka di pegunungan  Taniwel Timur. Tentunya, dengan   menyediakan perkampungan  membuka lahan bagi  masyarakat agar mereka hidup layaknya masyarakat adat  yang telah terbina secara turun-temurun.

Sebagai perbandingan, di mana-mana pemerintah membuka lahan dengan  nilai anggaran ratusan bahkan triliunan rupiah bagi para transmigran.

Warga Pegunungan Taniwel Timur mestinya, juga mendapat hak yang sama dalam program transmigrasi. Apalagi warga ini diungsikan demi untuk  mempertahankan stabilitas keamanan negara di tahun 1950-an  akibat ancaman pemberontak, RMS itu.

Karena itu, Presiden , Panglima TNI,_Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menkopolhukam) mempertimbangkan masalah ini. Karena, masyarakat tersebut adalah warga negara Indonesia yang harus diperhatikan keluhannya juga. Sama, dengan warga Negara lainnya.

 Jangan seperti judul tulisan ini “Negeri-Negeri  Adat  Pembela NKRI Di Kecamatan Taniwel Timur - Maluku, Termarjinalkan.” ***

  

* Yacob Nauly - Wartawan Utama UKW Dewan Pers, Wartawan suarakarya.id, Mantan Ketua PWI Sorong dan Jurnalis Ubahlaku, Putra Asli  Taniwel Timur, Lahir Di Negeri Seakasale.