logo

Wahai Hakim, Jauhkanlah Intervensi Dari Dirimu

Wilmar Pasaribu

Wahai Hakim, Jauhkanlah Intervensi Dari Dirimu

29 Juni 2021 11:03 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Wilmar Pasaribu

Kasus yang mengirimkan terpidana Piter Sidharta ke balik jeruji besi nyaris sama dengan kasus yang jerat terdakwa Moh Kalibi. Awalnya, mereka sama-sama dipersalahkan jaksa melanggar pasal 263 KUHP. Entah suatu kebetulan atau tidak, pimpinan majelis hakim yang menyidangkan dan penasihat hukum kedua orang tersebut sama pula. Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH MH, sedangkan penasihat hukum kedua terdakwa Yayat Surya Purnadi SH MH.

Pembeda di antara Piter Sidharta dengan Moh Kalibi dalam perkara perdata.  Gugatan secara terhadap Piter Sidharta belum diajukan ke PN Jakarta Utara. Sedangkan Moh Kalibi sudah. Bahkan pihaknya yang menguasai tanah dipersengketakan itulah yang tampil sebagai penggugat. Namun hasilnya gugatannya justru ditolak seluruhnya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Tanah Hadi Wijaya yang diklaim sebagai miliknya sampai disertifikatkan pun tentunya dinyatakan majelis hakim sebagai milik tergugat Hadi Wijaya, dan bukan milik penggugat intervensi Moh Kalibi dan Siti Mutmainah sebagaimana tercatat dalam kedua Sertifikat Hak Pakai (SHP).

Piter Sidharta dihadapkan ke depan meja hijau atas sangkaan memalsukan atau paling tidak mempergunakan warkah permohonan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas sebidang tanah di Penjaringan, Jakarta Utara. Gudang di atas tanah tersebut ditempatinya dengan cara menyewa pemiliknya. Saat habis masa hak pakainya, Piter yang telah menyewa puluhan tahun justru mengurus surat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa ke RW dan Kelurahan setempat meski bukan  pemiliknya. Terbit juga surat yang dimohonkan itu, dan setelah dilengkapi dengan warkah lainnya akhirnya  kantor BPN Jakarta Utara menerbitkan SHP atas nama Piter Sidharta dan bukan atas nama pemilik sah atau yang menyewakan.

Tahu apa yang terjadi selanjutnya? Piter dilaporkan ke Kepolisian sampai kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Putusan majelis hakim pimpinan Tumpanuli Marbun SH MH menyebutkan ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Itu artinya Piter tidak perlu masuk bui, karena perbuatannya masuk ranah perdata. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentu saja mengajukan kasasi atas vonis onzlagh itu ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Tumpanuli Marbun dianulir MA. Piter dihukum dua tahun penjara. Setelah sempat buron, akhirnya eksekutor Kejari Jakarta Utara menjebloskannya ke dalam bui. Dia menjadi terpidana pemalsu SHP.

Kasusnya Moh Kalibi - walau sama dipersalahkan melanggar 263 KUHP - sesungguhnya lebih rumit bahkan kental nuansa dugaan rekayasanya. Riwayat tanah Hadi Wijaya yang jatuh ke tangannya - dalam versi Moh Kalibi – direkayasa sedemikian rupa. Haji Muhayi dan anaknya Mahfudin terlebih membeli tanah seluas 7.168 m2 dari Ny Purnami (Ny Purnami pun peroleh tanah ini diduga bukan dengan pembelian beritikat baik).

Pembelian Haji Muhayi bukan berdasarkan alas hak kepemilikan; over garap, girik, sertifikat atau akta jual beli (AJB). Tetapi tanah di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara itu dibeli hanya berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana pula. Apa hubungan putusan PK perkara pidana dengan hak kepemilikan tanah tersebut?

Setelah dibeli Haji Muhayi,  peralihan atau transaksi atas tanah tersebut terjadi lagi di bawah tangan bahkan simpang siur. Di dalam persidangan, saat bersaksi, Haji Muhayi menyebutkan tanah diserahkan begitu saja ke Haji Rawi, karena Haji Rawi masih saudaranya. Namun, anak Haji Muhayi, Mahfudin saat bersaksi dalam persidangan kasus sama dengan terdakwa Moh Kalibi menyebutkan tanah itu dijual Rp3 miliar ke Haji Rawi.

Haji Rawi selanjutnya menghibahkan tanah tersebut ke menantunya Moh Kalibi. Terdakwa Moh Kalibi sendiri kemudian menghibahkannya 2.000 m2 lebih kepada istrinya Siti Mutmainah.  Penghibahan ini sendiri dilakukan saat bersamaan dengan pengurusan SHP yang diduga sarat rekayasa. Oleh karena dua SHP diurusnya bersamaan dan boleh jadi mensiasati hibah yang tidak diperkenankan untuk suami istri, dalam salah satu warkah permohonan salah satu SHP itu dimasukkan fotocopi KK baru.

Jika pada fotocopi KK di warkah permohonan SHP satunya lagi tercatat Moh Kalibi dengan istri Siti Mutmainah, maka di fotocopi KK lainnya tertulis Moh Kalibi dan istri Sarovia. Namun di persidangan Moh Kalibi sendiri mengaku hanya punya satu istri yaitu Siti Mutmainah. Fotocopi KK yang satunya lagi itulah yang diduga palsu atau dipalsukan terdakwa Moh Kalibi hingga duduk di kursi pesakitan.

JPU Yerich Sinaga SH telah menuntut Moh Kalibi tiga tahun enam bulan penjara. Moh Kalibi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 263 KUHP (pasal sama juga dipersalahkan JPU dilanggar Piter Sidharta).

Selama persidangan kasus ini tampak betul JPU begitu serius membuktikan apa yang didakwakannya. Hasilnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terbukti benar dan secara meyakinkan tindak kejahatan pemalsuan tersebut dilakukan terdakwa Moh Kalibi. Meyakinkan betul hingga sulit terbantahkan. Dugaan rekayasa dan keterlibatan terdakwa Moh Kalibi yang disebut dan berusaha dikesankan samar-samar oleh penasihat hukumnya dapat dibalikkan JPU sampai menjadi jelas dan terang benderang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tiada mungkin masuk satu warkah dalam berkas permohonan SHP tanpa maksud dan tujuan. Tidak mungkin orang lain memasukkan fotocopi KK ke berkas permohonan yang diajukan terdakwa Moh Kalibi.  Tidak mungkin pula terbit SHP atas nama Moh Kalibi dan istrinya Siti Mutmainah jika tanpa ada warkah fotocopi KK yang diduga palsu tersebut. Lagi pula, saksi Muhaimin dalam keterangannya pun mengatakan dirinya terus menerus mendampingi Moh Kalibi mengurus kedua SHP atas nama Siti Mutmainah dan Moh Kalibi sendiri. Tidak ada orang lain disuruh mengurus atau menyerahkan permohonan SHP itu ke loket BPN Jakarta Utara. Hanya Moh Kalibi sendiri didampingi Muhaimin.

"Saya terus mendampingi Pak Moh Kalibi ke kantor kelurahan, kantor PT Pelindo dan kantor BPN Jakarta Utara saat mengurus kedua sertifikat itu," demikian Muhaimin. Tentu saja berkat kepengurusannya itulah terbit kedua SHP di atas lahan milik Hadi Wijaya setelah membelinya dari almarhum Mamat Tristianto, dan belum pernah memperjualbelikannya kepada siapapun termasuk ke Moh Kalibi dan Siti Mutmainah sampai saat ini.

Saat pemeriksaan Moh Kalibi, terdakwa mencoba melempar tanggung jawab hukumnya kepada pegawai BPN Jakarta Utara, Toto. "Beliau yang melengkapinya," katanya memberi alasan.   Kasihan pegawai kantor BPN Jakarta Utara tersebut. Sebab, dia tidak bisa memberi penjelasan bagaimana yang sebenarnya terjadi, karena sudah meninggal.

Yang pasti, kedua SHP yang terbit atas nama Moh Kalibi dan Siti Mutmainah memang dari dokumen-dokumen yang ada dalam permohonan yang diajukan Moh Kalibi ke kantor BPN Jakarta Utara. Pembelaan diri dengan melimpahkan ke orang yang sudah meninggal tak patut dilakukan. Lagi pula, saksi atau alat-alat bukti yang lain bicara. Tidak mungkin tak ada yang bertanggung jawab saat sebidang tanah menjadi atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tak mungkin pula seseorang sampai rugi Rp21 miliar tanpa ada yang melakukan perbuatan kejahatan.

Setelah dituntut 3 tahun 6 bulan, tim pengacara Moh Kalibi yang dinakhodai Yayat Surya Purnadi SH MH mencoba menyelamatkan kliennya dengan mengatakan bahwa saksi pelapor/korban Hadi Wijaya tidak pernah melaporkan Moh Kalibi melanggar pasal 263 KUHP. Salah alamat dakwaan itu, kata mereka. Begitukah? Bukankah korban/pelapor hanya melaporkan apa yang menimpa atau merugikannya tanpa menentukan pasal-pasal untuk tersangkanya. Tidakah penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yang berkewenangan penuh menentukan pasal terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai tindak lanjut dari pengaduan pencari keadilan?

Penyidik bisa saja mengembangkan penyidikannya atas suatu laporan pencari keadilan jika dalam penyidikan ternyata ditemukan indikasi atau unsur tindak pidana lain yang berkaitan dalam kasus sama.

Ada juga dalil dalam pledoi tim pembela Moh Kalibi bahwa fotocopi tidak bisa dijadikan alat untuk menjerat kliennya. Tetapi untuk permohonan SHP bukankah  fotocopi KK saja yang dibutuhkan dan dimasukkan ke dalam berkas warkah permohonan SHP itu? Tentu saja fotocopi KK yang diduga palsu itulah yang ditemukan di berkas permohonan tersebut sebab itulah yang dimasukkan. Takkan ada atau dapat ditemukan aslinya di dalam berkas permohonan karena pada saat mengajukan permohonan yang ada atau diserahkan hanya fotocopinya. Aslinya cukup ditunjukkan saja kemudian dibawa pulang oleh pemohon SHP.

Hal lainnya yang menguatkan dakwaan JPU Yerich Sinaga terhadap Moh Kalibi, putusan perkara perdata.  Haji Rawi (mertua Moh Kalibi sekaligus pemberi tanah kepada terdakwa) dan terdakwa Moh Kalibi serta istrinya Siti Mutmainah menggugat ahli waris Mamat Tristianto almarhum dan Hadi Wijaya terkait kepemilikan lahan seluas 7.168 m2 di Jalan Kramat Jaya (Moh Kalibi dan istrinya Siti Mutmainah sebagai penggugat intervensi). Bagaimana putusan PN Jakarta Utara? Dikabulkankah gugatan karena sudah punya SHP (diduga palsu)?

Mulai dari gugatan mertua, menantu sampai anak itu ditolak seluruhnya oleh PN Jakarta Utara. Bahkan oleh majelis hakim pimpinan Adam Rianto Pontoh SH MH dalam pertimbangannya menyebutkan surat kepemilikan berupa dua SHP No 247 dan No 248  (di perkara pidana diduga palsu) diterbitkan dengan penuh rekayasa. Akibatnya, kedua SHP itu disebutkan hanya berlaku untuk diri sendiri pemohonnya dan tidak berlaku sebagaimana SHP-SHP yang sah, tak cacat hukum dan legal. Itu pula artinya kedua SHP No 247 dan No 248 tak mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak atas tanah Jalan Kramat Jaya yang milik Hadi Wijaya.

Dalam putusan perdata lahan secara sah dan meyakinkan sebagai milik Hadi Wijaya secara hukum kendati yang menguasainya  Haji Rawi dan mensertifikatkannya Moh Kalibi dengan istrinya Siti Mutmainah dan terakhir disita oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan kedua SHP atas nama Moh Kalibi dan istri Siti Mutmainah.

Pun demikian hanya majelis hakimlah yang berkewenangan memutuskan bersalah atau tidak seorang terdakwa, tentunya termasuk Moh Kalibi. Integritas, netralitas, kejujuran dan independensi akan menjauhkan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan intervensi, kemauan seseorang atau kelompok. Hakim seyogyanya memutuskan perkara berdasarkan fakta bukti dan hati nurani sehingga dihasilkan putusan yang berkeadilan dan berkebenaran hingga bisa dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.***

* Wilmar Pasaribu - wartawan senior Suara Karya.id

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH