logo

Betulkah Kejagung Hadapi Dilema Ajukan Kasasi Vonis PT DKI?

Betulkah Kejagung Hadapi Dilema Ajukan Kasasi Vonis PT DKI?

jaksa Pinangki
24 Juni 2021 11:11 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Praktisi hukum Bungaran Sitanggang SH MH menilai bahwa Kejaksaan Agung tengah mencari-cari alasan tepat untuk mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI terkait kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari kalau tidak mau dikatakan dalam posisi dilematis. Pasalnya, putusan banding tersebut sama persis dengan tuntutan JPU Kejaksaan Agung; empat tahun penjara.

"Mengajukan banding atau kasasi kalau vonis majelis hakim berkurang jauh atau lebih dari setengah dari tuntutan jaksa," tulis Bungaran Sitanggang pada postingan di FB-nya, Kamis (24/6/2021). Vonis dua pertiga dari tuntutan saja biasanya sudah jarang diajukan banding atau kasasi. Bagaimana mungkin putusan yang sama dengan tuntutan masih diajukan lagi kasasi. Tentu saja hal ini bakal mengundang tanda tanya.

Pinangki sebelumnya dituntut empat tahun penjara. Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa wanita yang dinyatakan terbukti terima suap atau gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Di tingkat banding PT DKI terjadi pemotongan hukuman secara besar-besaran. Pinangki divonis empat tahun sama dengan tuntutan JPU.

Menurut Bungaran, saat pembuatan tuntutan itulah boleh jadi terjadi kekurangcermatan dalam hal mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa. Akibatnya tuntutan menjadi rendah hingga majelis hakim Pengadilan Tipikor melipatgandakan hukuman Pinangki. "Sekarang Kejaksaan Agung menjadi kebingungan tentukan sikap kasasi atau terima saja putusan PT DKI Jakarta," ungkap Bungaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berbeda sikap dengan Bungaran. ICW malah mempertanyakan sikap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono yang  menilai media terlalu mengejar pemberitaan Pinangki yang merupakan terdakwa perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra. "ICW mempertanyakan maksud dari pernyataan Jampidsus terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

ICW menilai, Jampidsus keliru ketika mengatakan media telah membesar-besarkan pemberitaan Pinangki. Padahal, kata Kurnia, wajar publik mempertanyakan penanganan Pinangki di Kejaksaan Agung. "Selain karena perkara ini melibatkan oknum penegak hukum yang membantu pelarian buronan, irisan lain juga menyasar pada kejanggalan penanganan perkara itu sendiri di Kejaksaan Agung. Termasuk perihal rendahnya tuntutan JPU kepada Pinangki," katanya.

Kurnia juga menyoroti pernyataan Jampidsus Ali Mukartono yang menyebutkan negara mendapatkan mobil dari Pinangki. Kurnia mengaku sulit memahami pernyataan tersebut, terutama dalam konteks logika hukum. Ditegaskan, mobil itu merupakan barang sitaan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki, karena Pinangki tidak bisa menjelaskan asal-usul pembelian mobil BMW X-5 tersebut, maka dipandang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. "Bukan Pinangki memberikan mobil secara cuma-cuma ke negara," tegas Kurnia.***

 

Editor : Markon Piliang