logo

Walau Merasa Benar, Hadinoto Tetap Pikir-pikir Atas Vonis 8 Tahun

Walau Merasa Benar, Hadinoto Tetap Pikir-pikir Atas Vonis 8 Tahun

Garuda Indonesia
24 Juni 2021 11:08 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kendati selama ini merasa benar atau tidak mengakui tindak kejahatan korupsinya, bekas Direktur Tenik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno, masih menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Terdakwa tidak langsung menyatakan banding sejalan dengan sikapnya yang merasa benar selama ini.

“Pikir-pikir dulu selama tujuh hari,” kata terdakwa Hadinota usai mendengar amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonisnya delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider  tiga bulan kurungan. Sementara jaksa langsung menyatakan banding. "Izin atas vonis tersebut kami menyatakan banding Yang Mulia," kata jaksa dari KPK.

“Iya JPU KPK ajukan banding karena vonis majelis hakim tidak sesuai tuntutan,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (24/6/2021).

Sebagaimana diketahui majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Hadinoto terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda Indonesia, bahkan juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Terdakwa Hadinoto Soedigno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Rosmina, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/6/2021). Maka selain hukuman badan dan denda, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 2.302.974,08 dolar Amerika Serikat (AS) dan sejumlah 477.560 Euro atau setara dengan 3.771.637,58 dolar Singapura.

Jika terdakwa tak mau membayar uang pengganti tersebut dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita. Apabila tidak mencukupi, Hadinoto akan dihukum pidana lagi selama 4 tahun.

Vonis majelis hakim itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, 12 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider delapan bulan kurungan.

Kendati masih di bawah tuntutan JPU,  majelis hakim menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan. Antara lain tindak pidana yang dilakukan Hadinoto memperburuk citra Indonesia di mata asing dalam mengelola bisnis penerbangan yang bertaraf internasional. PT Garuda Indonesia merupakan BUMN bidang penerbangan yang menjadi kebanggan bangsa Indonesia yang melekat lambang negara yang seharusnya dapat mengharumkan nama bangsa, tidak hanya tingkat nasional tapi juga internasional. Selain itu, Hadinoto merasa benar dan tidak pernah mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan.***

Editor : Markon Piliang