logo

Gagal Buktikan Aliran Dana Bitcoin, Kuasa Hukum HerHid: Kejagung Lakukan Fitnah!

Gagal Buktikan Aliran Dana Bitcoin, Kuasa Hukum HerHid: Kejagung Lakukan Fitnah!

Bitcoin (Ist)
23 Juni 2021 20:26 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya mengakui gagal membuktikan aset milik Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam bentuk bitcoin sebagai modus penyembunyian hasil korupsi PT Asabri.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah.

Febrie baru mengakui jika pihaknya menemukan akun bitcoin yang sudah kosong.

Menanggapi hal itu, Kresna Hutauruk selaku kuasa hukum Heru Hidayat menegaskan kegagalan tersebut membuktikan jika Kejagung selama ini hanya berasumsi dan tanpa mendasarkan atas bukti-bukti yang seharusnya mereka temukan. Kresna pun membantah tuduhan adanya transaksi bitcoin yang diduga dilakukan oleh kliennya itu.

"Sebagaimana tanggapan kami sebelumnya, klien kami tidak pernah bermain dan berinvestasi bitcoin," ujar Kresna kepada pers di Jakarta, Rabu (23/6 2021.

Lawyer Kresna meminta kepada pihak Kejagung tidak membuat opini dan cenderung fitnah yang membuat kegaduhan masyarakat hingga menimbulkan kepanikan publik yang seharusnya tak perlu terjadi saat bangsa ini harus bisa bertahan dan menyelesaikan pandemi Covid-19 ini.

Kresna menegaskan sejatinya penelusuran akun investasi bitcoin sebenarnya mudah dilakukan apalagi atas permintaan penegak hukum.

"Investasi bitcoin sangat mudah ditelusuri, siapa yang berinvestasi, akunnya apa, dari rekening mana dan uangnya lari kemana. Sehingga lebih baik Kejaksaan Agung membuka saja datanya ke masyarakat, siapa yang sebenarnya berinvestasi di bitcoin," tegas dia.

Menurutnya, Kejaksaan cenderung menggiring opini masyarakat dan tidak adil dengan tak menyebut secara jelas nama-nama tersangka yang berinvestasi di bitcoin.

"Ketimbang hanya menyebutnya dengan istilah para tersangka, sehingga menggiring opini seakan-akan klien kami yang berinvestasi di bitcoin, walaupun investasi tersebut bukanlah haram. Apalagi sampai dikatakan mengosongkan akun," ungkap Kresna.

Dengan hanya menyebut tersangka atau para tersangka, lsnjut dia, Kejagung telah menggiring opini publik dan fitnah, sebagaimana saya sampaikan di atas, sangat mudah menelusuri akun bitcoin, apalagi Kejagung punya wewenang untuk menyelidikinya.

"Sekali lagi kami tegaskan klien kami tidak pernah berinvestasi di bitcoin!,” ujarnya geram.

Secara terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa pihak Kejagung seharusnya membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara akibat investasi bitcoin sebelum menyampaikannya ke publik.

"Mau bitcoin, mau perbuatan apa saja tidak masalah, yang penting ada pembuktian bahwa tindakan mereka merugikan negara," ujar Fickar kepada media baru-baru ini.

Dia juga mengingatkan, Kejaksaan dalam kiprahnya tidak boleh berasumsi dan hanya bisa menebak-nebak, karena fungsi Kejaksaan di seluruh dunia itu sebagai penuntut umum.

"Karena itulah seorang jaksa atau pun institusinya diharamkan berasumsi dan mengeluarkan pernyataan yang didasarkan hanya perkiraan atau opini," ucapnya keras.

Pernyataan Kejaksaan pun harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada.

"Jika masih berasumsi, maka Kejaksaan akan terjebak menjadi lembaga penuntutan yang otoriter dan ini akan memengaruhi keabsahan hasil-hasil kerjanya. Kejaksaan bekerja harus base on fakta," kata Fickar.***

Editor : Markon Piliang