logo

Polisi, Demokrasi dan Kemanusiaan

Polisi, Demokrasi dan Kemanusiaan

18 Juni 2021 13:02 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Farhat Abbas
 
Kian berat. Itulah tugas kepolisian. Bagaimana tidak? Dinamika kehidupan masyarakat kian berubah drastis, jauh beda dari kondisi beberapa puluh tahun lalu. Sebagai ilustrasi, bentuk kejahatan kian canggih. Sering dengan perkembangan zaman dan teknologi, juga perkembangan budaya dan gaya hidup, warna kejahatan pun seperti menyesuaikannya. 
 
Kian canggih warna kejahatan itu karena tak sedikit melibatkan unsur asing. Apa yang terjadi di dunia narkoba yang bersifat transnasional, bahkan kejahatan terorisme, itu menggambarkan potret perubahan peta kriminalitas yang harus dihadapi satuan kepolisian selaku penegak hukum. 
 
Peta perubahan itu menuntut konsekuensi logis satuan kepolisian harus mampu melakukan perubahan cepat yang bersifat adaptif untu menghadapi kecanggihan model kejatahan saat ini. Di samping up grading secara teknis sebagai alat keamanan, satuan kepolisian tak bisa abaikan tuntutan kecakapan nonteknis. Hal ini berarti ada progam strategis terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mumpuni terkait perubahan perilaku umat manusia. 
 
Dalam hal itu setidaknya terdapat dua pendekatan. Yaitu, pemberdayaan SDM internal dalam berbagai disiplin ilmu. Program ini berkonsekuensi waktu. Karena itu untuk efisiensi waktu  perlu diterapkan program kerjasama dengan pihak eksternal sesuai kompetensi. 

Langkah ini jauh lebih produktif. Bersifat instan, tapi maksimal. Mampu menjangkau apapun jenis kejahatannya dalam waktu relatif segera. Dan tampaknya Polri sudah menerapkan kebijakan adaptif ini. Tinggal penguatan kerjasama itu, yang bersifat langsung dengan tugas. 
 
Juga, perlu dipikirkan hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan tugas. Sebagai gambaran, peran komunikasi publik. Jika arus komunikasi dimainkan oleh lembaga kepolisian terkait sanggahan atau pembenaran tindakan, maka ada potensi resistensi.

Karena itu Polri perlu menggandeng para analis atau konsultan komunikasi publik untuk bicara hal-hal yang sedang berlangsung. Catatan ahli dari unsur non kepolisian ini cukup strategis untuk membangun opini yang sesuai dengan permintaan kepolisian. Karena itu, peran komunikasi publik ini menuntut kerjasama sinergis dengan dengan  awak media dan para analis lain yang profesional untuk mengulasnya. 

Perlu kita catat, distorsi pemahaman bisa terjadi karena kurang maksimalnya pembangunan komunikasi publik itu. Tanmpaknya, inilah peran komunikasi publik yang perlu dirancang sebagai satuan program inheren Polri.
 
Di tengah tuntutan profesional itu ada satu hal dinamika yang cukup krusial yang harus dihadapi satuan kepolisian demokratisasi. Kesadaran warga negara dalam mengartikulasikan hak-hak asasinya, terkait ekonomi, politik, sosial dan lainnya, semua itu menimbulkan kondisi yang menuntut sikap bagaimana memahami sejumlah tuntutan publik, tapi juga harus mampu menjaga kondisi keamanan dan ketertiban. 
 
Pendek kata, satuan kepolisian saat ini dan ke depan harus mampu berindak secara profesional, tapi juga menghormati dimensi kemanusiaan. Inilah tuntutan obyektif sejalan dengan peta demokratisasi yang tumbuh di negeri ini dan menjadi kecenderungan global. 
 
Kecenderungan ini membuat apa yang terjadi di dalam negeri ini tak lepas dari sorotan dunia. Dan akan menjadi catatan negatif bahkan bisa sampai mempengaruhi hubungan diplomatik jika mengedepankan cara-cara ketidakmanusiaan. Inilah tuntutan obyektif yang mengharuskan satuan kepolisian memasukkan program dan kepribadian yang sarat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
 
Untuk menghadapi dinamika itu semua, satuan kepolisian sudah dibekali perangkat UU No. 2 Tahun 2002 tenang kepolisian negara Republik Indonesia. UU ini menegaskan kepolisian merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 
Ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ulas lebih lanjut. Yaitu  pertama  kepolisian sebagai alat negara, bukan kekuasaan. Postur ini menggambarkan posisi dan peran kepolisian Indonesia ada dalam ranah negara hukum, bukan negara kekuasaan (machtstaat). 

Maka, operasionalisasi kerja kepolisian selalu mendasarkan konstruksi hukum, bukan lainnya, apalagi alat kekuasaan pihak tertentu, katakanlah pemodal atau kekuatan oligarkis. Landasan ini menggambarkan profesionalisme jatidiri kepolisian yang senantiasa tunduk pada ketentuan hukum positif. 

Sikap profesional ini sungguh mulia jika dipertahankan, di manapun dan dalam  kondisi apapun. Publik akan menghargai cara dan tindakan profesional yang mendasarkan format hukum, bukan kepentingan pihak tertentu.
 
Perlu kita catat, publik akan langsung berteriak (mengkritisi secara negatif) manakala tindakannya mengarah pada keberpihakan tertentu yang menodai prinsip keadilan. 

Dalam era demokrasi saat ini dan zaman informasi yang canggih ini, reaksi publik akan sangat kencang manakala menyaksikan sikap dan tindakan “pesanan”. Ketika hal itu terjadi, maka marwah kepolisian jatuh. Karena itu, tak ada opsi lain kecuali kepolisian saat ini harus tunduk pada tuntutan zaman demokratik ini. 
 
Kedua, meski kepolisian punya otoritas secara hukum dalam menjalankan fungsi pengamanan dan ketertiban, tapi sejalan dengan tuntutan demokrasi  maka, sikap dan tindakan kepolisian harus tunduk pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 
Refleksinya, sistem operasionalisasi di lapangan, kepolisian tak boleh keluar dari koridor kepentingan kemanusiaan. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dan negara memang itu salah satu fungsinya, tapi tidak boleh menabrak sendi-sendi kehidupan manusia, yang  masing-masing  punya hak konstitusional. 

Dalam konidisi apapun, hak asasi manusia tidak boleh diabaikan oleh para penegak hukum dari unsur kepolisian. Inilah jatidiri aparat kepolisian sebagai bagian dari keberadaannya dari rakyat, meski untuk rakyat dan oleh rakyat.
 
Yang menjadi tantangan kini, liberalisasi demokrasi yang telah berlangsung di negeri ini telah membius warga negara dalam mengartikulasikan hak-haknya yang kadang melampaui batas.

Agresivitasnya cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban. Kebebasan tanpa batas yang kadang anarkis itu mau tak mau  harus dicegah. Agar artikulasi haknya tidak mereduksi hak-hak pihak lain. Inilah tantangan aparat penegak keamanan dan ketertiban di lapangan, yang  dalam kesehariannya diperhadapkan realitas kontrarian yang cukup memojokkan posisi kepolisian.
 
Lalu, haruskah dihadapi secara represif? Amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan itu jelas: tidak boleh menyakiti secara fisik kepada siapapun yang sedang mengamalkan amanat konstitusi (Pasal 28 UUD 1945), yakni kebebasan menyampaikan pendapat dan bersyarikat.

Karena itu,  postur kepolisian dalam era demokrasi ini sudah bukan zamannya lagi mengedapankan sepatu laras dan ototnya dalam menghadapi kekuatan massa. Mobokrasi – sistem kekuasaan yang mengedapankan kekerasan – sudah out of date dan kontraproduktif secara citra bagi lembaga Polri.
 
Kebutuhan asasi itu tak lepas dari dari “tagline” kaum  Bhayangkara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Itulah peran mendasar kepolisian dalam sistem keamanan nasional. Tagline ini  di satu sisi  memerlukan sikap dan tindakan tegas sebagai aparatur keamanan. Di sisi lain mau tak mau harus mengendepankan dimensi kemanusiaan. Menggandeng dua hal itu  di lapangan 
 sering diperhadapkan dilema. 
 
Tapi inilah urgensi up grading para apartur penegak hukum. Programnya haruslah meliputi kecakapan teknis selaku aparat keamanan. Juga, harus cakap secara intelektual sejalan dengan kecanggihan model kejahatan yang berkembang. Dan satu lagi yang sangat krusial di era demokrasi ini pengembangan kecerdasan emosi (emotional question).

Kami yakin, Polri sudah memiliki program strategis itu. Tinggal megartikulasikannya secara praksis. Dan Jend. Polisi Listyo Sigit Prabowo, sejak diangkat sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021, sudah menegaskan, profesionalisme kepolisian tetap dipertahankan, bahkan akan terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. 

Namun, dalam penegakkannya, Kapolri saat ini juga menegaskan akan selalu menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Porli ke depan harus berwajah humanis. 

Itulah sebabnya, belum lama ini  atas nama kepentingan kemanusiaan beliau memberlakukan restorative justice untuk kasus kasus ringan. 

Tidak semua kasus warga negara seperti pencemaran nama harus diselesaikan secara hukum (peradilan). Peneyesaian secara kekeluargaan juga merupakan proses penegakan hukum yang lebih berpedeman pada prinsip-prinsip kekeluargaan yang sarat dengan dimensi kemanusiaan. 
 
Atas nama kepentingan kemanusiaan itu pula, Kapolri banyak melakukan komunikasi produktif dengan sejumlah elitis. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun kesepehaman dalam upaya mencegah riak-riak social yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan.
 
Selamat dirgahayu Bhayangkara. Tagline sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jika diterapkan secara pasti akan membuahkan jatidiri Polri yang berwibawa, berdedikasi dan kian dicintai. 

Penulis: Praktisi Hukum 
 
 
 

Editor : Markon Piliang