logo

Premanisme Di Pelabuhan

Premanisme Di Pelabuhan

15 Juni 2021 20:26 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Djoko Setijowarno

Aksi Premanisme di pelabuhan sudah berlangsung lama. Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok namun hampir di semua pelabuhan terutama pelabuham besar yg aktivitasnya tinggi. 

Ini masalah sosial-ekonomi, jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi. Bahkan juga terjadi kongkalikong dgn *oknum aparat* juga.

Justru hal seperti sengaja *dipelihara* oleh oknum tersebut.

Dalam bidang apapun, apabila pelanggaran murni di lakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara (mingguan atau beberapa bulan). Tetapi kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama (dgn aparatur dll).

Kebenaran hipotesa yang tidak terbantahkan, walaupun pembuktiannya perlu dilakukan.

Organisasi yang namanya Asosiasi Bongkar Muat Pelabuhan yang seyogyanya tidak berfungsi dalam pengoperasian Pelabuhan modern, tetap berfungsi, pengaruhnya sangat kuat bahkan bongkar muat yg dilakukan dengan Container Crane yg tidak ada peran buruh Bongkar Muat nya tetap dipungut biayanya. Pejabat di Kementrian tidak berani untuk menghilangkan nya.

Harus diakui modernisasi bongkar muat di pelabuhan menghilangkan sejumlah pekerja bongkar muat.di Jakarta masih ada bongkar muat menggunakan tenaga manusia misalnya di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Belajar dari operator KA

Pihak pelabuhan bisa belajar dari operator KA. Stasiun yang dulu kumuh sekarang sudah rapi dan menarik. padahal kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme.

Operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di Pelabuhan. Jadikan TNI AL dari Kesatuan Marinir sebagai kepala keamanan pelabuhan.

Jika di sekitar kawasan tersebut masih terdapat kemiskinan, itu bukan tugas dan kewajiban pihak operator pelabuhan untuk mengurisinya..tapi *kewajiban Pemda setempat untuk mengurus dan membereskan kemiskinan itu*

Tapi harus ada keseimbangan pula, misalnya ada keluarga dari masyarakat yang bekerja tidak benar di Pelabuhan demi anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terutama kuliah.. Operator Pelabuhan dapat memberikan bantuan beasiswa terhadap anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya dapat diambilkan dari CSR atau dari gaji bulanan sejumlah Direksi dan Komisaris Operator Pelabuhan. ***

* Djoko Setijowarno -  pengamat transportasi, staf pengajar di Unika Sugijapranata Semarang.

Editor : Gungde Ariwangsa SH