logo

Orang Kaya Diservice, Orang Miskin Meringis

Orang Kaya Diservice, Orang Miskin Meringis

15 Juni 2021 08:17 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Syamsudin Walad

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan kabar rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Sembako, sekolah dan pelayanan kesehatan. Ketiga item yang seharusnya disubsidi malah akan dibebani pajak.

Seperti diketahui Pemerintah Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengotak-atik aturan pajak dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beleid itu sudah dibawa ke DPR dan masuk dalam Prolegnas 2021 yang diprioritaskan selesai untuk dapat diimplementasikan.

Teranyar, pemerintah berniat memungut pajak pertambahan nilai (PPN) bagi barang kebutuhan pokok alias sembako, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, hingga gula konsumsi.

Dalam draft UU-nya, pemerintah berencana menghapus sembako dan jasa pendidikan serta layanan kesehatan dari daftar tidak kena pajak. Artinya, ketiga item ini bakal dikenai pajak. Bahkan termasuk jasa pelayanan sosial, dimana orang bersedekah pun akan dikenai pajak.

Meski belakangan pemerintah membantah dengan berbagai alasan dan menyebut bahwa yang terkena PPN adalah jenis sembako tertentu dan pelayanan pendidikan tertentu, namun tetap saja ini masih merisaukan masyarakat. Sebab amanat UUD 45 adalah berbagai bahan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan hendaknya disubsidi.

Jika pemerintah benar-benar menerapkan PPN pada sembako, pendidikan dan kesehatan maka bisa dikatakan zdolim. Siapa pun pemerintahnya dari dulu, selalu jaga agar sembako itu murah, kalau perlu disubsidi, dan sekolah juga demikian. Tapi ini tega, saking paniknya sembako pun mau kenai pajak, pendidikan juga. Lantas apa bedanya dengan era kolonial?

Yang semakin menyakitkan bagi rakyat kecil adalah pajak untuk orang-orang kaya justru diturunkan, bahkan dibebaskan.

“Tapi di sisi lain, pajak untuk yang besar-besar malah dikasih pembebasan pajak, tax holiday 20 tahun, bebas pajak pendapatan. Untuk batu bara diturunin royaltinya dijadikan 0, untuk pembelian mobil di-nol-in,” kata mantan Menkoperekonomian Rizal Ramli dalam sebuah wawancara di channel Youtube Karni Ilyas.

Pernyataan Rizal Ramli ini memang fakta adanya. Bahkan keringanan-keringanan pajak ini justru dinikmati oleh mereka yang dianggap top 40 orang terkaya di Indonesia. Apakah ini bukan kebijakan yang dzolim. Semoga saja pemerintah kita dapat hidayah untuk membatalkan kebijakan pajak ini.***

*  Syamsudin Walad - Wartawan Senior SuaraKarya.id

Editor : Gungde Ariwangsa SH