logo

Spirit Bangkit

Spirit Bangkit

14 Juni 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

 

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni yaitu: ‘Restorasi Ekosistem’ dengan fokus khusus menciptakan hubungan yang baik dengan alam. Selain itu, tema ini selaras dengan peluncuran Dekade PBB tentang Restorasi Ekosistem 2021-2030. Oleh karena itu, persepsian tentang lingkungan tidak bisa terlepas dari bencana di sejumlah negara termasuk yang terjadi di Indonesia. 

Bencana beruntun awal tahun 2021 menyisakan banyak persoalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pasar, perumahan permukiman dan pembangunan kembali mental - spiritual - psikologis korban. Bencana membawa konsekuensi pengerahan dana dalam jumlah besar, untuk membantu korban, sekaligus memulihkan infrastruktur yang rusak. 

Hal itu harus didukung program tepat sasaran, mekanisme yang efektif – efisien dan perangkat pelaksana yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan program pasca bencana sekaligus pengelolaan dananya masih menjadi persoalan serius. Fakta di banyak bencana ternyata pemerintah belum maksimal merumuskan pola kebijakannya dan ditemui kurang bisa melaksanakan – mengelola dana yang ada untuk membantu korban secara sistematis. 

Memang tidak mudah mendata secara cepat dan tepat korban bencana. Paling tidak, akurasi pendataan dimaksudkan agar semua korban terdampak mendapatkan bantuan meski di sisi lain situasi ini kemudian disebut sebagai tindakan kurang sigap dari situasi bencana yang sifatnya semua mendesak dan mendadak. Persoalan dasar lain yang juga harus dipikirkan yaitu pendanaan untuk secepatnya memulihkan kondisi perekonomian riil terutama yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Tidak bisa dipungkiri keberadaan - eksistensi ekonomi kerakyatan menjadi tulang punggung kinerja perekonomian, apalagi saat pandemi. Jika motor penggerak ini lesu akibat bencana - pandemi maka optimisme target pertumbuhan pudar. Bahkan banyak pakar meyakini bahwa target pertumbuhan sulit tercapai.

Di sisi lain, bencana juga memberi dampak negatif terhadap implementasi otonomi daerah. Bencana di awal tahun 2021 harus menjadi kajian mendalam terutama dikaitkan manajemen lingkungan, pesatnya industrialisasi juga implementasi tata ruang. 

Mengandalkan pemerintah pusat untuk bisa segera memulihkan perekonomian di daerah bencana terasa lambat. Pemda – pemkot dianjurkan berinisiatif memacu kinerja sektor riil perekonomian di wilayahnya. Dampak bencana tidak hanya mengacu sosial ekonomi saja tapi juga kepariwisataan. Bencana awal tahun di Mamuju kemarin nilai kerugiannya tidak kecil terutama terkait pemukiman warga yang menjadi basis kegiatan ekonomi – bisnis dan sekitar yang menjadi daerah tujuan wisata.

Komitmen pembangunan kembali sentra perniagaan dan sentra UKM tidak bisa ditunda lagi, termasuk juga permukiman - perumahan. Oleh karena itu, penegasan Presiden Jokowi terkait komitmen pemerintah membantu sejumlah kerusakan warga tentu harus diapresiasi untuk meringankan beban. 

Untuk mengatasi masalah ekonomi di daerah bencana harus disertai strategi berbeda dengan pembangunan era normal. Kekurang sadaran pentingnya memacu ekonomi pasca bencana memicu penderitaan korban bertambah lama. Pengalaman bencana Aceh - Nias dan Yogya - Jawa Tengah menunjukan sentuhan ke masalah ekonomi lambat. Memang masalah ekonomi tidaklah semendesak masalah pangan-kesehatan.

Persoalannya ketika lebih seminggu - sebulan penderitaan ekonomi nampak. Setelah itu keputusasaan dan ketidakberdayaan merupakan refleksi masalah ekonomi seperti hilangnya kesempatan kerja, habisnya aset dan sumberdaya modal, hilangnya daya beli dan tidak berfungsinya kelembagaan ekonomi, termasuk mati surinya sektor informal yang ada yang itu semua jelas berdampak sistemik terhadap geliat ekonomi bisnis secara berkelanjutan. Fakta ini menjadi ironi ketika kemudian muncul rencana pengenaan PPN sembako yang akhirnya akan menambah beban hidup rakyat.

Jadi logis kalau kemudian ada kritik jika belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, setidaknya jangan menambah beban hidup rakyat. ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo