logo

Srikandi AMK Tolak Rencana Pemberlakuan PPN Sekolah

Srikandi AMK Tolak Rencana Pemberlakuan PPN Sekolah

Istimewa.
11 Juni 2021 17:40 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pandemi COVID-19 sangat berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Bukannya meringankan beban masyarakat, justru pemerintah getol menambah instrumen pajak agar dapat menarik uang dari masyarakat, salah satunya dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan kebutuhan bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan (sekolah).

Rencana ini tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Aktivis Srikandi Angkatan Muda Kabah (AMK) Diah Kartika mengatakan, keinginan pemerintah tersebut sangat terkesan tidak memiliki empati terhadap kondisi rakyat sekarang ini.

"Di saat rakyatnya sedang kesulitan, kok pemerintah ingin mengenakan pajak ke produk atau jasa yang sebelumnya tidak dikenakan pajak. Apalagi ini menyangkut hidup orang banyak," kata Diah Kartika saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/6/2021).

Dijelaskan Diah, sebelumnya pada Pasal 4A Ayat 3 disebutkan bahwa jasa pendidikan termasuk yang tidak dikenakan PPN. Namun kalimat itu dihapus dalam draft tersebut yang diajukan pemerintah.

Dengan tegas Diah mengatakan, Srikandi AMK menolak keinginan pemerintah memungut PPN pada jasa pendidikan. "Kita akan menolak PPN untuk pendidikan. Sangat miris sekali jika pendidikan dikenakan PPN. Ini enggak benar, harus ditolak keinginan pemerintah tersebut," ucap Diah Kartika.

Aktivis Srikandi AMK lainnya, Rina Fitri menambahkan, daripada mengenakan PPN pada dunia pendidikan, seharusnya pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dengan menggali potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29, dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur.

Rina pun menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Sri Mulyani sangat tidak bijak dalam menyikapi persoalan keuangan negara yang sedang tidak baik. Terkesan mereka serampangan membuat kebijakan, tanpa peduli rakyat yang akan menjadi korban.

Khairani Soraya, aktivitas Srikandi AMK juga mengatakan, jika PPN dikenakan pada dunia pendidikan dikhawatirkan biaya sekolah di Indonesia akan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat.

"Dampaknya akan semakin banyak anak-anak kira yang putus sekolah. Seharusnya pemerintah membuat program yang membantu mencerdaskan masyarakat. Wacana PPN jasa pendidikan ini sangat kontra produktif," tukasnya.

Khairani pun mewanti-wanti, jika pemerintah memaksakan keinginan mengenakan PPN pada dunia pendidikan maka akan berpotensi melanggar Pasal 31 UUD 1945. "UUD 1945 pada Pasal 31 intinya menyebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. PPN ini tidak melindungi," tegas Khairani Soraya.

Tak hanya melanggar Pasal 31 UUD 1945. Penerapan PPN dunia pendidikan juga mengeyampingkan perintah dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Soal pemulihan ekonomi nasional yang menjadi pembenaran pemerintah untuk memberlakukan PPN pada dunia pendidikan, membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kreativitas yang mumpuni. "Banyak kok potensi-potensi pajak lainnya yang belum dioptimalkan. Terkesan pemerintah malas berpikir ya, seenaknya aja, enggak mau pusing," sindirnya.

Khairani Soraya pun membeberkan data, bahwa konsumsi rumah tangga menduduki porsi terbesar PDB yaitu 57%. Dengan begitu dibutuhkan kebijakan fiskal yang akomodatif.

Dan, berdasarkan data BPS disebutkan, 19,7 juta penduduk Indonesia penghasilannya terdampak COVID-19, termasuk 1,62 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. "Jumlah penduduk miskon naik menjadi 10,19%. Jadi pemerintah harus berhati-hati mengeluarkan kebijakan fiskal, jangan sampai menambah beban rakyat," pungkas Khairani Soraya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (PN) AMK Rendhika D Harsono memastikan pihaknya akan mengkritisi wacana Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang digulirkan pemerintah tersebut. Tegasnya, jika penerapan PPN diberlakukan secara serampangan akan berdampak pada rencana pemulihan ekonomi nasional yang justru digembar-gemborkan pemerintah.

"Tak hanya soal PPN sekolah dan sembako saja. Kami juga mengkritisi seluruh perubahan di draft tersebut," ujar Ketua DPP PPP ini.

PN AMK, ungkap Rendhika, telah mengintruksikan kepada seluruh kadernya untuk terus melakukan pendampingan dan membantu masyarakat, khususnya yang terdampak COVID-19.

"Bentuk pendampingannya bermacam-macam. Bisa pasar murah sembako, kursus gratis. Teknisnya akan kami bahas secara detail," ujarnya. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto