logo

Menag Siap Bahas Haji 2022 Lebih Awal Dengan Saudi

Menag Siap Bahas Haji 2022 Lebih Awal Dengan Saudi

Menag Yaqut Cholil Qoumas. (Dok Kemenag)
10 Juni 2021 20:52 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap pandemi segera selesai. Dengan demikian, tahun depan ibadah haji bisa diselenggarakan dalam kondisi yang lebih baik. 

Hal ini disampaikan Menag setelah pemerintah kembali memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M. Pembatalan itu sendiri telah diumumkan Menag Yaqut Cholil Qoumas, 3 Juni 2021.

"Semoga tahun depan pandemi sudah teratasi. Kami akan sesegera mungkin membahas persiapan haji 2022 dengan Arab Saudi," ujar Menag dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (09/06/2021), dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (10/06/2021).

Menurut Menag, tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Gus Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji. Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan haji pun sudah dilakukan.

Namun, pandemi global masih mengancam. Arab Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini, 29 Syawal 1442 H.

"Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan," ungkap Gus Yaqut menegaskan.

Secara khusus Menag menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19. Menag juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran jemaah haji Indonesia. 

"Saya sampaikan permohonan maaf, sekaligus terima kasih atas kesabaran jemaah," tutur Menag Yaqut Cholil Qoumas. "Semoga tahun depan kondisi membaik dan jemaah bisa berangkat haji," ujarnya.

Pengembalia  Setoran Pelunasan

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman mengatakan, sampai hari ini, ada 59 jemaah yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan. "Sepekan pembatalan keberangkatan, ada 59 jemaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan," terang Ramadan Harisman di Jakarta, Kamis (10/06/2021).

Jumlah tersebut, kata Ramadan, terdiri atas 25 jemaah haji khusus dan 34 jemaah haji reguler. "Jemaah yang telah mengajukan pengembalian pelunasan ini langsung kami proses untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan," ujarnya.

"Secara ketentuan, proses pengembalian ini berlangsung kurang lebih sembilan hari sampai dana jemaah ditransfer ke rekening masing-masing," ungkapnya.

Ramadan menambahkan, Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag mencatat bahwa ada 15.476 jemaah haji khusus dan 198.371 jemaah haji reguler telah melakukan pelunasan.

Keputusan Menteri Agama No 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M memberikan pilihan kepada jemaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya. Jemaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) tempat mereka mendaftar. 

"Untuk haji khusus, mereka mengajukan permohonan pengembaliannya ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat mendaftar," ujarnya.

"Untuk tahun 2020, ada 1.688 jemaah reguler dan 438 khusus yang mengajukan pengembalian setoran lunas," katanya.

Klarifikasi Info Haji

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi langkah Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi memberikan klarifikasi atas sejumlah informasi yang perlu diluruskan terkait penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M.

Syekh Essam yang antara lain mengunjungi Kantor MUI, menjelaskan bahwa pembatalan haji tak terkait dengan persoalan diplomasi. Hubungan Indonesia dan Saudi selama ini berjalan baik. 

Essam juga menjelaskan bahwa pembatalan keberangkatan tidak ada hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengumuman apa pun terkait penyelenggaraan haji. Saudi saat ini belum mengirimkan undangan haji ke negara lain, termasuk Indonesia.

"Langkah Dubes sangat positif dan patut kita apresiasi. Dubes dalam kewenangannya tentu punya otoritas untuk menjelaskan informasi seputar haji, terutama dari perspektif Saudi," jelas Wamenag di Jakarta, Rabu (09/06/2021).

Menurut Wamenag, penjelasan Dubes, mengafirmasi apa yang selama ini disampaikan pemerintah terkait alasan kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Kebijakan itu didasarkan pada kajian mendalam terkait pandemi dan belum ada informasi resmi dari Saudi.

"Penjelasan Dubes semakin menjernihkan informasi. Pembatalan ini bukan masalah diplomasi, bukan masalah vaksin, dan lainnya. Ini sangat kita apresiasi," tegas Wamenag.

Wamenag mengajak para pihak untuk tidak menjadikan masalah haji sebagai komoditas politik. "Mari bersama menenangkan para calon jemaah dan menciptakan suasana yang kondusif dengan tidak menebar hoaks dan informasi yang tidak jelas kebenarannya," tutur Wamenag. ***

Sumber: Kemenag.

Editor : Pudja Rukmana