logo

Kerukunan Umat Beragama Tanggung Jawab Bangsa, Bukan Kemenag Saja

Kerukunan Umat Beragama Tanggung  Jawab Bangsa, Bukan Kemenag Saja

Foto: skid (Yacob Nauly)
09 Juni 2021 09:01 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - SORONG: Sekretaris Pokja Moderasi Beragama dan Kepala Pusat Diklat Kementerian Agama (Kemenag) RI, Dr. Imam Safi’I M.Pd, di Kampus IAIN Sorong, Selasa (8/6/2021) mengatakan, tanggung jawab atas kerukunan umat beragama, adalah  urusan  seluruh umat beragama.

“Masalah Kerukunan umat beragama harus terus kita perhatikan secara seksama, karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini. Sisi lain, realitas kehidupan kita sangat beragam,  dan jika tidak melihatnya secara arif dan bijaksana, konflik sering tidak dapat kita hindari sebagai akibat dari perbedaan yang ada ,”kata Dr. Syafi’i. 

Jadi yang perlu  ditekankan adalah, bahwa tanggungjawab atas kerukunan umat beragama adalah tanggung jawab  semua.

Ia, mengingatkan bahwa dalam satu dunia berbe-beda bangsa dan negara. Dalam  satu bangsa dan negara  berbeda suku dan agama. Dalam suku dan bahasa  berbeda-beda keyakinan  dan bahasa . Begitu  selanjutnya makna dan tujuan dari perbedaan itu adalah rahmat Allah, SWT.

“Di negara-negara Arab termasuk negara yang paling tak aman seperti Suriah, Iraq, Afganistan, Yaman dan Somalia. Orang diajak untuk mencintai agama tapi tidak mencintai Bangsa dan negaranya,”kata Dr. Syafi’I memaparkan materi kebangsaan dan  kerukunan Umat beragama di IAIN Sorong, Selasa (8/6/2021).

Dikatakan Syai’I bangsa-bangsa yang bertikai di jazirah Arab itu tidak mencintai  bangsa dan negaranya. Padahal di atas tanah negara mereka hidup (Prof. Dr. Tolchah Hasan, Tebuireng, 5 Februari 2017/ seperti dikutip Dr. Syafi’i)

Kementerian Agama  mengingatkan tentang kewajiban negara mengimplementasikan konstitusinya yang menjamin dan melindungi seluruh masyarakatnya. Utamanya,  untuk beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, meski negara tidak masuk dalam ranah pemahaman agama itu sendiri.

“Kami sangat berharap, dalam  RPJN dan Restra semua jelas terkait pemberdayaan kerukunan umat beragama. Sehingga diharapkan, secara bersama-sama, mampu menemukan antisipasi atau solusi terkait dengan beberapa kasus di masyarakat yang terjadi atas nama agama,” ujar Dr. Syafi’i.

Karena itu, perlu memperkuat moderasi  Beragama. Antara lain, penguatan cara pandang, sikap, dan praktek bergama jalan tengah. Penguatan harmonisasi dan kerukunan  umat beragama.

Kemudian penyelarasan relasi dan budaya.  Peningkatan kualitas pelayanan  kehidupan beragama. “ Terpenting juga adalah  pengembangan ekonomin dan sumber daya keagamaan.,”katanya.

Arah kebijakan

Penguatan moderasi beragama dalam RPJN 2020-2024

Kebijakan memperkuat moderasi beragama berdasarkan pada paradigma

  • Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan negara tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
  • Negara memposisikan diri “in between” : tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan
  • Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.

“Dengan demikian maka penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah. Inilah strategi penguatan Moderasi Beragama di Indonesia dewasa ini,”katanya.  ***