logo

Konstitusi Yang Berlaku Saat Ini Menghasilkan Oligarki Kekuasaan

Konstitusi Yang Berlaku Saat Ini Menghasilkan Oligarki Kekuasaan

08 Juni 2021 15:40 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: H AA LaNyalla M Mattalitti

Penulis adalah Ketua DPD RI

Mungkin ada yang bertanya, ada apa Ketua DPD RI bicara konstitusi. Bukannya DPD RI adalah wakil daerah, yang harus fokus 
memperjuangkan kepentingan daerah?

Justru dari situlah semua bermula. Karena sejak saya dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019 lalu, saya memutuskan untuk turun langsung ke daerah, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. 

Dari perjalanan saya, akhirnya saya menemukan satu kesimpulan,  mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu. Bukan di hilir. 

Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. 

Seperti dikatakan Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul Oligarki, dimana Jeffrey Winters menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi 
simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki kekuasaan yang menggurita secara sistemik. 

Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang di dalam konstitusi dan undang-undang turunannya dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini. Maka pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di hulu. Bukan di hilir. 

Karena itu saya datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik. Untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. 

Dengan bertanya secara jujur kepada hati nurani kita. Apakah arah perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 

Ada dua fokus di sini yang perlu disoroti, yakni pertama presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Kedua peluang calon presiden perorangan, atau dari non-partai. Dua fokus bahasan tersebut saling terkait. Bahkan terkait juga dengan masalah keadilan sosial. 

Sejumlah pakar dan akademisi mengatakan tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden. Di dalam konstitusi yang ada adalah ambang batas keterpilihan. 

Mengapa ada batas keterpilihan? Karena untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Dan itu diatur dalam UUD hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4).  Itulah mengapa di UUD hasil amandemen, Pasal 6A Ayat (3) ditulis;  “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden”.

Sedangkan ayat (4) mengatakan; “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ayat (3) dan (4) itu jelas berbicara tentang ambang batas keterpilihan. Bukan pencalonan. Sedangkan terkait pencalonan, UUD hasil amandemen jelas menyatakan tidak ada ambang batas. Karena dalam Pasal 6A Ayat (2) disebutkan; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 

Yang normanya adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum pilpres dilaksanakan. 

Tetapi kemudian lahir Undang-Undang tentang Pemilu, yang mengatur tentang ambang batas pencalonan. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. 
Dalam Undang-Undang tersebut, di Pasal 222 disebutkan; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 

Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di Pasal tersebut juga terdapat kalimat; “pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Yang kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi yang lama. Atau periode 5 tahun sebelumnya. 

Jelas pasal dalam Undang-Undang Pemilu tersebut bukan derivatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen. Karena di pasal tersebut jelas tidak ada ambang batas pencalonan. Dan pencalonan oleh partai politik dilakukan sebelum pemilihan umum presiden dilaksanakan. Bukan berdasarkan pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 

Sungguh Pasal yang aneh, dan menyalahi UUD. Apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah “basi”. Karena basis suara hasil pemilu 5 tahun yang lalu. 

Jadi selama Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017  berlaku, maka Pilpres tahun 2024 mendatang, selain masih mengunakan ambang batas pencalonan, juga menggunakan basis suara pemilu tahun 2019 kemarin. Padahal di tahun 2024, kemungkinan akan ada partai baru yang lulus verifikasi oleh KPU, dan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Padahal 
amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung kepada partai politik peserta pemilu. 

Jadi UU Pemilu, khususnya di Pasal 222 itu dapat disimpulkan sebagai disain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara keseluruhan, sehingga negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk 
memperkuat akumulasi kekayaannya. Kalau perlu negara harus menjadi pelayan bagi kaum oligark. 

Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di Undang-Undang Pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul dua pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya, dalam 
pemilu yang lalu-lalu bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang calon. Dampaknya, kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. Dan itu masih kita rasakan hingga detik ini. Dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. 

Kedua, presidential threshold mengerdilkan potensi bangsa. Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. 

Ketiga, presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang 
semakin menguat. 

Dan keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya, partai politik didirikan adalah untuk mengusung 
kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. 

Apalagi dalil bahwa presidential threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances 
menjadi lemah. Karena partai politik besar dan gabungan partai politik 
menjadi pendukung presiden terpilih.  Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu. Bukan di hilir. Tapi selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir. 

Karena berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang lumrah. Namun menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres, yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah 
berseteru. 

Aturan presidential threshold bisa membuka peluang menuju dua  kemungkinan itu. Terlebih ketika oligarki semakin menguat. Didukung 
jaringan dan sokongan finansial, oligarki bisa mengatur permainan politik di dua kubu bersebelahan. Karena siapapun yang terpilih, pada akhirnya tetap menguntungkan sang cukong. 

Syukur-syukur, keuntungan itu bisa dibuat berlipat dengan mengkondisikan semua kandidat pada akhirnya dalam satu pemerintahan yang sama. Karena itulah saya mengajak anggota DPD RI untuk memantik diskusi konstitusi. Agar pada akhirnya pemerintah dan DPR RI serius 
membahas dan menakar presidential threshold secara rasional. 

Tetapi daripada menunggu, DPD memilih bergerak cepat. Safari  konstitusi sudah saya lakukan di empat kampus. Bermula di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu berlanjut di Tarakan, Kalimantan Utara; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di Surabaya. 
Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan. Sehingga rakyat bisa berkontemplasi dalam menetapkan pilihan. Sehingga demokrasi semakin sehat. Oleh karena itu, saya berpendapat, presidential threshold terbaik adalah 0 persen. Sehingga semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Semakin banyak kandidat yang muncul, semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas. 

Bagi DPD, salah satu langkah konstitusional yang bisa ditempuh 
adalah Amandemen Kelima UUD 1945. Pertimbangannya, pertama, karena 
amandemen pertama hingga keempat masih menyisakan Frasa Kalimat
dan Norma yang memungkinkan lahirnya UU yang merugikan bangsa.***

Editor : Markon Piliang