logo

BPJAMSOSTEK Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

BPJAMSOSTEK Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

Jajaran direksi dan Dewan Pengwas BPJAMSOSTEK menghadap Menag.(foto ,ist)
29 Mei 2021 22:03 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Belum genap dua bulan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), makin banyak Kementerian/ Lembaga yang mendukung Inpres tersebut. termasuk Kementerian Agama (Kemenag).

Setelah sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkait Inpres tersebut, kini giliran Kementerian Agama (Kemenag) menyambut baik hal itu.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerima langsung audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, di Jakarta, Rabu (26/5/2021)), dia mengatakan, dirinya siap membahas bersama BPJAMSOSTEK terkait tindak lanjut dari instruksi Presiden Indonesia yang tertuang dalam Inpres 2/2021 tersebut.

"Kita akan memikirkan bagaimana skemanya. Sehingga, guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJAMSOSTEK. Apalagi ini adalah Inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja," terangnya.

Yaqut beranggapan, tidak mungkin rasanya jika terjadi risiko kerja guru-guru madrasah di daerah, Kemenag bisa langsung menangani satu persatu. Dia juga menekankan, kebijakan untuk memberikan perlindungan ini tidak boleh memberatkan guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang saat ini memiliki penghasilan terbatas.

“Tentunya kita harus berpikir dengan cara pikir teman-teman honorer ini. Jangan sampai (premi yang dibayarkan) akan mengurangi pendapatan teman-teman ini,” ujar Menag berpesan.

Kemenag juga berharap agar BPJAMSOSTEK dapat melakukan edukasi ke lingkungan Pesantren. Agar memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan Jamsostek.

Di bagian lain, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyambut baik dukungan Menteri Agama. Dikemukakannya, perlu ada dorongan dari seluruh pihak terkait, terutama di Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek. Anggoro membeberkan fakta, dibanding negara tetangga, cakupan perlindungan Jamsostek di Indonesia belum maksimal. Yaitu baru sekitar 30 persen dari total pekerja.

"Belum lagi selama pandemi ini, trennya terus menurun akibat kondisi perekonomian," ujarnya.

Disebutkannya, bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN, juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021.

Saat ini, sedikitnya ada 49 ribu pegawai yang merupakan kategori non-ASN di lingkungan Kemenag, dan baru 21,8 ribu pegawai yang sudah terlindungi oleh program Jamsostek. Itupun belum termasuk para guru Madrasah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 ribuan pegawai di seluruh Indonesia.

Dengan masih banyaknya pekerja yang belum terlindungi itu, Anggoro berharap dukungan dari Kemenag beserta jajarannya. Untuk secara aktif bersama dengan BPJAMSOSTEK mendukung implementasi Inpres dimaksud, agar dapat berjalan dengan baik.

Kemenag akan menyiapkan peraturan perlindungan bagi guru Agama dan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah. Pihaknya juga akan memastikan aturan itu tidak hanya sebatas di atas kertas, namun memang bisa diimplementasikan tanpa kendala di lapangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang Ali Mugni T tuturt menyambut baik dukungan dari Kemenag terkait kerja sama jaminan sosial bagi Non-ASN di lingkungan kementerian itu.

“Kami siap mensosialisasikan dan mengedukasi program jaminan sosial ini kepada pegawai Non ASN di bawah Kementerian Agama," tutur Ali.

Ali berharap, Pegawai Non-ASN semakin tergugah kesadarannya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga, semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial.

“Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan. Atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ali.

Menutup kunjungannya di Kemenag, Anggoro berharap agar semua yang dilakukan saat ini, dapat mendatangkan hasil yang positif dan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto