logo

Menko PMK Dorong Percepatan Pemulihan Pasca Bencana NTT

 Menko PMK Dorong Percepatan Pemulihan Pasca Bencana NTT

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) berdialog dengan seorang anak pengungsi.(foto,ist)
04 Mei 2021 06:07 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - KUPANG: Bencana angin kencang, banjir bandang, dan longsor yang terjadi pada awal April lalu telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ribuan masyarakat terdampak dengan kondisi rumah mengalami rusak ringan hingga berat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, serta Bupati Kupang Korinus Masneno meninjau langsung lokasi bencana, di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (3/5/2021).

Kondisi bekas lokasi bencana itu masih berserakan puing-puing dan sisa-sisa tanaman yang tumbang. Menko PMK menjelaskan, saat ini pemerintah khususnya di Kupang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Status itu berlaku 180 hari sejak 28 April sampai 24 Oktober 2021.

"Sekarang sedang memasuki masa transisi rehabilitasi dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti bisa terselesaikan. (Masa transisi) enam bulan, tapi kita upayakan sebelum enam bulan sudah tuntas," terang Menko PMK.

Disebutkan, menurut peraturan perundang-undangan, selama masa transisi pemerintah akan terus memberikan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak, sekaligus melakukan tindakan pemulihan dini. Dia menyebut tidak ada hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.

Namun, bantuan dialihkan dalam bentuk tunai senilai Rp500 ribu per-KK selama tiga bulan untuk kebutuhan pokok selama tinggal bersama sanak keluarga. Lebih lanjut, masyarakat terdampak dengan kondisi rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Hal tersebut sesuai amanat UU Nomor 2/2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Ini masih ada pilihan apakah mereka tetap tinggal di sini sambil memperbaiki aliran Sungai Pukdale atau direlokasi. Nanti akan kita konsultasikan kepada Pak Menteri PUPR. Kalau pun nanti direlokasi, lahan yang di sini tetap akan menjadi hak milik mereka dan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan," tutur Menko PMK.

Pada kesempatan itu, Bupati Kupang Korinus Masneno menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 1.058 KK untuk direlokasi di 7 lokasi, dalah satunya di Desa Pukdale. Sementara, perbaikan juga akan dilakukan untuk infrastruktur dan fasilitas sosial.

"Kita harapkan dengan hadirnya Pak Menko ke sini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Agar bisa segera pulih dan kembali bangkit," tuturnya. ***

Editor : Pudja Rukmana