logo

Salahkah Era Otda?

Salahkah Era Otda?

03 Mei 2021 15:28 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi 

Tema dari HUT ke-25 otonomi daerah pada 25 April 2021 yang ditetapkan Kemendagri yaitu ‘Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di masa pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju’. Catatan dari tema ini tentu tidak bisa terlepas dari fakta 25 tahun perjalanan otda yang awalnya lebih mengacu kepada kepentingan pembangunan ekonomi di daerah untuk memacu tahapan pemerataan pembangunan. Ironisnya, sejarah panjang 25 tahun otda justru diwarnai oleh maraknya pemekaran daerah yang kemudian berujung kepada konflik pilkada serentak di berbagai daerah dan juga semakin banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT KPK. 

Tentu tidak bisa digeneralisasi bahwa era otda kemudian menjadi biang kerok terhadap maraknya korupsi dan OTT sejumlah kepala daerah, meski di sisi lain realitas juga tidak bisa diabaikan bahwa memang pilkada serentak sebagai imbas dari maraknya pemekaran juga berdampak sistemik terhadap OTT. Terkait ini, KPK menegaskan sejak dilakukan pilkada langsung pada 2005 ternyata sudah ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat oleh kasus korupsi termasuk diantaranya terjaring OTT KPK. 

Persoalan mendasar dalam kasus ini mengacu tuntutan balik modal sebagai dampak mahalnya ongkos demokrasi di republik ini. Betapa tidak, ongkos itu sudah harus keluar ketika si calon harus mendapat restu dari parpol. Tentu tidak kecil ongkosnya karena juga harus bersaing secara internal dengan sejumlah kader partai, belum lagi dengan kader dari luar partai yang juga berniat maju lewat parpol tertentu. 

Muasal ongkos demokrasi tidak berhenti di situ karena pasca keluarnya restu parpol juga harus keluar ongkos lagi untuk pembiayaan kampanye dan non-kampanye. Meskipun di saat pandemi kemarin cenderung ongkos demokrasi lebih kecil karena adanya larangan untuk kampanye massal tetapi secara kumulatif tetap besar. Belum lagi ongkos serangan fajar yang besaran nominalnya juga tidak bisa diremehkan karena ada asumsi hasil dari serangan fajar jauh lebih efektif dalam mendulang suara pemenangan dan kemenangan di berbagai pilkada serentak selama era otda dan juga saat pelaksanaan pilkada langsung. 

Belajar bijak dari maraknya kasus korupsi dan OTT KPK selama era otda maka sangat beralasan jika kemudian KPK menerapkan 3 konsep untuk mengawal demokrasi bersih, yaitu pertama: strategi pendekatan represif yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera termasuk misalnya borgol dan rompi orange meski faktanya korupsi dan OTT masih terus terjadi dan cenderung semakin marak. Jadi maksud efek jera tidak terbukti. Kedua: pencegahan dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan sehingga mereduksi potensi untuk korupsi. Ironisnya, semua sistem dan tata kelola yang ada tidak ditaati tapi justru disiasati dan akhirnya korupsi masih saja marak pada 25 tahun perjalanan era otda dan yang ketiga: strategi pendekatan edukasi dan kampanye publik yang diharapkan bisa merubah kesadaran kolektif dari masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

Berlarutnya OTT atas kasus korupsi sejumlah Kepala Daerah maka menjadi pertanyaan sampai kapan ini terjadi? Bagaimana sebenarnya sanksi hokum bagi koruptor? Mengapa tidak ada efek jera? Apakah borgol efektif meskipun rompi orange gagal mereduksi efek jera? Apakah menaikan gaji akan bisa mereduksi korupsi? Apakah tidak ada komitmen mereduksi dinasti politik melalui pesta demokrasi? Bagaimana kontrol social terhadap incumbent – petahana agar tidak bisa membangun dinasti politik? Pertanyaan ini wajar mengemuka jika dikaitkan dengan semakin kritisnya budaya korupsi di republik ini dan karenanya beralasan jika sejumlah lembaga internasional masih menetapkan republik ini sebagai juara korupsi karena memang faktanya demikian.

Fakta yang ada, serangkaian korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan individu tetapi juga dilakukan berjamaah. Hal ini terlihat di Malang. Ironisnya, dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ternyata 41 diantaranya terjerat korupsi yang bermula saat KPK melakukan OTT atas Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan-DPUPPB Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono pada Nopember 2017 lalu. Ironisnya kasus ini melibatkan mantan Wali Kota Malang, Mochamad Anton. Kasus serupa juga pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara

melibatkan semua anggota DPRD berjumlah 50 orang periode 2009-2014, juga melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Seolah menjadi jamak maka korupsi yang melibatkan politik dinasti dan massal haruslah dicermati karena potensi kerugian yang terjadi kian besar. Pelantikan 170 Kepala Daerah pemenang pilkada serentak akhir Desember

2020 lalu pada 26 Pebruari menjadi test case untuk tidak korup, tidak membangun dinasti politik dan juga tidak jual beli jabatan. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam peringatan 25 tahun HUT Otda. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo