logo

LQ Indonesia Sayangkan Hakim Bermain HP Di Ruang Sidang

LQ Indonesia Sayangkan Hakim Bermain HP Di Ruang Sidang

Sidang perkara Marowali dengan terdakwa Christian Halim di PN Surabaya. (Istimewa)
20 April 2021 15:33 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - SURABAYA: LQ Indonesia Firm selaku kuasa hukum Christian Halim (CH) menyayangkan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang terpergok sedang asik main Handphone di ruang sidang.

Perbuatan tidak patut ini, kata LQ, dilakukan saat pembacaan pledoi perkara Morowali, Senin lalu di PN Surabaya. LQ Indonesia juga menyebutkan Menkopolhukam Mahfud MD, dalam suratnya ini.

Dalam siaran persnya, Selasa (20/4/2021) LQ Indonesia Lawfirm melampirkan video yang berdurasi 33 menit. Video tersebut memperlihatkan,   hakim terus melihat ke bawah ( HP), sedangkan penasehat hukum dari LQ membacakan pledoi secara bergantian, selama proses sidang berlangsung. 

Sidang perkara Morowali santer diberitakan menguak dugaan keterlibatan Pejabat Kejagung bintang 2 dan oknum lawyer yang menyebut bahwa nama “Kapolri” sudah mengatensi kasus agar dibantu Kajati Jawa Timur.

Dijelaskan LQ spesialnya kasus tersebut sehingga di set up sedemikian rupa bukan karena sosok terdakwa CH melainkan Pelapor merupakan anak pemilik Kapal Api Grup, Christeven Mergonoto, Direktur PT Santos Jaya Abadi, bisnis raksasa di Surabaya.

Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan pun pernah menyebut nama Soedomo, ayah dari CH sebagai terduga markus yang banyak bermain di Surabaya.

Selain pelapor kasus di Surabaya, ternyata Christeven Mergonoto adalah komisaris di PT Kahayan Karyacon yang melaporkan direktur dan lawyernya bisa menyuruh oknum brimob eksekusi pabrik tanpa surat perintah dan surat tugas apapun.

"LQ Indonesia Lawfirm berhadapan dengan para oknum, dimana ketika perkara masih dalam proses penyidikan di kepolisian, sudah diketahui siapa jaksa yang akan menangani kasus, yaitu Dhini selaku Kasubsi harda. Dan Dhini menyebut hakim Ginting sebagai hakim yang akan menyidangkan ketika berkas perkara masih dikepolisian. Konon dalam pertemuan di Restoran Seribu Rasa, Plaza Indonesia yang membahas kasus CH, hadir pula seorang Hakim Agung,  AL yang akan ke PN Surabaya dan bertemu Majelis Hakim yang menyidangkan," kata Jaka Maulana, dari LQ Indonesia Firm.

Kasus CH, kata Jaka, bukan kasus pidana melainkan kasus perdata dimana secara sepihak CH disuruh berhenti bekerja dan ketika menagih haknya, malah dilaporkan polisi dan alat berat miliknya  diambil oleh si Pelapor.

CH lalu ditahan. Dalam waktu 3 bulan sidang, sudah terjadi 4x perubahan majelis hakim. Bahkan di tahap akhir persidangan hakim diganti lagi.

Hakim yang menggantikan, kata Jaka, tidak tahu duduk perkara dan hadir dalam tahap pemeriksaan terdakwa terlihat kebingungan dan tidak banyak bertanya dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa.

“Sidang terlihat layaknya dagelan dan sandiwara, majelis tidak perduli dengan duduk perkara dan kebenaran materiil melainkan hanya mau cepat-cepat sidang selesai dan menghukum terdakwa,” ujar Advokat Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Lawfirm dengan kecewa.

Buktinya video ini dimana hakim di sebelah kiri terus bermain handphone dan tidak perduli dan tidak memperhatikam jalannya sidang?.

Hal ini karena mereka sudah punya putusan pesanan dan tidak perduli dengan isi pledoi dan kebenaran materiil. Info yang diperoleh dari pemeriksaan pejabat bintang 2 di kejagung adalah sudah ada putusan pesanan sehingga tidak perlu hakim mendengarkan dan memperhatikan pledoi apalagi mencari kebenaran materiil. Ketika Penasehat hukum meminta Hakim agar mendengarkan keterangan saksi kunci, hakim menolak permintaan penasehat hukum dengan alasan Jaksa tidak mau menghadirkan saksi padahal pasal 160 ayat 1(c) KUHAP jelas mengatur kewajiban hakim ini. Majelis Hakim dalam perkara Christeven jelas sekali enggan mencari kebenaran materiil. Ini menambahkan keyakinan penasehat hukum bahwa sidang ini sudah diatur dari awal putusan vonisnya. paparnya.

Terdakwa CH dalam persidangan membacakan pledoi pribadinya berkata “Saya dari awal punya itikad baik. Jika saya mau menipu, saya bisa ambil uang 20.5 Milyar dan bawa kabur seluruhnya, untuk apa saya kerjakan proyek dan hasil audit, saya malah rugi 22 Milyar pengeluaran padahal uang yang diberikan pelapor hanya 20.5M, saya nombok 1.5Milyar mengunakan uang pribadi saya sendiri. Saya mohon keadilan,” ujarnya.

Keadilan yang dimohonkan, apa masih ada di Indonesia? Hakim yang adalah wakil Tuhan dalam persidangan kerjanya bermain handphone dan tidak mau memperhatikan dalil dan pembelaan terdakwa. “Lalu kata ketua majelis Hakim, 3 hari putusan yah. Memang hebat hakim di Indonesia. Senin pledoi, Kamis sudah putusan padahal, Selasa dan Rabu masih full sidang. Kira-kira apakah ke 3 hakim punya waktu pelajari berkas, baca dakwaan, keterangan saksi, alat bukti surat, tuntutan dan pledoi, serta membuat pertimbangan hukum dalam waktu 3 hari yang padat jadwal?” ujar Advokat Natalia Manafe, SH dari LQ.

“Apa gunanya sidang dan pemeriksaan saksi jika Majelis hakim tidak mau bekerja dan mendengarkan jalannya sidang? Langsung saja berikan vonis. Bagaimana Hakim mau dihormati masyarakat, apabila nasib orang tidak diperdulikan dan kerjanya mainan Handphone?” Tambah Advokat Jaka Maulana, SH yang sebelumnya melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik.

Ditanya mengenai tanggapan atas pelaporan Komisi Yudisial, Jaka menambahkan, “kami pesimis Komisi Yudisial mau menindak oknum hakim, mana ada jeruk makan jeruk? Aduan kami hingga hari ini tidak ditindaklanjuti, padahal surat aduan dan bukti-bukti sudah kami serahkan ke Komisi Yudisial.”

Menkopolhukam, Mahfud MD dan Ketua Mahkamah Agung, lihat dong situasi masyarakat yang ditindas jangan hanya pencitraan, bukti-bukti sudah kami berikan berupa Video nyata dan jelas. Bahkan aduan dan laporan polisi sudah kami daftarkan tapi semua tumpul. Ini bukti “Hukum tajam ke bawah dan Tumpul ke Atas”. Ketika yang dilaporkan adalah oknum kelas atas dan oknum pejabat, dijamin laporan mandek dan tidak ada tindaklanjut.

“Pak Mahfud yang terhormat, ini bukan hanya nama KAPOLRI, pejabat bintang dua kejaksaan SESJAM, kali ini ada oknum Hakim Agung terlibat dalam perkara dengan pelapor anak pemilik Kapal Api Grup di Surabaya dibawa. Apa jadinya Indonesia jika pejabat tinggi aparat penegak hukum diisi oleh oknum-oknum Markus? Apakah Pak Mahfud masih punya hati membersihkan tatanan hukum dan memberi keadilan bagi masyarakat? Tolong atensi dan copot para oknum Aparat penegak hukum segera. Karena kerjaan mereka hanyalah menindas masyarakat”, tulus Advokat Leo Detri, SH, MH, Co Founder LQ Indonesia Lawfirm dan mantan Kakanwil Hukum dan HAM.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto