logo

Menko PMK Saksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penelitian Sel Dendritik

 Menko PMK Saksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penelitian Sel Dendritik

Dari kiri Kepala BPOM Penny K Lukito, Menko PMK Muhadjir Effendy, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, serta Menkes Budi Gunadi Sadikin. (foto,ist)
20 April 2021 15:26 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan antara Menteri Kesehatan  (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (19/4/2021).

Nota kesepahaman tiga pihak itu berisi tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2". Menko PMK menjelaskan, penandatanganan tripartit kesepahaman antara tiga pihak itu dimaksudkan sebagai jalan keluar, atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian Vaksin Nusantara.

"Dalam perjalanannya (Vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar, yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis 1," jelas Menko PMK.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kesepahaman antara Menkes, KSAD, serta Kepala BPOM itu, maka akan terjadi pemindahan program kegiatan penelitian. "Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," ungkapnya.

Lebih jauh, Menko PMK menerangkan, dalam nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian. "Di mana dalam penandatangan tersebut dilakukan oleh KSAD sebagai pejabat yang membawahi RSPAD Gatot Subroto, bersama-sama Menkes dan Kepala BPOM," ujarnya.

Penandatangan nota kesepahaman yang langsung ditandatangani oleh tiga pejabat tinggi negara itu, lanjutnya, merupakan wujud keseriusan pemerintah. Dalam mendukung upaya-upaya yang membantu mengatasi pandemi di Indonesia.

"Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap semua penelitian, yang bermaksud membuat terobosan, dalam upaya mencari metode dan teknik baru, dalam upaya mengakhiri pandemi Covid 19," tutur Menko PMK.

Dengan ditetapkannya tripartit tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2", maka otomatis penelitian Vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.

Sementara, keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) menyebutkan, penelitian itu bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I vaksin, yang berasal dari sel dendritik autolog. Yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory SARS-COV-2 pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 serta tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2.

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat critical & major," demikian keterangan DIspenad.

Lebih lanjut, penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri. Sehingga, tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto