logo

IPM Indonesia Tahun 2021 Perlu Disiapkan

IPM Indonesia Tahun 2021 Perlu Disiapkan

16 April 2021 18:53 WIB

SuaraKarya.id - Oleh : Haryono Suyono

Salah satu program yang diamati dan dibantu oleh UNDP adalah pengembangan strategi memerangi kemiskinan dengan memperluas akses ke peluang dan sumber daya ekonomi, menghubungkan program kemiskinan dengan tujuan dan kebijakan negara yang lebih besar, dan memastikan dukungan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin.

Strategi itu juga mengarah pada tingkat makro untuk mereformasi perdagangan, mendorong keringanan utang dan investasi asing, dan memastikan yang termiskin dari yang miskin mendapat manfaat dari globalisasi. Di lapangan, UNDP mensponsori proyek percontohan pembangunan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan dan mengkoordinasikan upaya antara pemerintah, LSM, dan donor dari luar negeri.

Dengan cara tersebut, UNDP bekerja sama dengan para pemimpin dan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang miskin menciptakan bisnis dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Senada dengan itu, pada tahun 1997 UNDP memberikan penghargaan kepada Indonesia karena berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sampai ke tingkat 11 persen dibandingkan keadaannya pada tahun 1970 yang masih berkisar pada 70 persen.

Indeks Pembangunan Manusia

Setiap tahun, sekitar bulan Desember, UNDP PBB selalu mengeluarkan HDI atau IPM untuk seluruh negara-negara di dunia. Pada laporan tahun 2020 sepuluh negara yang tercatat memiliki nilai HDI tertinggi adalah Norwegia dengan HDI sebesar 0,954, Swiss 0,946, Finlandia 0,942, Jerman 0,939, Hongkong 0,939, Australia 0,938, Islandia 0,938, Swedia 0,937 dan Singapura 0,935. Negara lain yang perlu dicatat adalah Amerika Serikat pada urutan nomor 15, Jepang pada urutan nomor 19, Malaysia pada urutan nomor 61, Thailand pada urutan nomor 77 dan Filipina pada urutan nomor 106.

Indoneisa yang pernah berada pada urutan nomor 105, pada HDI tahun 2020 sebagai hasil rata-rata pada tahun 2019 berada pada urutan nomor 111, suatu kemunduran urutan yang makin jauh dari negara-negara Asean lainnya. Nomor urutan Indonesia itu didahului oleh Filipina pada urutan nomor 106, Moldova pada urutan 107, Turmenistan pada urutan nomor 108, Usbekistan pada urutan nomor 109 dan Libia pada urutan nomor 110.

Di bawah Indoneisa tercatat Samoa pada urutan nomor 112, Afrika Selatan pada urutan nomor 113, Bolivia pada urutan nomor 114, Gabon pada urutan nomor 115 dan Mesir pada urutan nomor 115. Sesungguhnya nilai HDI Indonesia tidak terlalu buruk. Pada tahun 1990 nilai HDI Indonesia masih berada pada angka 0.525, pada tahun 2000 baru mencapai nilai sebesar 0.604, baru naik secara bertahap menjadi 0.666, naik lagi secara pelahan menjadi 688, 0.696, 0.700, 0.704 dan 0.707.

Ada beberpa hal yang menyebabkan nilai HDI itu naiknya lamban. Salah satu di antaranya adalah bahwa pembangunan di Indonesia tidak selalu diarahkan pada sasaran ukuran PBB atau sesuai ukuran indikator Nasional, tetapi lebih pada arah “selera” pimpinan yang belum menguasai indikator PBB, atau bahkan indikator nasional.

Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan pada akhir tahun 2021 dan lima tahun yang akan datang. Karena itu perlu diperhatikan nilai ukuran dari HDI secara ringkas yang bertumpu pada usia harapan hdup, tingkat lamanya pendidikan dan bagaimana warga negara memiliki pekerjaan atau memiliki kegiatan ekonomi guna menghidupi keluarganya. Secara kasar nilai usia harapan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian.

Melalui program KB tingkat kelahiran sudah dapat dikendalikan sehingga pada tahun 2000 usia harapan hidup di Indonesia sudah melonjak sampai pada usia 71.5 tahun, tingkat harapan tingkat pendidikan sudah mencapai rata-rata 12,9 tahun, tingkat pendidikan mencapai 8 tahun dan tingkat pekerjaan atau penduduk yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 11.256.000,- sehingga nilai HDI mencapai sebesar 0.707, jauh lebih baik dibandingkan dengan nilai HDI sebelum tahun 2000 sebesar 0,525.

Angka usia harapan hidup yang tinggi sebesar 71.5 tahun itu masih rawan karena tingkat kematian masih tinggi, utamanya tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan. Penurunan tingkat kematian dua kategori ini akan sangat mempengaruhi usia harapan hidup sehingga dikawatirkan kalau tingkat kematian bayi menurun, tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan juga menurun maka usia harapan hidup juga akan merosot.

Keadaan ini akan mempengaruhi usia harapan hidup yang relatif sudah tinggi. Ukuran yang kedua adalah tingkat pendidikan. Banyak terjadi “salah kaprah” pada ukuran tersebut, karena ukuran tersebut tidak mengukur kecerdasan anak didik, tetapi mengukur cakupan anak usia sekolah yang sedang sekolah dan diukur “lamanya sekolah” bukan kepandaian anak didik atau tidak pandainya anak di sekolahnya.

Sehingga cakupan anak usia sekolah seluas-luasnya akan memberikan nilai komponen indeks HDI kalau diukur lamanya sekolah anak-anak usia sekolah. Kegiatan “lomba kecerdasan” selama sekolah tidak menolong komponen pendidikan dalam HDI, karena yang menjadi “juara” selalu sedikit dan lebih banyak yang di bawah angka rata-rata atau yang tidak sekolah sampai tinggi.

Karena itu kita harus berusaha agar setiap anak bersekolah selama-lamanya guna mendapatkan bagian positif dari komponen HDI dari data pendidikan, bukan dengan “lomba juara kepandaian” tetapi mencegah adanya “drop out” dan mengusahakan agar semua anak usia sekolah bersekolah setinggi-tingginya tanpa drop out. Apalagi kita harus mencegah agar anak usia sekolah jangan drop out pada saat sekolah yang paling rendah, yaitu pada saat taman kanak-kanak atau SD karena kerugiannya akan paling tinggi untuk kelengkapan komponen HDI.

Begitu juga dengan komponen ke tiga, yaitu pekerjaan untuk setiap penduduk atau ukuran bahwa setiap penduduk memiliki pekerjaan. Komponen ini, seperti halnya komponen pendidikan, tidak diukur dari jumlah pendapatan penduduk, tetapi menjawab pertanyaan apakah sebanyak-banyaknya penduduk memiliki pekerjaan.

Cakupan makin besar penduduk yang memiliki pekerjaan akan menaikkan nilai komponen ketiga tersebut dan dengan sendirinya akan menaikkan nilai HDI suatu negara. Sepuluh negara yang biasanya selalu menjadi langganan nomor satu sampai nomor sepuluh memiliki penduduk lanjut usia yang sangat tinggi, mereka umumnya sekolah sangat lama dan tinggi, serta hampir semua penduduknya memiliki pekerjaan sehingga setiap komponen dari tiga komponen utama HDI itu hampir sempurna. Sehingga, ke sepuluh negara dengan HDI yang sangat tinggi itu hampir selalu menjadi langganan negara dengan nilai HDI yang tinggi dan juga memiliki nilai kebahagiaan yang tinggi pula.***

 

Prof Dr Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Taskin

Editor : Gungde Ariwangsa SH