logo

Kejayaan Golkar Kota Bekasi: Akankah Tinggal Kenangan?

Kejayaan Golkar Kota Bekasi: Akankah Tinggal Kenangan?

13 April 2021 08:29 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Agus Wahid

 Tak pernah lepas dari kekuasaan politik formal. Itulah keberadaan Golkar di tengah Kota Bekasi. Meski PDIP pernah menjabat Wali Kota, tapi Golkar tetap berada di posisi pemerintahan, sekalipun saat itu sebagai wakil Wali Kota. Dan selanjutnya bertahan sebagai Wali Kota. Di sisi lain, di lembaga parlemen (DPRD Kota Bekasi), pun kursi Golkar tetap unggul, setidaknya dalam dua besar, di samping Partai Banteng merah itu.

 Catatan politik Golkar di tengah Kota Bekasi relatif menggambarkan kinerja partai berlambang Pohon Beringin itu  terketagori solid dan bertahan dalam beberapa periode. Yang perlu kita catat, kinerjanya tidak hanya sebatas wilayah Kota Bekasi dalam kaitan pimpinan pemerintahan daerah dan parlemen tingkat Kotamadya, tapi suara Golkar tak pernah mengabsenkan kadernya di tengah parlemen wilayah (Jawa Barat) dan Pusat (DPR RI).

Dapat kita catat, reputasi yang dipersembahkan Golkar Kota Bekasi menunjukkan kinerja lokal, regional dan nasional. Inilah data faktual Golkar Kota Bekasi.

 Reputasi ini jika kita buka data di lapangan karena peran strategis tokoh Golkar seperti Rahmat Efendi dan sesepuh Partai Golkar seperti Abdul Manan. Kedua tokoh ini tak bisa dipungkiri merupakan icon Golkar di tengah Kota Bekasi saat ini. Karena itu tidaklah berlebihan jika peran kedua icon ini harus dipelihara oleh DPP, bukan dikerdilkan kiprah politiknya, apalagi dikerangkeng lajunya.

Sebuah renungan, apakah reputasi itu akan bertahan, atau justru akan terjadi proses decline (merosot)? Jawabannya sindikatif. Reputasi itu sangat tergantung kinerja kepemimpinan daerah, juga kebijakan DPD Tingakt I Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jika DPP keliru memandang data faktual reputasi Golkar Kota Bekasi itu, maka sangat mungkin terjadi pergeseran tajam. Bukan tak mungkin, akan terjatuh pada titik nadlir.

Meski berpotensi masih ada kursi di DPRD Kota Bekasi katakanlah dua kursi, capaian ini jelaslah menunjukkan capaian jauh di bawah ekpektasi. Semakin jatuh lagi pamor Golkar jika dalam kontestasi pilkada mendatang ternyata Golkar “keok” dari kandidat partai lain. Publik pasti menilai, Golkar Kota Bekasi hancur.

 Mungkinkah itu terjadi? Jawabnya, mengapa tidak. Jawaban ini tak lepas dari kebertahanan konflik internal Partai Pohon Beringin itu. Di satu sisi, konfliktualitas itu berangkat dari problem rivalitas untuk menggapai kepempinan DPD Golkar. Konflik ini “digoreng” sedemikian vulgar, tanpa mengindahkan fatsoen politik. Bahkan, tanpa memandang lebih jauh kepentingan Golkar ke depan. Baginya, upaya memperkeruh kondisi internal Golkar semata-mata merupakan sahwat politik personal, yang arah ke depannya dapat dibaca dengan jelas, mimpi menuju Wali Kota, minimal Wakil Wali Kota.

 Siapapun berhak menyalurkan sahwat politiknya. Sah-sah juga bermimpi menuju kursi 1 atau 2 di Kota Bekasi ini. Namun demikian, alangkah proporsional dan rasionalnya jika artikulasi sahwat politiknya dibarengi dengan kompetensi (kemampuan pikir dan capaian kiprah politik formalnya), bahkan kekuatan finansialnya, basis sosial yang dimiliki dan masih banyak lagi. Inilah data personal yang harusnya mengaca diri. Dari data personal itu pula, DPP pun harusnya menelaah dengan jernih.

 Satu hal krusial bagi DPP Golkar adalah sebuah cara pandang jauh, apa dan bagaimana positioning politik Golkar di tengah Kota Bekasi jika membiarkan kandidat yang jauh dari standar kapabilitas itu. Secara proyektif dapat diprediksi secara dini jika tetap membiarkan kandidat yang under capacity, tidak repiutable, apalagi ada problem karakter eksploitatif, maka cahaya Golkar di tengah Kota Bekasi bekal redup.  

Sebuah renungan, apakah para elitis DPP akan membiarkan panorama keredupan Golkar di tengah Kota Bekasi itu? Sungguh naif dan sangat layak dipertanyakan keintegritasannya terhadap partai jika ia larut dalam proses keredupan itu. Mungkinkah? Sangat mungkin. Hal itu dapat kita baca dengan telanjang ketika di antara elitis DPP Golkar berusaha memaksakan kehendaknya dalam bentuk terus menjegal kader terbaiknya untuk Golkar Kota Bekasi. Dalam masa bersamaan, ia atau di antara elitis itu memaksakan kader kroninya yang menurut banyak data yang dikategorikan bermasalah, minimal di bawah standar reputasi.

Itulah dinamika yang harus dibaca dengan jernih oleh anasir elitis DPP. Jika tetap menutup mata atau tak jeli membaca peta politik internal Golkar Kota Bekasi, maka kejayaan Golkar itu akan tinggal kenangan. Sebelum potret buram itu terjadi, DPP  seyogyanya harus membaca dengan cerdas. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana mempertahankan Golkar ke depan di tengah Kota Bekasi. Keliru ambil kebijakan politik, tamatlah riwayat kejayaan Golkar di wilayah paling timur ibukota ini.

Karena itu, sungguh tepat jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mengambil sanksi dan sikap bagi para elitis Golkar yang selama ini memperkeruh keadaan Golkar Kota Bekasi. Kebijakan itu bukanlah sebagai sikap tidak demokratis. Tapi, pemimpin memang perlu bersikap tegas dan jelas. Demi mempertahankan reputasi partai yang dipimpinnya, karena itu merupakan pertanggungjawaban moral.

Kini, publik sedang menanti Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk "turun gunung"  mencermati atas dinamika internal Golkar Kota Bekasi. Para pendamba Golkar tentu berharap orang nomor satu di tubuh partai pohon beringin itu  tidak keliru mengambil kebijakan strategis. Publik pun berharap apa yang dilakukan oleh punggawa partai yang pernah berjaya di era Orba itu akan menajdi karya politik Golkar ke depan, dalam rangka mendukung sosok yang saat ini menjabat Menko Perekonomian itu menuju kursi Istana.

 * Penulis - Direktur Eksekutif Kebijakan Politik Strategis “AW Center”