logo

Mengupayakan Jakarta Tetap Menggeliat Kala Banjir Besar Mendera

Wilmar Pasaribu

Mengupayakan Jakarta Tetap Menggeliat Kala Banjir Besar Mendera

11 April 2021 19:50 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh Wilmar Pasaribu

SAMPAI kapan pun Kota Jakarta tidak akan bisa bebas banjir, kata seorang kakek warga Jakarta. Ini berdasarkan analisa sekaligus pengalaman. Selama hidupnya, nyaris mencapai seratus tahun, Kota Jakarta nyaris tak pernah luput banjir. Nyaris tiada tahun terlewatkan tanpa banjir. Paling tidak di sebagian kecil Kota Jakarta.

Kok bisa? Bukankah selama ini tiada hentinya dilakukan penanggulangan banjir? Bertriliun-triliun rupiah digelontorkan lewat APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan APBN untuk membangun proyek penanggulangan banjir. Dibangun kemudian difungsikan sejumlah waduk yang diperkuat pompa-pompa,  dinormalisasi sungai, dibangun kanal banjir antara lain Banjir Kanal Timur (BKT). Belum lagi pengurugan titik-titik atau dataran yang rendah. Bukankah itu dapat mewujudkan Jakarta bebas banjir?

Jawabannya lagi-lagi Jakarta tidak akan bebas banjir sampai kapan pun! Apa iya? Ya! Alasannya, karena kondisi geografisnya Kota Jakarta sendiri. Sebagian –walau tidak sampai satu wilayah dari lima wilayah Kota Jakarta - memang di bawah permukaan laut. Maka bagian itu - walaupun tidak seluruhnya - bakal kebanjiran atau paling tidak tergenang saat berlangsung hujan deras yang diperparah lagi kalau saat bersamaan berlangsung rob atau air laut pasang/naik. Terutama jika terjadi cuaca ekstrim, kawasan di bawah permukaan laut itu nyaris  tenggelam. Kondisinya bakal lebih parah lagi kalau pada saat berlangsung pula hujan deras di Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur). Maka sudah hampir pasti bakal ada warga Jakarta yang harus mengungsi.

Tercatat 13 sungai bermuara di Jakarta. Saat hujan deras di hulu, sungai-sungai itu memuntahkan curah hujan tersebut di hilir/muara Jakarta. Manakala beradu dengan rob maka nyaris tenggelamkan sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Banjir bakal meluas tatkala ada tanggul jebol atau ada sungai meluap di kawasan-kawasan pemukiman yang dilintasi.

Kalau saluran-saluran di tepi jalan dan di pemukiman mampet, maka semakin lengkaplah derita akibat banjir. Bertambah lama surut, terlebih jika pada saat bersamaan banyak di antara pompa-pompa tak berfungsi atau tidak dapat bekerja maksimal menyedot kemudian membuang air.

Jadi, banjir Jakarta tidak dapat ditanggulangi? Tidak bisakah diukir dengan segala upaya kota ini bebas sebebas-benasnya dari banjir? Tidak adakah harapan terhindar dari langganan banjir tahunan, turun temurun  dari kakeknya kakek sampai cucunya cucu waktu mendatang?

Lagi-lagi jawabannya Jakarta tak bisa bebas banjir secara total dan menyeluruh. Yang paling bisa diupayakan Jakarta yang bisa menggeliat dan bernafas tatkala banjir. Artinya, banjir tidak sampai melumpuhkan sebagian wilayah apalagi secara keseluruhan Kota Jakarta. Waktu surut banjir itu dapat semakin dipercepat dan dipercepat lagi. Warga tidak perlu mengungsi sampai berhari-hari.

Untuk tujuan itu ada beberapa alternatif merealisasikan Jakarta tetap bisa menggeliat atau bernafas saat banjir dengan curah hujan dahsyat sekalipun ditambah banjir kiriman dan rob.

Tercatat tiga sungai yakni Kali Ciliwung, Kali Grogol, dan Kali Pesanggrahan yang menggelontorkan air hujan dari hulu di Kabupaten Bogor hingga ke hilir di Jakarta. Ketiga sungai ini perlu dinormalisasi di samping direhabilitasi lahan kritis di Bogor dan disiapkan lagi kawasan resapan air di Bogor yang selama ini sudah beralih menjadi kawasan pertanian dan perumahan. Dengan adanya resapan air yang lebih optimal lagi, debit air sungai menuju pesisir atau Jakarta akan berkurang.

Jika rehabilitasi lahan kritis dan resapan air sudah dimaksimalkan, maka pembuatan waduk baru di Bogor bakal memberi manfaat besar untuk penyelamatan Jakarta. Debit air yang mengalir ke Jakarta tatkala hujan deras akan berkurang karena sebagian ditampung di waduk. Apabila waduk dapat dibangun di sejumlah kawasan baik di Bogor sampai Depok, pengurangan debit air yang meluncur ke hilir semakin besar. Bahkan bisa memberi manfaat ganda. Selain menyediakan air bersih untuk warga (di Depok), waduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk perikanan. 

Namun waduk-waduk itu harus benar-benar dirawat. Sedangkan waduk yang ada di Jakarta harus pula direvitalisasi agar tetap efektif menampung air, dan jangan sampai terjadi pendangkalan. Jika semua waduk di Bogor, Jakarta, Depok bahkan juga di Bekasi direvitalisasi niscaya pada musim hujan tidak akan terjadi banjir berhari-hari. Yang juga tak kalah penting, saat musim kemarau tidak kekeringan. Bahakan baku PDAM dan PAM Jaya bisa dibantu stok air dari waduk-waduk tersebut.

Sampai saat ini masih banyak sungai khususnya di Jakarta yang nyaris tanpa DAS. Untuk itu perlu dilakukan normalisasi tentu mengembalikan fungsi dan keadaan sungai tersebut sebagaimana mestinya. Pada era Suprawito Wali Kota Jakarta Utara, pengembalian fungsi sungai begitu gencar dilakukan. Tiap Sabtu atau Minggu Suprawito bersama timnya terjun bergotong-royong membersihkan aliran sungai. Hasilnya, masih pada saat masa tugasnya Suprawito meraih Adipura untuk pertama kalinya bagi wilayah Jakarta Utara. Saat itu menciut pula jumlah titik genangan banjir di wilayah Jakarta Utara.

Jika kembali digencarkan atau dihidupkan “bersih-bersih” sungai dan saluran tiap Sabtu atau Minggu di masing-masing wilayah di lima wilayah di DKI Jakarta sebagaimana dilakukan mantan Wali Kota Jakarta Utara Suprawito, niscaya titik-titik genangan air atau banjir bakal berkurang lagi. Terlebih kalau program normalisasi sungai diiringi relokasi bangunan yang ada di bantaran sungai dan mengeruk DAS yang sudah mendangkal, maka Kota Jakarta bakal bisa menggeliat atau tetap bernafas meski terjadi hujan super deras baik di Jakarta sendiri maupun di hulu sungai-sungai (Bogor) itu. 

Oleh karena wilayah atau Kota Jakarta Utara ada kemiripan dengan Kota Rotterdam di Belanda, ada baiknya juga kalau Pemprov DKI belajar dari kiat-kiat pemimpin kota itu mengatasi banjir mengingat sebagian wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut sebagaimana halnya Jakarta Utara. Mereka pun membangun benteng-benteng  banjir  dengan bendungan-bendungan dan tanggul. Hebatnya Rotterdam menggunakan pompa sistem hidrolik dengan menggunakan kincir angin untuk mengeringkan air laut. Dengan demikian, Kota Rotterdam mampu menangani banjir yang bisa menggenangi kawasan industri dan pusat kota.

Tidak hanya Rotterdam,  Bangkok, Ibu Kota Thailand, pun telah lama berhasil mengendalikan banjir. Warganya tidak lagi perlu takut akan banjir parah, karena ibu kota Thailand ini mempunyai sistem yang disebut “pipi monyet”, suatu sistem penampungan atau wadah air hujan konon katanya sampai 30 juta kubik. Kala musim kemarau panjang, air ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi warga Bangkok, termasuk di antaranya air minum.

Bangkok disebutkan terletak satu meter di bawah permukaan laut hingga tentu saja rawan  banjir. Ditambah lagi kala hujan deras, gelombang tinggi dari Sungai Chao Praya akan meluap hingga ke pusat kota. Namun dengan sistem pengendalian yang mumpuni Bangkok terhindari dari banjir.

Kota Kuala Lumpur di Negara tetangga Malaysia juga tadinya dipusingkan banjir bersamaan dengan menurunnya kapasitas Sungai Klang. Untuk mengatasi banjir tersebut, Kuala Lumpur pun membuat proyek pengendalian banjir yang disebut Stormwater Management and Road Tunnel (SMART).

Lingkup proyek SMART ini mencakup pembuatan terowongan (bypass tunnel) sepanjang kira-kira 9,7 km, pembuatan kolam-kolam penampung air, pembuatan twin box culvert outlet structure dan lain sebagainya. Dari kajian yang dilakukan, kolam-kolam penampung dan terowongan ini akan mampu menampung air banjir sebanyak 3 juta meter kubik.

Masih banyak langkah-langkah penanggulangan banjir dan rob dilakukan berbagai kota di belahan dunia.  Kota Tokyo punya penampungan air bawah tanah yang super tinggi dan besar sehingga kerap disebut katedral bawah tanah. Penampungan air bawah tanah yang dikenal sebagai proyek G-Cans.

Penampungan air bawah tanah ini punya tinggi 25,4 meter atau kira-kira setara dengan gedung 6 lantai. Penampungan ini merupakan bagian dari Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel (MAOUDC). Ini adalah sistem pertahanan banjir di Tokyo. Sistemnya terdiri dari kanal dan ruangan super besar yang disangga oleh puluhan menara silinder setinggi 70 meter. Sistem pertahanan banjir ini punya lima ruangan silinder G-Can yang masing-masing bisa menampung hingga 13 juta galon air, seperti dilansir Wired.

Banjir disalurkan lewat sistem kanal pada sungai yang lebih besar. Jika sungai itu sudah tak mampu lagi menampung, maka air-air itu akan dialirkan ke salah satu dari lima G-Can yang ada di sistem itu. Kota Tokyo menjadi wilayah yang dilalui  5 sungai besar dan puluhan sungai kecil yang pasti meluap tiap turun hujan deras pada musim hujan.

Korea Selatan juga memiliki dam terpanjang di dunia, terletak di tenggara semenanjung Korea, Tembok Laut. Dam ini selesai dibangun pada 2010 dan digunakan untuk mengamankan muara Saemangeum dari gelombang pasang Laut Kuning. Dam yang terbentang sepanjang 33 kilometer, lebar 36,5 meter, dan tinggi 290 meter ini dijuluki sebagai Tembok Besar di laut.

Apa yang dilakukan berbagai kota atau  negara lain guna dapat mengatasi/menanggulangi banjir perlu juga dicontoh.  Masih ada pilihan lain mengatasi banjir  di Kota Jakarta. Oleh karena selama ini seringkali dikambinghitamkan sungai  dari hulu  membawa air ke hilir, maka langkah penanggulangan harus satu “komando”.

Pemprov DKI tentu saja tidak bisa memerintah Pemda Bogor dan Pemda lain di mana sungai-sungai penggelontor curahan air hujan itu berhulu. Maka ada baik Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang dijadikan satu, menjadi Kota Megapolitan yang wilayahnya meliputi Jakarta sendiri, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok. Dengan begitu tidak perlu dihadapkan pada sulitnya koordinasi penanggulangan banjir antara Pemprov DKI dengan Pemda yang terkait terutama yang “mengalirkan” banjir melalui sungainya.

Pemda Megapolitan ini tinggal bekerjasama dengan pemerintah pusat, sehingga aksi-aksi penanggulangan banjir semakin cepat dan dapat mengeksekusi setiap proyek atau program dalam rangka mengatasi banjir.

Jika tidak dengan Pemda Megapolitan, langkah lainnya dibentuk suatu badan khusus menanggulangi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Badan inilah yang bekerjasama dengan pemerintah pusat membangun dan membenahi segala sesuatunya mulai dari hulu sampai ke hilir.

Badan ini dan pemerintah pusat juga yang bekerjasama membangun waduk, merevitalisasi waduk, menormalisasi sungai dan mengurusi uang kerohiman kepada para warga yang bermukin di bantaran sungai saat dilakukan relokasi. Dengan begitu atau dengan segala syarat-syarat tersebut, Jakarta yang selama ini bagai terikat kontrak dengan banjir musiman dan tahunan diharapkan dapat berubah menjadi Kota Megapolitan Jakarta atau tetap saja sebagai Kota Jakarta yang dapat menggeliat dan bernafas kala banjir besar pun terjadi.***

* Wilmar Pasaribu - wartawan senior Suara Karya.id

Editor : Gungde Ariwangsa SH