logo

Pemerhati Pendidikan Di Depok Suport Gerakan Pena Dikta

Pemerhati Pendidikan Di Depok Suport Gerakan Pena Dikta

Penggagas Pena Dikta H. Acep Azhari (tengah) memberi sambutan
08 April 2021 21:26 WIB
Penulis : Windrarto

SuaraKarya.id - DEPOK: Para pemerhati pendidikan di Kota Depok, Jawa Barat, mensuport gerakan Penggalangan Dana Pendidikan Swasta (Pena Dikta) yang berupaya memberi solusi atas masalah yang dihadapi lembaga pendidikan swasta terkait tudingan menahan ijazah peserta didik. Bahkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok, mengeluarkan surat edaran.

Penggagas gerakan Pena Dikta H. Acep Azhari mengatakan, solusi yang ditawarkan tetap mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka setelah pihak sekolah menjalankan kewajibannya.

Di lembaga pendidikan swasta, tuturnya, hak dan kewajiban kedua belah pihak telah disepakati di awal. Dengan demikian, ucapnya, lembaga pendidikan swasta tidak pernah berniat menahan ijazah.

“Bukan hal ringan menyimpan ijazah yang merupakan dokumen hukum. Tidak boleh kotor apalagi rusak walaupun kecil,” kata Acep yang juga Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Depok.

Yang diinginkan pihak sekolah, tuturnya, orangtua murid segera membereskan administrasi dan biaya yang telah disepakati. “Tidak ada istilah penahanan ijazah atau nebus ijazah di sekolah," ujarnya dalam acara yang digelar di rumah makan Gabus Pucung, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (8/4/2021).  

Penyataannya itu sekaligus menanggapi sikap Dinas Pendidikan Kota Depok yang menerbitkan surat edaran pelarangan penahanan ijazah di sekolah. Untuk diketahui Dinas Pendidikan Kota Depok mengeluarkan surat edaran. Yaitu  soal pelarangan penahanan ijazah oleh sekolah. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 421/2.254/Pemb.SMP/2021.

Tunggakan bayaran di sekolah swasta saat pengambilan ijazah pada beberapa tahun ini, ujarnya, cukup bervariasi. Di salah satu sekolah, ucapnya mencontohkan, bisa mencapai Rp 2,5 miliar. Jumlah tersebut, tuturnya, bila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak positif bagi lembaga pendidikan.

"Melalui  Pena Dikta ini mengajak masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab, rasa empati dalam dunia pendidikan. Kita menyadari kondisi saat ini banyak yang terpuruk, apalagi di pendidikan. Sementara, gaji guru dan operasional sekolah harus terus berjalan tanpa ada tunggakan. Kalau negara ini mau maju, maka ekonomi dan pendidikan harus diperhatikan," kata Acep.

Hal senada dituturkan Kepala SMK Mutiara Bangsa Adi Gusnadi. Surat edaran Dinas Pendidikan Kota Depok, ucapnya, membuat pihak sekolah serba salah. Orangtua murid, ujarnya, dikhawatirkan bisa seenaknya menunggak bayaran SPP dan saat pengambilan ijazah.

"Mereka bisa saja kurang peduli dengan persoalan yang dihadapi pihak sekolah. Tidak usah membayar, toh nanti pihak  sekolah akan dimarahi oleh Dinas Pendidikan. Kecuali orangtua murid benar-benar tidak mampu. Ini kan seharusnya menjadi perhatian semua,” tuturnya.

Pena Dikta, ucap Ketua PGRI Bidang SMK Kota Depok ini, diharapkan sebagai pilot project gerakan sampai tingkat nasional. Penggalangan dana ini, ujarnya, bukan saja dalam menangani masalah tunggakan pembayaran ijazah saja. Namun, untuk kesejahteraan guru seperti guru PAUD, honorer dan lainnya. ***