logo

PMJ Didesak Proses Kasus Dugaan Penipuan Libatkan Politisi Di Senayan

PMJ Didesak Proses Kasus Dugaan Penipuan Libatkan Politisi Di Senayan

Ilustrasi
08 April 2021 18:34 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id -
JAKARTA: Polda Metro Jaya (PMJ) didesak untuk memproses kasus yang melibatkan HS, politisi di Senayan karena dugaan  penipuan lebih dari Rp16 miliar. Pelapor, Surya Ismail Bahari, meyebut Laporan Polisi bernomor LP/4264/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum pada 16 Juli 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan ada pengaduan kasus yang membelit HS. Kasusnya kini ditangani Reserse Kriminal Umum Polda metro Jaya.

"Saya sedang cek laporannya dan ini menjadi kewenangan Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata Yursi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/4/2021) 

Surya dalam keterangannya mengatakan laporannya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. “Semua bukti juga telah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Saya sebagai masyarakat biasa hanya bisa berharap agar kasus ini segera dituntaskan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Surya  menjelaskan duduk perkara laporannya itu, sekitar Juli 2018 silam, HS menemui dirinya. Dalam pertemuan tersebut, HS mengatakan bahwa dirinya memiliki lahan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk digarap.

Namun, anggota DPR RI Komisi XI itu menerangkan bahwa untuk menggarap lahan tersebut dibutuhkan dana.

Selain itu dijelaskan Surya, HS juga mengatakan bahwa memerlukan dana untuk mengangkut biji nikel sebanyak 100 ribu MT yang dikelola PT Ringa Jhon Indocemet yang melakukan kerja sama operasi dengan PT Toshida Indonesia.

Ddana yang diminta jumlahnya mencapai Rp16,4 miliar. Dana pinjaman berikut kompensasinya sesuai perjanjian Surya Ismail Bahari akan dikembalikan pada dua bulan, sekitar awal Agustus 2018.

“Tapi hingga saat ini saya belum terima duitnya sepeser pun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya menduga ada intervensi yang diduga dilakukan di kasus tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan secara gamblang bentuk dari intervensi yang dimaksud.

Di tempat terpisah, Rafil, Pemerhati Korupsi Indonesia mendesak Kapolda Metro Jaya Fadhil Imran agar segera memproses kasus ini.

Dugaan kasus ini juga harus diungkap ke publik apakah sudah SP3, dan sudah sejauh mana perkembangan penyidikannya.

“Jangan karena dia pejabat lantas perlakuannya berbeda dengan pelaku kriminal lainnya yang langsung ditahan, kita tidak mau ada standar ganda dalam proses hukum” tutupnya.
***

Editor : Markon Piliang