logo

BPJAMSOSTEK Mojokerto Merespon Positif Inpres Nomor 2 Tahun 2021

 BPJAMSOSTEK Mojokerto Merespon Positif Inpres Nomor 2 Tahun 2021

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo
08 April 2021 12:36 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - MOJOKERTO: Jajaran BPJAMSOSTEK di berbagai daerah, terutama Cabang Mojokerto optimis kesejahteraan para pekerja bakal semakin bertambah, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Berdasarkan inpres tersebut, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, dan pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. "Kami akan akan memastikan seluruh jajaran untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya," ujarnya, Kamis (8/4/2021).

Pihaknya juga akan segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan. Termasuk seluruh personil BPJAMSOSTEK, untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia

Seperti diketahui, Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Untuk mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek, menjadi tugas Jaksa Agung selaku pelaksana Inpres 2/2021 tersebut. Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

Menurut Dirut Anggoro, pihaknya memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. "Kami juga akan terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," ujarnya.

Sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya. Inpres ini diharapkan bisa menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia.

Sementara terbitnya Inpres No 2 Tahun 2021 juga memberi spirit baru bagi jajaran BPJAMSOSTEK Cabang Mojokerto; "Kami berharap dukungan kepala daerah untuk mengoptimalisasi program BPJAMSOSTEK untuk mempercepat terwujudnya perlindungan bagi pekerja dan keluarganya, agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kami," ujar Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Mojokerto, Dwi Endah Aprilistyani.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH