logo

Banyak Kasus Penyimpangan Anggaran Penanggulangan Covid

Banyak Kasus Penyimpangan Anggaran Penanggulangan Covid

tidak korupsi
08 April 2021 12:03 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim penyidik KPK menggeledah lima lokasi di Lembang, Bandung Barat pada Rabu, 7 April 2021 berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Termasuk kediaman keluarga dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

"KPK telah melakukan penggeledahan di 5 lokasi berbeda yang berada di Lembang, yaitu rumah kediaman dari pihak-pihak yang ada hubungan keluarga dengan tersangka AUS (Aa Umbara Sutisna) dan diduga mengetahui rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (8/4/2021).

Dalam penggeledahan, tim penyidik menemukan bukti baru yang memperkuat perbuatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa. "Dari lima  lokasi tersebut ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen yang diduga terkait dengan perkara," kata Ali.

Barang bukti tersebut sudah diamankan tim penyidik KPK. Bukti baru itu tengah dianalisis untuk kemudian dijadikan alat pembuktian di persidangan kasus ini. Selanjutnya bukti-bukti ini akan divalidasi dan dianalisa untuk segera di ajukan penyitaannya guna menjadi barang bukti dalam berkas penyidikan perkara dimaksud.

KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka. KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp 1 miliar terkait pengadaan ini.

Anggaran untuk menangani dampak pandemi Covid-19 agaknya cukup banyak yang berujung dugaan penyimpangan atau korupsi. Per Juli tahun lalu, Polri melalui 18 kantor kepolisian daerah menangani setidaknya 92 kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Kasus terbanyak terjadi di Sumatera Utara (38 kasus),  Jawa Barat (12), Nusa Tenggara Barat (8), Riau (7) dan Sulawesi Selatan (4). Dari hampir 100 kasus itu, ada satu kasus di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang dihentikan dengan alasan duit ratusan juta rupiah yang dianggap kerugian negara telah dikembalikan.

Praktik penyelewengan rata-rata pemotongan jumlah bantuan tunai dan mengurangi jumlah sembako. Di Sumatera Utara, yang kasusnya ditangani oleh Kejakaan Negeri Samosir, dua tersangka yaitu Sekretaris Daerah Samosir Jabiat Sagala dan Plt Kadinas Perhubungan Samosir Sardo Sirumapea diduga mengkorupsi dana bantuan makanan yang total anggarannya sekitar Rp400 juta.

Menurut Sumanggar Siagian dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kedua pejabat itu belum ditahan dan diperiksa sebagai tersangka. "Pemeriksaan terhadap tersangka itu bergantung kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir dan mungkin menunggu saat yang tepat untuk dimintai keterangan," kata Sumanggar Siagian.

Ada pula modus seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekelompok aparat desa mengorganisasi 15 warga untuk mengambil dana bansos dengan data palsu sejumlah 30. Total duit yang diselewengkan Rp54 juta.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH