logo

Polda Banten Tetapkan Lima Tersangka Diduga Mafia Tanah

Polda Banten Tetapkan Lima Tersangka Diduga Mafia Tanah

advokat Harun Julianto C Sitohang SH MH CLA
08 April 2021 10:10 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Dugaan adanya sindikat mafia tanah hendak memiliki secara melawan hukum lahan hasil reklamasi milik PT Farika Steel (FS) semakin menguat. Polda Banten yang menangani kasus tersebut telah menetapkan Jakis Djakaria, H Sufyan Sulaiman, Gunawan bin Dana, Ruhul Amin ST dan Didi Rosyadi bin Haerudin sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan yang melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Penetapan tersangka kelima orang pada 30 Maret 2021 ini sebagai tindak lanjut dari  laporan penasihat hukum PT Farika Steel (FS), Harun Julianto Christianson Sihotang SH MH ke Polda Banten sesuai Laporan Polisi yang teregister Nomor: LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III tanggal 7 Agustus 2020 terkait pengalihan hak atas tanah garapan seluas 20.000 meter persegi milik PT FS. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, Jakis Djakaria sudah berani tidak hadir saat diperiksa sebagai tersangka di Mapolda Banten, Rabu (7/4/2021). Tersangka hanya mengirim surat permintaan penundaan pemeriksaan.

Adapun domisili kelima tersangka masing-masing Ruhul Amin bin Hasanudin warga Kp. Solor Lor Rt 021 Rw 008, Kel. Margagiri, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Serang; Jukis Djarkaria, anak alm Djakaria (alm) warga Agung Tengah 12 No.17 Rt 012 Rw 0016, Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara; H. Sufyan Sulaeman bin H. Sulaeman warga Kp. Solor Lor Rt 021 Rw 008, Kel. Margagiri, Kec. Bojonegoro, Serang; Gunawan bin Dana (49) warga Kp. Kepaten RT 004 Rw 002, Kel. Margagiri, Kec. Bojonegoro, Kab. Serang dan Didi Rosyadi bin Herudin warga Link Pengantungan Baru No.90 Rt 002 Rw 014, Kel. Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Cilegon.

Penasihat hukum PT FS, Harun Julianto Chistianson Sitohang SH MH mengapresiasi dan memuji progress kerja tim penyidik Polda Banten. "Kami berterima kasih kepada penyidik Polda Banten yang telah menetapkan mereka menjadi tersangka,” ujar Harun di Jakarta, Kamis (8/4/2021). Itu artinya penyidik Polda Banten tak  lama lagi akan melimpahkan tersangka pemalsu surat atau dokumen kepemilikan tanah PT FS ke Kejati Banten untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Serang. “Kami akan mengawal terus proses hukum kasus ini hingga di persidangan. Kami menduga, kasus ini melibatkan sindikat atau mafia tanah,” kata Harun menambahkan.

Terbongkarnya kasus ini bermula saat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengabulkan gugatan PT FS yang selanjutnya dikuatkan oleh PTTUN Jakarta. Dalam pertimbangan majelis hakim, tindakan Kades Margagiri membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Menggarap Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 telah melanggar asas kepastian hukum serta menyulitkan pemerintahan desa sendiri.

Selain itu, upaya yang dilakukan Kades Margagiri tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT FS selaku penggugat. Padahal, ungkap Harun, Camat Bojonegara sendiri sebelumnya telah menerbitkan surat keterangan Nomor 590/117/Kec.Boj/IV/2014 tanggal 10 April 2014 berbunyi bahwa tanah garapan yang diakui sebagai hak garapan Gunawan bin Dana Cs tidak benar adanya atau fiktif. Dengan demikian, Surat Keterangan Menggarap Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang dimiliki Gunawan Cs telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Ketua Majelis hakim PTUN Serang Elfiany SH MKn dengan anggota Metha Sandra Merly Lengkong SH dan Andi Fahmi Azis SH dalam putusannya juga menyatakan Surat Keterangan Menggarap Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 telah melanggar salah satu asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan transparansi, asas melayani masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif. “Klien kami telah melaksanakan proses reklamasi sesuai Surat keputusan Izin Reklamasi Nomor 503/KEP.496-Huk/BPTPM/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari Bupati Serang untuk lahan seluas 20.000 m2 yang menjadi lokasi obyek sengketa. Sayangnya, warga yang mengajukan klaim atas lokasi tersebut sebagai lahan garapannya justru dilegalkan tergugat (Kades Margagiri) padahal pada tahun 1999 objek masih berupa laut bebas,” tutur Harun.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH