logo

Advokat LQ Indonesia Laporkan Oknum Hakim PN Surabaya Ke KY

Advokat LQ Indonesia Laporkan Oknum Hakim PN Surabaya Ke KY

Advokat Jaka Maulana dan Natalia Manafe melaporkan iknum hakim ke KY, Rabu (7/4/2021).
08 April 2021 10:19 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dua advokat muda, Jaka Maulana, SH dan Natalia Manafe, SH dari LQ Indonesia Lawfirm melaporkan oknum hakim di Pengàdilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial (KY) Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Jaka dan Natalia selaku kuasa hukum Christian Halim telah melaporkan Ketua Majelis Hakim (NMP), Hakim anggota (M T PP),  dan ( Hj.W,) yang menyidangkan perkara Pelapor Christeven Mergonoto, Direktur dan anak dari pemilik Grup Kapal Api Surabaya, dengan penetapan No 195/Pid.B/2021/PN SBY pertanggal 29 Maret 2021 ke Komisi Yudisial.

Aduan KY tersebut tercatat dengan Nomor Aduan 0404/IV/2021/P tertanggal 7 April 2021. Aduan pelanggaran kode etik

"Jika terbukti maka pihaknya akan mengambil 2 langkah hukum lagi pertama adalah mempidanakan oknum hakim atas pasal 421 KUH Pidana dugaan penyalahgunaan wewenang, dan kedua, pengajuan pembatalan putusan karena jelas tertera di Pasal 3 KUHAP. “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Jika melanggar KUHAP maka putusannya seharusnya tidak sah." ujar Jaka.

Menurut Jaka, pihaknya memastikan lawfirm -nya dan media akan selalu memantau supaya aparat penegak hukum wajib taat kepada aturan Undang-Undang.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, menambahkan keprihatinan mengenai banyaknya dugaan pelanggaran hukum Acara Pidana dalam peradilan di Indonesia.

"Sidang Christian Halim ini adalah salah satu contoh "Peradilan sesat". Kenapa? Peradilan sesat adalah proses hukum atau "due process of law" yang melanggar aturan acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUH Acara Pidana. Sidang tanggal 5 April 2021 di ruang Candra, PN Surabaya dengan jelas, kuasa hukum menyatakan ke Hakim di depan persidangan bahwa pasal 160 KUHAP ayat 1 (c) berisi.

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Alvin selaku Penasehat Hukum Christian Halim meminta kepada Majelis Hakim agar Mohammad Gentha Putra dipanggil atas permintaan Penasehat Hukum untuk di dengar keterangannya karena ada dokumen dan keterangan yang setelah di cek oleh kami selaku kuasa hukum, diduga keterangan Gentha adalah palsu.

Jelas dugaan keterangan palsu adalah upaya saksi dalam melecehkan pengadilan, juga dapat dikenakan pasal 242 KUH Pidana tentang Sumpah palsu.

Menurut Alvin, tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mencari kebenaran materiil. Jadi ketika penasehat hukum sesuai haknya meminta agar Gentha kembali dihadirkan, maka berdasarkan pasal 160 KUH Acara Pidana, Hakim wajib mendengarkan karena Gentha adalah saksi yang tertera dalam Berkas Perkara. Namun anehnya, jawaban hakim malah melanggar KUHAP, dijawab, "Jaksa sudah berusaha menghadirkan dua kali namun gagal, silahkan Penasehat Hukum saja yang menghadirkan Gentha." ucap Hakim Anggota M T Tatas Prihyantono, SH.

Sangat kaget, Tim kuasa hukum atas ucapan jaksa ini. Dalam KUHAP, kewajiban menghadirkan saksi yang tertera dalam berkas adalah kewajiban. Jaksa selaku eksekutor, dengan ucapan Hakim bahwa Penasehat Hukum saja yang menghadirkan Gentha, maka Hakim secara langsung mengalihkan tanggung jawab dan tugas Jaksa ke Penasehat Hukum, jadi apakah boleh nanti dia saja yang sekalian buat surat tuntutan?" kata Alvin dengan nada heran.

"Sungguh tidak berdasarkan hukum acara pidana, kata-kata Hakim ini." Anehnya, ketua Majelis dan Hakim Anggota mengamini dan kebanyakan diam," katanya lagi.

Atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim dalam perkataan tersebut, maka LQ Indonesia Lawfirm, melaporkan Oknum Hakim ke Komisi Yudisial agar bisa diperiksa. Lawyer harus berani mengambil tindakan dan harus berani bertindak selama diperbolehkan oleh undang-undang untuk memberikan pembelaan maksimal bagi kliennya.

"Itulah tugas lawyer. Jika lawyer tidak berani membela dan bertabrakan dengan pihak yang melawan hukum, bagaimana masyarakat yang terkena kasus bisa memperoleh keadilan?" ucap Alvin.

Advokat Jaka mengungkapkan bahwa miris sekali melihat kondisi peradilan Indonesia ini di mana contoh sidang di PN Surabaya ini menjadi contoh peradilan yang diduga melanggar hukum formiil. Penasehat Hukum kebanyakan takut melaporkan hakim ke KY atau Bawas MA karena tidak mau dimusuhi.

Namun tidak bagi LQ Indonesia Lawfirm. "LQ cinta sama Institusi dan Aparat penegak hukum, yang LQ benci adalah Oknum aparat penegak hukum yang mencoreng reputasi dan nama baik Institusi penegakan hukum dengan melawan hukum yang seharusnya ditegakkan.

"Jika semua diam, maka Indonesia tidak akan maju dan menjadi negara hukum. Ini pesan dari Alvin Lim, mentor dan pendiri LQ Indonesia Lawfirm." ucap Jaka Maulana. Jika masyarakat ada yang perlu berkonsultasi, jangan pernah ragu untuk menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0818-0489-0999 untuk mendapatkan konsultasi gratis dari Advokat Tersumpah. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH