logo

Disorot PBB, Bukti Betapa Strategis Proyek MotoGP Mandalika

Disorot PBB, Bukti Betapa Strategis Proyek MotoGP Mandalika

05 April 2021 22:20 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - LOMBOK: Saat sebuah proyek berskala dunia dibangun, pro kontra dan isu miring selalu saja membayangi. Hal ini pula yang terjadi pada mega proyek Mandalika. Isu terjadinya pelanggaran ham mencuat setelah adanya rilis dari beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus PBB, berjudul "Indonesia: UN experts flag rights concern over $ 3bln project tourism" pada 31 Maret 2021.

Menurut pegiat pariwisata nasional yang juga mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Taufan Rahmadi, adanya sorotan dari PBB ini menunjukkan betapa strategisnya Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas di mata dunia. Sehingga, apa  yang menjadi progres pembangunannya di lapangan terlebih yang berkaitan dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap dipantau dan menjadi pusat perhatian internasional.

"Kita juga sama-sama memahami bahwa proyek Mandalika ini tidak mungkin untuk dihentikan. Pembangunannya telah menelan investasi trilyunan. Terlebih dengan akan diselenggarakannya MotoGP, ada harapan sangat besar dari masyarakat bahwa proyek ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi di tengah pandemi," ujar Taufan, Senin (5/4/2021)

"Karenanya saya berharap, statement PBB ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan mengingat bahwa pariwisata adalah sektor andalan prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya yakin pemerintah dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih adil, lebih bermartabat dan membawa kemanfaatan yang besar bagi daerah, negara dan segenap masyarakat," tutur Taufan.

Sebelumnya Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB merespons pernyataan Pelapor Khusus PBB mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM dalam proyek Mandalika di Lombok.

"Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis berita oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus, berjudul "Indonesia: UN experts flag rights concern over $ 3bln project tourism" pada 31 Maret 2021," tulis pernyataan resmi PTRI yang diterima Senin (5/4/2021).

PTRI menilai pernyataan ahli PBB itu salah mengartikan kasus sengketa hukum terkait dengan penjualan tanah, dan memasukkannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik.

Menurut PTRI, sejak dimulainya Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai pendukung aktif, Indonesia selalu menggarisbawahi bahwa SDGs hanya bisa dicapai dengan memajukan pilar pertumbuhan ekonomi, sosial pembangunan, dan perlindungan lingkungan, secara seimbang.

Siaran pers di atas, menurut PTRI merupakan indikasi adanya praktek special Procedure Mandate Holders (SPMH) yang telah menjadi sasaran kritik oleh banyak Negara Anggota PBB.

"Kurangnya kemauan dari pihak pemegang mandat yang relevan untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan tentang suatu masalah yang ingin mereka soroti," ujarnya.

Indonesia jelas PTRI, menegaskan kembali bahwa hak atas pembangunan harus terus dijamin, sehingga memenuhi perkembangan dan kebutuhan lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang secara merata. ***

Editor : Pudja Rukmana