logo

Digital & Online

Digital & Online

05 April 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Tanpa disadari semua tahapan transformasi pasti akan dilalui oleh semua individu yang kemudian memberikan apresiasi yang berbeda tergantung dengan pendewasaan individu yang mengalaminya.

Oleh karena itu, terjadinya perubahan keperilakuan dari layanan di masa lalu dengan model tradisional – konvensional - kuno – klasik – offline menjadi era modern – terbarukan – online merupakan pilihan rasional untuk menjawab tantangan era masa depan yang penuh persaingan dan tuntutan kecepatan layanan. Hal ini tidak saja di bidang ekonomi – bisnis tapi juga di sektor keuangan sehingga beralasan jika kemudian hal ini menuntut investasi yang tidak kecil, terutama untuk membangun jejaring sebagai pengembangannya dan juga infrastruktur pendukungnya.

Urgensi digitalisasi maka FEKDI 2021 - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia bertema: ‘Bersinergi Dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia’ berlangsung 5-8 April 2021 kerja sama antara BI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi secara sistematis dan berkelanjutan mengacu digitalisasi di semua aspek tanpa terkecuali. Selain itu, memacu digitalisasi tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Keppres No. 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah – Satgas P2DD. Harapan dari Satgas yaitu memacu kepedulian dan keberlanjutan adopsi digitalisasi di semua aspek.

Teoritis menyebutkan bahwa adopsi di semua bidang, termasuk dalam digitalisasi terkait dengan banyak aspek karena hal ini sejatinya juga berkaitan dengan transformasi dalam keperilakuan yang tentu masing-masing individu berbeda tahapan penerimaannya. Oleh karena itu sukses adopsi digitalisasi dipengaruhi oleh banyak aspek, termasuk misalnya dari aspek internal dan eksternal. Aspek internal misalnya kepedulian terhadap layanan digital dan melek teknologi dibalik tuntutan digitalisasi, sementara aspek eksternal misal regulasi yang mengharuskan kepentingan modernitas layanan digitalisasi dan juga fakta persaingan dari digitalisasi itu sendiri.

Jika dicermati modernitas digitalisasi ekonomi dan keuangan sudah bisa terlihat di ritme kehidupan keseharian, misalnya pembayaran e-commerce, ketersediaan dompet digital dan juga berbagai ketersediaan layanan digital lainnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan kepentingan modernitas dibalik tuntutan digitalisasi tersebut. Meski demikian tentu harus dipahami adanya kesenjangan dari setiap individu dalam menerima adopsi digitalisasi tersebut. Hal ini misalnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, aspek pengalaman dan juga kesadaran kolektif terkait pentingnya digitalisasi. Jadi, penerimaan dari tiap individu bisa sangat beragam dan tentu ini menjadi tantangan untuk pemerintah  melakukan edukasi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga penerimaan adopsinya bisa diselaraskan dengan kepentingan penerimaan setiap individu.

Problem terhadap penerimaan digitalisasi tersebut menjadi PR untuk kelompok generasi tertentu, meski di sisi lain sudah menjadi bagian dalam keseharian untuk kelompok lain. Paling tidak, hal ini terlihat dari hasil Sensus Penduduk yang dilaporkan BPS bahwa era ke depan komposisi dalam kependudukan nasional didominasi generasi Y dan generasi milenial yang keduanya tentu familier dengan model modernitas digitalisasi. Terkait hal ini maka sosialisasi dari peran Satgas tersebut tidak bisa dipandang remeh karena sukses dari adopsi digitalisasi tersebut sangat tergantung dengan bagaimana sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo