logo

(Tidak) Impor Beras

(Tidak) Impor Beras

29 Maret 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Polemik rencana impor beras menuai banyak kritik, terutama dikaitkan daya serap hasil panen raya dan juga esensinya terhadap kesejahteraan petani. Padahal, sebentar lagi juga ada ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan pangan melalui Ramadhan dan Lebaran yang biasanya juga rentan berdampak terhadap inflasi musiman.

Selain itu, pandemi setahun terakhir juga berimbas terhadap daya beli sehingga rentan terhadap kesejahteraan. Terkait ini beralasan jika kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan meminta Bulog bisa menyerap panen raya, tidak saja untuk menjamin pasokan beras tapi juga stabilisasi harga pangan.

Bagaimanapun juga, pengaruh pangan terhadap inflasi tidak bisa diabaikan dan setahun pandemi berdampak sistemik terhadap rantai pasok hampir semua komoditas dan BPS melaporkan inflasi Pebruari sebesar 0,1%. Meski lebih rendah dari Januari yaitu 0,26% tetapi inflasi kali ini rentan dipicu kenaikan harga cabai yang ternyata kian pedas karena mencapai Rp.110.000 per kg.

Ironisnya, kenaikan ini terjadi menjelang Ramadhan April mendatang yang tentu akan berlanjut ke lebaran. Terkait hal ini inflasi kalender Januari – Pebruari 2021 sebesar 0,36% dan inflasi Januari – Pebruari sebesar 0,25%. Problem ini bukan saja dipicu oleh dampak sistemik pandemi tetapi juga bencana di sejumlah daerah sehingga pasokan secara kuantitas dan kualitas tentu berkurang, begitu juga distribusi sehingga teoritis keseimbangan demand – supply terkendala lalu terjadilah inflasi.

Realitas pasokan pangan menjadi ironi ketika republik ini dikenal sebagai negara agraris dan kebutuhan impor justru semakin tinggi. Padahal, seharusnya ketika terjadi problem ketidakseimbangan demand - supply maka harus dioptimalkan produksinya bukan justru dengan cara jangka pendek dan praktis sesaat melalui kebijakan impor. Di satu sisi, cara impor juga rentan mencederai kesejahteraan petani sementara di sisi lain kebijakan yang ditempuh melalui impor juga rentan terhadap permainan kongkalikong untuk mendapat cuan, baik melalui gratifikasi atau suap. Oleh karena itu, beralasan jika kebijakan impor harus dicermati, terutama dikaitkan dengan ancaman permainan kongkalikong berdalih mengamankan pasokan ke pasar, padahal sejatinya ada niat terselubung dibalik impor.

Yang juga menarik dicermati bahwa impor beras yang cenderung rutin dilakukan setiap tahun pastinya mencederai taraf kesejahteraan petani, sementara di sisi lain nilai tukar petani juga cenderung terus merosot. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian alif peran – profesi

dari petani ke pekerja sektor informal – sektor jasa cenderung meningkat yang kemudian juga diikuti migrasi ke perkotaan. Dampak sistemik dari fenomena ini secara tidak langsung mematikan ekonomi pedesaan karena tertinggal dan ditinggalkan warga. Jadi sejatinya alokasi dana desa dan era otda diharapkan bisa bermanfaat menghidupkan ekonomi di daerah pada umumnya dan pedesaan khususnya, termasuk komitmen untuk membangun BUMDes sebagai cikal bakal geliat ekonomi di daerah secara berkelanjutan

Kilas balik impor beras yang terus meningkat dan juga fakta nilai tukar petani yang kian rendah juga migrasi ke perkotaan menjadi warning terhadap keberlanjutan program demi swasembada pangan. Terkait ini mungkin penting dihidupkan Klompencapir di era otda dan pemberitaan panen raya yang melibatkan para petinggi di pusat dan daerah sebagai stimulus untuk memacu semangat pertanian pangan di masa depan sehingga muncul lagi gairah bertani untuk menghasilkan pangan dan swasembada secara berkelanjutan. ***

  • Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo