logo

Smart Policing

Smart Policing

27 Maret 2021 20:43 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh : Chrysnanda Dwi Laksana

Disrupsi selain cepat juga berdampak pada berbagai produktifitas dalam kehidupan juga pada keteraturan sosial. Tatkala pengendalian atau penanganan atas disrupsi tidak mampu mengimbangi atau tertinggal maka berbagai hal yg kontra produktif dan terganggunya keteraturan sosial akan bermunculan.

Di sinilah perlu ada pemikiran bagaimana polisi dan pemolisiannya mampu menangani atau mengatasi disrupsi secara proaktif dan problem solving. Pada era digital atau revolusi industri 4.0 yg juga menuju society 5.0 model pemolisian selain profesional cerdas bermoral dan modern adalah dapat fungsional atau smart. Model smart policing merupakan model pemolisian yg mampu mengatasi berbagai masalah-masalah konvensional, masalah masalah siber atau virtual di era digital juga masalah masalah forensik.

Sejalan dengan hal tsb maka model smart policing diimplementasikan dg model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pd birokrasi maupun pd masyarakat. Yang diimplementasikan untuk pelayanan2 kepolisian yg bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Smart policing dalam implementasi conventional policing, e policing dan forensic policing konsep2nya dpt ditunjukkan sbb :

1. Conventional policing
Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sbg pelindung pengayom yg dilakukan dg cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP ( tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran scr konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dg reaksi cepat, penangan konflik sosial yg melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik2 lapangan, premanisme jalanan maupun blue collar crime, perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisianyg berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan2 dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing ( E policing )
Pemolisian secara elektronik meruoakan pemolisian yg saling terhubung atau on line yg mampu memberikan pelayanan scr virtual dan mampu mendukung pemolisian yg konvensional. Landasan dasar E policing adalah melalui back office ( sebagai operation room atau pusat k3i ( komunikasi, koordinasi, komando pemgendalian dan informasi)). Yg di dukung aplication yg berbasis Artificial intellegence ( AI) juga networking yg berbasis internet of things (IoT). Aplikasi2 yg berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan, lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dpt dikonstruksi menjadi model untuk dpt ditemukan algoritma yg berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma dpt berfungsi sbg prediksi, antisipasi maupun solusi yg dpt diakses scr real time, any time dan on time. Algoritma dpt mjd landasan atau acuan indeks atau setidaknya sbg potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber ( cyber cops) yg mengawaki e policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untk menghasilkan algoritma. Memahami prinsip2 dasar ttg era digital dan sistem2 IT dan proses pembangunan big data. Maupun sistem sistem terintegrasi menuju one gate service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yg prediktive antisipative serta solutive. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian scr aktual maupun virtual ada suatu sistem yg sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan2 perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime akan terus berkembang shg memerlukan polisi siber yg profesional yg mampu menganalisa dan menemukan potensi2 kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan scr teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya org2 yg memiliki kompetensi. Dengan demikianbcyber security menjadi sangat penting dan memdasar.

3. Forensik Policing
Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir biolgi maupun kimia bahkan fisika ( nubika) hal2 sosial dapat mjd suatu masalah bagibterjaminnya keteraturan sosial. Era post truth dg senjata hoaxpun dpt digunakan untuk menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas. Forensik policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar ttg nubika. Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yg dpt menteror atau mematikan produktivitas scr masaal dan berdampak luas. Kpmpetensi para petugas forensic policing scr memdasar yg berkaitan dg konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun msl2 sosial yg akan dijadikan senjatanya. Kemampuan forensik didukung dg sistem2 peralatan yg dpt didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yg konvensional. Pelayanan2 forensik kaitan pd security dpt dikembangkan pd pemgamanan pada sector : private, industrial, public, ecological maupun cyber.

Dalam smart policing dukungan penelitian dan pengembangan serta pembangunan laboratorium mjd sangat penting dan mendasar. Penelitian merupakan bagian penting mendukung smart policing scr konseptual maupun teoritikal dg berbagai pendekatan. Model smart policing dpt dibangun scr konseptual, scr fisik, scr kompetensi, scr scientific, scr infrastruktur dan system2nya jg kurikulum dan pengajarannya.

Jakarta 27 maret 2021

Brigjen Pol Chrysnanda Dwi Laksana, PhD - Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri.

Editor : Gungde Ariwangsa SH