logo

Menyiasati Pajak

Menyiasati Pajak

08 Maret 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi 

Ada hipotesis terkait semua regulasi yaitu apakah ditaati atau disiasati. Keduanya jelas berdampak terhadap komitmen regulasinya karena yang menjadi objek regulasi tersebut kecenderungan akan menyiasati, meskipun di sisi lain ada juga yang menaatinya. Begitu juga dengan regulasi perpajakan karena selama ini persepsian dari pajak masih dianggap sebagai cost atau beban bagi wajib pajak. Padahal sejatinya pajak menjadi target dalam penerimaan negara untuk mendukung pendanaan pembangunan nasional. 

Persepsian ini yang kemudian menjadi sinyal awal terhadap berbagai peluang manipulasi perpajakan. Oleh karena itu, penegasan Menkeu Sri Mulyani terkait praktik culas suap pajak yang melibatkan oknum di  jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus dibongkar karena kasus ini menjadi preseden buruk terhadap semangat memacu penerimaan pajak dan kepatuhan para wajib pajak itu sendiri. Di sisi lain, culas suap pajak membuka tabir adanya Gayus jilid II dalam mafia perpajakan di republik ini.

Kasus culas suap pajak menjadi ironi di tengah kegagalan pemerintah menarik pajak di tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 hanya Rp.1.070 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang diubah lewat Perpres 72/2020 menjadi Rp.1.198,8 triliun. Artinya, penerimaan pajak di tahun 2020 berkurang 19,7% dibanding 2019. Pencapaian ini lebih baik karena prediksi sebelumnya terkontraksi 21%. Pada APBN 2021 target di sektor pajak naik 12,9% yaitu Rp.1.229,6 triliun atau naik Rp.159,6 triliun dari realisasi pajak tahun 2020 yaitu Rp.1.070 triliun. Ambisius dari perolehan target pajak memberi keleluasaan terhadap optimisme, meski di sisi lain harus juga realistis karena pandemi.

Ada banyak faktor di balik kegagalan penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir dan tentu ini menjadi catatan melakukan evaluasi sehingga di tahun 2021 bisa dipetakan peluang, potensi dan tantangan memacu penerimaan pajak demi penerimaan negara. Artinya, ada faktor internal dan eksternal yang berkaitan erat dalam hubungannya dengan besaran penerimaan pajak sehingga pemerintah berkepentingan membuat target penerimaan di tahun 2021 realistis dan tidak perlu ambisius. 

Argumen yang mendasari tidak lepas dari pandemi sepanjang 2020, terutama sejak Maret yang akhirnya pemerintah menetapkan melalui Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada Senin 13 April 2020 sebagai bencana nasional. Imbasnya yaitu resesi yang kemudian membuyarkan semua penetapan target yang sudah diskenario di APBN. Oleh karena gagalnya penerimaan pajak di 2020 harus dicermati, meski di sisi lain ada kasus culas suap pajak yang mencederai semangat kepatuhan wajib pajak serta keadilan dalam prinsip pendanaan pembangunan nasional.

Fakta gagalnya penerimaan pajak di 2020 bisa dikalkulasi sedari awal, misalnya sampai Oktober 2020 data Kementerian Keuangan menjelaskan PPh non-migas baru Rp.556,62 triliun (APBN 2020 Rp.872,48 triliun, Perpres 72/2020 Rp.638,52 triliun), PPN & PPnBM Rp.388 triliun (APBN 2020 Rp.685,87 triliun, Perpres 72/2020 Rp. 507,52 triliun), PBB & Pajak lain Rp.24,57 triliun (APBN 2020 Rp.26,79 triliun, Perpres 72/2020 Rp.20,93 triliun), dan PPh migas Rp.49,25 triliun (APBN 2020 Rp.57,43 triliun, Perpres 72/2020 Rp.31,86 triliun). Hal ini tidak bisa mengelak dari keterpurukan yang dialami semua pelaku ekonomi bisnis.

Kegagalan sumbangan PPh Badan Usaha dipicu dua hal, pertama: insentif yang diberikan pemerintah ke Badan Usaha sebesar 50% PPh Pasal 25 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional – PEN dan kedua: kondisi perekonomian sejak Maret 2020 sampai resesi sehingga ini berdampak terhadap perolehan profit dunia usaha sehingga otomatis setoran pajak ke negara juga berkurang.

Komitmen terhadap penetapan penerimaan negara termasuk perpajakan di APBN 2021 tentu harus dijamin dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi semua sumber penerimaan pajak, termasuk juga komitmen melakukan strategi intensifikasi & ekstensifikasi secara sistematis &  berkelanjutan. Di satu sisi membangun tingkat kepatuhan wajib pajak tentu tidak bisa diabaikan karena wajib pajak bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek dari sukses penerimaan perpajakan. Di sisi lain menjamin kejujuran aparat perpajakan menjadi tantangan. Memacu penerimaan pajak pada tahun 2021 menjadi tantangan berat terutama terkait kemandirian. 

Padahal, akumulasi utang luar negeri per Agustus 2020 US$ 414,4 miliar atau setara Rp.6.076,9 triliun (kurs Rp.14.700) atau tumbuh 5,7% dari September yang sebesar 4,2%. Artinya, culas suap pajak harus dibongkar agar kedepan tidak lagi berulang sehingga tidak perlu ada edisi Gayus jilid III. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo