logo

Srikandi Golkar Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Cabut Izin Investasi Miras

Srikandi Golkar Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Cabut Izin Investasi Miras

Legislator Beringin Senayan, Hj Endang Maria Astuti, S.Ag. SH.MH memberikan bekal dan motivasi kepada sejumlah anggota Pramuka di Dapil Jateng IV untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian Napza serta miras
04 Maret 2021 23:59 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - WONOGIRI: Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait dengan legalisasi izin investasi minuman keras (miras) di Provinsi Bali, NTT, Sulut dan Papua mendapat respon positif parlemen.

Srikandi Beringin Golkar, Hj Endang Maria Astuti, S Ag SH MH menyambut baik respon cepat Kepala Negara atas masukan-masukan sejumlah ormas agama dan komponen masyarakat lainnya. Pandangan tokoh-tokoh agama atas investasi miras berkesimpulan industri kontoversi ini banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

“Itu menunjukkan bahwa Presiden responsif mendengar aspirasi para ulama dan kyai yang menolak izin investasi miras,” ujar Legislator Komisi VIII DPR RI ini di sela-sela kunker reses di Dapil, Kamis (4/3/2021).

Menurut Endang, sudah semestinya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa menjadi landasan utama.

"Pemerintah memang bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material. Kendati begitu, eksekutif juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 tegas menyebut Negara wajib melindungi segenap warga negara dan mensejahterakan rakyatnya. Maka negara harus arif dan bijak membuat keputusan untuk masa depan warganya," tutur Anggota Komisi Kesra (Agama, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Perempuanan Anak) ini.

Legislator Dapil Jawa Tengah IV (Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri) ini berpendapat, pemberian izin investasi miras tidak berarti akan mengangkat produksi miras tradisional.

"Justru yang terjadi bisa sebaliknya yakni investasi besar-besaran di bidang miras akan menjadi dalih bagi investor untuk melakukan ekspansi seluas-luasnya dan mematikan usaha miras tradisional," katanya.

Menurut Endang, dalam konteks pengendalian miras memang diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara ketat mengenai peredaran minuman beralkohol di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Aktivis perempuan ini meminta pemerintah melakukan pengawasan yang melekat untuk izin produksi maupun distribusi minuman memabukkan tersebut.

“Point-nya adalah, jika kebijakannya hanya sebatas pelarangan dan sanksi, tanpa mengendalikan produksi dan peredaran, maka yang terjadi adalah semakin meluasnya produksi miras oplosan yang beredar secara sembunyi-sembunyi di tengah masyarakat,” tegas anggota parlemen Senayan dengan raihan suara 76.723 ini..

Oleh sebab itu, pengurus PP KPPG ini menambahkan, kebijakan dan pengawasan pemerintah sangat penting dalam mengontrol dan mengendalikan peredaran miras di tengah masyarakat.

“Karena terbukti peredaran miras oplosan saat ini sangat tinggi dan mendorong terjadinya tindak kriminalitas, termasuk mengakibatkan banyak peminumnya yang meninggal dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan industri minuman keras dari kategori bidang usaha tertutup menjadi daftar positif investasi (DPI) sejak tahun ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Regulasi ini merupakan turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengatur empat klasifikasi miras yang masuk daftar bidang usaha dengan sejumlah persyaratan.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol.

Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Dua kategori untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh BPKM berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol.

Keempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Adapun, jaringan distribusi dan tempat penjualan miras harus disediakan secara khusus.

Karena banyaknya penolakan, Presiden Jokowi akhirnya mencabut aturan tersebut. ***

Editor : Pudja Rukmana