logo

Gugatan Ditolak, Eks Direktur LG Electronics Ajukan Kasasi

Gugatan Ditolak, Eks Direktur  LG Electronics Ajukan Kasasi

Eks karyawan PT LG Electronics Indonesia, Budi Setiawan
04 Maret 2021 23:08 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Mantan Sales Director PT LG Electronics Indonesia, Budi Setiawan menggugat PT LG sebesar Rp 15,6 miliar karena hak pesangon dan lainnya tak kunjung dibayar, pasca pensiun dini. Melalui kuasa hukumnya, Sunarno Edy Wibowo, warga Surabaya itu langsung menyatakan kasasi, saat Majelis Hakim menolak gugatannya tersebut, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya.

Kuasa hukum  dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum, Wibowo & Partner itu menganggap putusan hakim mengada-ada. "Kita melakukan gugatan perselisihan hak, karena kita menolak semua anjuran dalam mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya,” ujarnya, Kamis (4/3/21).

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Slamet Riadi mengabulkan eksepsi dari Tergugat PT LG dan menolak gugatan dari Penggungat. “Menerima eksepsi dari Tergugat, mengingat gugatan yang dilakukan pihak Penggugat tidak sinkron dengan anjuran dari mediator dalam hal ini Disnaker Surabaya,” ujarnya dalam persidangan.

Kasus itu bermula saat  Budi Setiawan mengajukan pensiun dini pada 24 Desember 2019 dan disetujui tanggal 30 Desember 2019. Tapi ternyata, pesangon yang  menjadi haknya itu tak kunjung dia terima dari perusahaan di bidang perdagangan produk elektronik untuk kebutuhan rumah tangga bermerek LG tersebut.

Menurut Hakim Slamet Riadi, gugatan Tergugat dalam perkara No 91/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Sby adalah Gugatan Perselisihan Hak. Padahal anjuran dari Disnaker Surabaya adalah Perselisihan Kepentingan. 

“Gugatan Penggugat kabur atau abscuur libel. Sudah jelas dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI),” jelasnya.

Tapi pertimbangan majelis hakim itu tidak bisa diterima, karena menurut pihak Penggugat, anjuran yang disampaikan itu lebih banyak untuk mengupayakan tercapainya perdamaian, sehingga bukan masalah salah dan benar yang utama. "Ini berbeda apabila penyelesaian yang dipilih pada saat di Disnaker adalah Arbitrase dimana putusannya adalah salah dan benar.  PHI dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran materilnya, lah kok Hakim merujuk ke Mediator?," ujar Budi.

Dia menjelaskan, bahwa perkaranya adalah perselisihan hak, karena itu dirinya merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya SP3 dan dilanjutkan dengan Demosi. Pihaknya mempertanyakan, bagaimana bisa Hakim Slamet menyatakan masalah SP3 dan Demosi adalah perselihan kepentingan?  

Selanjutnya, masalah pensiun dini itu sudah disetujui tetapi pesangonnya  tidak dibayar karena Budi tidak mau menandatangani perjanjian yang disodorkan pihak perusahan. Budi menolak tanda tangan karena isinya dianggap memberatkan dan mengekang hak asasinya.

Dia kemudian menyebutkan soal salah satu isi perjanjian tentang tidak boleh bekerja pada perusahaan kompetitor LG. Dia menjelaskan, berdasarkan UU 13 tahun 2003 saja memuat sanksi pidana kepada Perusahaan apabila tidak membayar uang pensiun, sesuai  pasal 184. "Oleh karena itu saya akan berjuang, dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum pidana tersebut," ujarnya.

Dalam persidangan, Hakim Slamet sendiri sudah memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan bukti yang menguatkan bahwa SP3 dan Demosi tidak sesuai prosedur PKB yang menurutnya, merupakan perjanjian antara karyawan dan perusahaan. "Makanya kita bingung saat Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan adalah perselisihan hak," ujar Budi.

Atas tindakan tersebut, pihak penggugat menyatakan berhak untuk menuntut hak-haknya, salah satunya hak pesangon sebagai kepala Departemen Penjualan, yang sesuai UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain hak pesangon Rp5,37 miliar, pihak pengacara juga akan memperjuangka hak kliennya yang lain berupa hak cuti tahunan tahun 2019 sebesar Rp84,65 juta, juga hak cuti besar selama 6 tahun terakhir Rp148,14 juta dan kerugian immaterial yang diderita klien saya sebesar Rp10 miliar. "Sehingga totalnya mencapai Rp15,6 miliar,” tegasnya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto