logo

Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan Sistem Kuno Yang Masih Kerap Digunakan

Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan Sistem Kuno Yang Masih Kerap Digunakan

Prof Dr Haryono Suyono (foto, ist)
04 Maret 2021 22:53 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pendekatan Pembangunan berbasis Kemasyarakatan sesungguhnya merupakan sistem kuno, yang dilakukan nenek moyang yang biasa selalu dimulai dengan “upacara ritual” oleh keluarga dan penduduk desa. Dalam setiap kali melakukan kegiatan pembangunan.

Demikian dikemukakan Prof Dr Haryono Suyono, saat memberi kuliah pencerahan secara daring, dari Jakarta, Kamis (4/2/2021), pada para mahasiswa Universitas Trilogi yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) atau Kuliah Merdeka.

Seperti diketahui, mantan Menko Kesra dan Taskin ini adalah Pembina YPPIJ yakni Yayasan pengelola Universitas Trilogi. Selain itu, dia juga Guru Besar Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Jakarta.

Upacara seperti itu, lanjut Haryono, di beberapa daerah masih tetap dilakukan, seperti di Jawa disebut sebagai selamatan. Upacara membuat rumah di Jawa misalnya diikuti dengan upacara menggantungkan bendera merah putih disertai gantungan padi dan perlengkapan lain.

Pada saat memasang atap disertai harapan “memberikan rasa perlindungan spiritual” kepada penghuni rumah yang akan menempatinya. Dengan kehidupan tenang, cukup makan, serta keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Praktik itu dianggap kuno dan dengan cepat hilang tatkala terjadi revolusi industri, dengan munculnya banyak industri di Inggris dan negara maju. Yang menghasilkan budaya dan norma baru yang menganggap “praktik ritual” sebagai kuno. "Tidak modern, dianggap tidak efisien atau tatanan irasional," ujarnya.

Perlahan di belahan Barat kebiasaan seperti itu hilang, tetapi di negara-negara berkembang tetap dilakukan dengan sekedar sebagai hiasan upacara. Yang menarik ditonton tetapi makna spiritualnya, tidak selalu diperhitungkan atau dihargai seperti pada jamannya.

Prof Haryono mengenalkan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, dilatar belakangi pengalaman yang sangat lama dan berhasil. Dalam berbagai program dan gerakan pembangunan di tanah air.

Seperti Program KB yang dalam waktu kurang dari satu generasi, berhasil menciptakan budaya baru mengembangkan norma keluarga besar menjadi budaya norma keluarga kecil. Sehingga, mendapat Penghargaan PBB pada tahun 1989, sekitar “sepuluh tahun lebih cepat” dibanding “target yang ditetapkan pemerintah”.

Begitu juga dengan upaya pengentasan kemiskinan dengan program IDT dan IKS yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar70 persen di tahun 1970 menjadi 30 persen di tahun 1990, selanjutnya menjadi 11 persen di tahun 1997. Program yang diikuti gerakan masyarakat yang mandiri itu juga menghasilkan Penghargaan PBB pada tahun 1997.

Program ketiga sebelum tahun 2000 adalah Program yang semula bernama Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK), yang dikembangkan sejak tahun 1980-an menjadi Gerakan Gizi Keluarga dengan melibatkan masyarakat menangani gizi anak balita dan bayi, ibu hamil dan penanganan ibu menyusui dengan bayinya. Program ini mendapatkan penghargaan nasional, tetapi pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000 publik gandrung pada demokratisasi dan program ini dihentikan.

Sementara itu, kegiatan progeam baru bisa menghilangkan berita buruk pada media massa, akan keadaan gizi buruk yang meresahkan tetapi belum cukup membudaya. Karena gerakan ini dihentikan, akibatnya pada tahun 2015, kita dikejutkan dengan maraknya kasus gizi buruk dan merebaknya kasus stunting, akibat kasus gizi buruk yang berkepanjangan.

Dewasa ini, kita seakan kembali kepada masa lalu. Kalau penanganannya secara birokratis, tanpa gerakan atau program berbasis masyarakat, akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat luas. Padahal, kasus gizi buruk penyebab stunting perlu penanganan melibatkan partisipasi sangat luas, yang hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Beberapa syarat pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, kata Haryono, memerlukan komitmen politik sangat tinggi dan berkelanjutan dari semua pimpinan. Yang dianggap memiliki pengaruh dalam masyarakat, termasuk pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin formal, maupun tokoh-tokoh senior yang dianggap memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Komitmen itu perlu diikuti partisipasi nyata dan berkelanjutan yang sangat tinggi dalam kesertaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Contoh nyata itu perlu kelihatan secara fisik, menonjol dan berkelanjutan dalam pandangan publik yang terbuka.

Dikatakan Haryono, komitmen politik itu harus mampu menghasilkan partispasi sukarela yang tinggi, berkelanjutan dan kelihatan sangat fanatik secara ritual. Tidak lagi dipengaruhi masalah teknik tentang alasan penerimaan atas program pembangunan yang bersifat teknis, tapi lebih bersifat ritual atau memiliki sistem nilai. Dalam pengertian budaya atau penerimaan yang membudaya.

Karena itu, dijelaskannya, pembangunan berbasis masyarakat seperti mendidik anak sekolah, yang mengarah pada manusia sebagai obyek yang diubah menjadi subyek pembangunan. Yang ikut program sebagai “people centered development” karena sebagai sasaran berubah menjadi subyek pembangunan. Yang bergerak maju dengan tekad dan kemauan serta program aksi secara mandiri.

Karena itu, diperlukan motivasi yang kuat yang dikembangkan melalui program KIE, komunikasi, informasi dan edukasi disertai kegiatan advokasi.

Selain kuliah pencerahan Prof Haryono, para mahasiswa juga mendapat masukan dari Rektor Prof Mudrajad Kuncoro PhD, Wakil Rektor, para dosen senior dan Tim yang disusun Ketua LPPM Dr Aty Herawati PA. Yang mengatur seluruh program Kuliah Merdeka di desa-desa secara Protokol Kesehatan yang ketat.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto