logo

Keluarga Rentan Miskin Dengan Stunting Agar Dimasukkan Penerima PKH

Keluarga Rentan Miskin Dengan Stunting Agar Dimasukkan Penerima PKH

Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri). (foto,ist)
03 Maret 2021 21:43 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANTAENG: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy minta pemerintah daerah memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga, dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah. Tapi, kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi mereka yang dianggap lebih tidak mampu," kata Menko PMK, saat berdialog dengan Kepala Desa dan keluarga stunting di Balai Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (2/3/2021).

Dia minta daerah untuk melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial, melalui musyawarah desa atau kelurahan. Untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi, yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

Menko PMK menjelaskan, masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting. Menurutnya, dimasukkannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH, akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.

"Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga, nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," terangnya.

Sementara, di Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, Menko PMK berdialog dengan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, aparat desa, kecamatan, serta keluarga dengan bayi yang mengalami gizi kurang. Dia mensosialisasikan pada masyarakat Desa Kalimporo terkait Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro).

Dia menjelaskan, pendekatan mikroskopis bertujuan untuk melakukan tracing atau menelusuri kasus. Menko PMK yang mendapat laporan pihak desa, banyak masyarakat desa yang enggan melakukan rapid test antigen untuk tracing kasus Covid-19.

Masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan tracing oleh pihak dinas kesehatan. "Tidak boleh ketika mau ditracing lari, lari ke hutan. Nggak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat. Mohon disosialisasikan kepada warga kalau ditracing jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa covid, nanti covidnya kemana-mana. Itu menyebabkan covidnya tidak teratasi," papar Menko PMK.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto