logo

Penyidik KPK Bakal Bongkar Dugaan Suap Di DJP

Penyidik KPK Bakal Bongkar Dugaan Suap Di DJP

DJP
03 Maret 2021 20:56 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengungkapkan kasus dugaan suap pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disebut-sebut dilakukan oleh oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Iya bakal dibongkar hanya kami belum dapat mengurai kasus dan tersangkanya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (3/3/2021). Publikasi perkara termasuk pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

Ali memastikan bahwa KPK akan memberitahukan kepada masyarakat dan tentang konstruksi perkara suap tersebut. Begitu juga dengan alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu terjadi pada awal 2020. Aksi korupsi ini ditindaklanjuti unit kepatuhan internal Kementerian Keuangan dan KPK. Saat ini pegawai Ditjen Pajak yang diduga terlibat suap itu telah dibebastugaskan dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan proses penyidikan oleh lembaga antirasuah.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad  Misbakhun menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi kembali terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernilai puluhan miliar rupiah. Menurutnya, ikhtiar KPK memberantas korupsi di sektor perpajakan patut diapresiasi. Namun dia meminta para pegawai Ditjen Pajak tak berkecil hati.

Penyidikan KPK terhadap aparat perpajakan juga menjadi peringatan bagi wajib pajak. "Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapan pun, dimana pun dan oleh siapa pun. Hukum tetap harus ditegakkan. Momentum ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh wajib pajak bahwa ruang korupsi itu makin sempit. Jangan hanya melihat kepada pegawai pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk wajib pajak," ujarnya.

Dia menilai ini menjadi momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendalinya. “Tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini," ujar Misbakhun.

Legislator Partai Golkar ini juga mengapresiasi pegawai Ditjen Pajak yang selalu bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara, rupiah demi rupiah dari pajak untuk mengisi kas negara. Porsi pendapatan perpajakan di APBN lebih dari 80 persen, itu adalah angka yang sangat besar dan sangat berarti. “Para pegawai Ditjen Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Justru pada masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat inilah para pegawai Ditjen Pajak memiliki peluang memperbesar kontribusinya bagi Negara dalam keadaan sektor perpajakan mengalami tekanan sangat dalam akibat ekonomi yang terimbas pandemic. Tetapi saya meyakini para pegawai Ditjen Pajak tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjaga situasi tetap kondusif di tengah tekanan publik dan godaan uang setiap saat," tuturnya.***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto