logo

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras Alkohol Dalam Perpres 10/2021

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras Alkohol Dalam Perpres 10/2021

Foto: YouTube.
02 Maret 2021 14:16 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan ini disampaikan melalui tayangan video secara live berdurasi sekitar 2 menit Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (02/03/2021) di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia),  Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, 

bersama ini saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan industri baru, dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. 

Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh." 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi mengizinkan keran investasi untuk komoditas minuman keras (miras). Izin investasi itu diberikan melalui sebuah Perpres investasi miras, tepatnya pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres itu dijelaskan miras menjadi salah satu bidang usaha yang dibuka untuk investasi. Tepatnya, investasi miras masuk ke dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pemerintah telah  menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. 

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021.

Namun, kontroversi menyeruak ke permukaan. Banyak pihak menentang keras pemberlakuan Perpres terkait legalitas investasi miras di 4 provinsi ini. ***

Editor : Pudja Rukmana