logo

Penyidik KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Penyidik KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

tersangka Nurdin Abdullah
01 Maret 2021 20:28 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Setelah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka korupsi sejumlah proyek di Sulsel, penyidik KPK bakal menggali dan mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus sama.

Hal itu dilontarkan Plt Jubir KPK Ali Fikri. Dia mengatakan KPK memahami harapan masyarakat agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut. Karenanya, KPK akan segera menyusun rencana kegiatan penyidikan guna mengusut dugaan keterlibatan pihak lain. "Tim akan segera menyusun rencana kegiatan penyidikannya. Tentu fokus lebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur pasal sangkaan saat ini," kata Ali, Senin (1/3/2021).

Dia memastikan segala informasi yang berkembang dalam penyidikan akan digali melalui keterangan para saksi yang dipanggil dan diperiksa. KPK, kata Ali, tak segan menjerat pihak lain jika bukti permulaan adanya keterlibatan pihak lain mencukupi. “Jika ditemukan bukti permulaan cukup keterlibatan pihak lain tentu KPK akan tindaklanjuti sampai tuntas," kata Ali.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap penetapan tersangka Nurdin sudah semestinya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri aspek-aspek lain yang berkaitan. Penelusuran aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin. KPK perlu menelusuri hal tersebut untuk membuktikan apakah ada pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu, atau organisasi seperti partai politik.

Peneliti ICW, Egi Primayogha, menyebut pentingnya penelusuran aliran uang dalam kasus suap Nurdin. Dia bahkan menyinggung soal aliran dana suap tersebut kaitannya dengan kontestasi politik. "Biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha. Kandidat juga perlu memberikan mahar politik kepada partai politik. Sehingga saat menjadi pejabat publik, ia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan 'balas budi' ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut," ujarnya.

ICW juga meminta KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Egi menyebut Nurdin diduga pernah memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan AMDAL terhadap dua perusahaan tambang pasir.

"KPK perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya," harap Egi.

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel bersama dua tersangka lainnya Edy Rahmat (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) dan pemberi suap Agung Sucipto (kontraktor). Kendati demikian, Nurdin Abdullah tetap berkelit bahwa uang yang disita dalam OTT itu bukan diperuntukkan terhadap dirinya. Mengenai hal ini, Plt Jubir KPK Fikri Ali langsung membantahnya. Dia menyebutkan fakta-faktanya menunjukkan uang yang disita dan lainnya diperuntukkan bagi Nurdin. ***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH