logo

Merespon Efektivitas SKB Enam Menteri Terkait Pembubaran Ormas

Merespon Efektivitas SKB Enam Menteri Terkait Pembubaran Ormas

Asdep Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) Polhukam Brigjen TNI Rudi Syamsir.(foto, ist)
01 Maret 2021 15:51 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Merespon efektivititas Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri terkait pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dianggap menentang Pancasila, sebenarnya ialah bukan pembubaran tapi pelarangan ormas yang propaganda terhadap pemerintah.

Hal itu diterangkan Asdep Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) Polhukam Brigjen TNI Rudi Syamsir, di Jakarta, Minggu (28/2/2021).

"Sebenarnya SKB yang ditandatangani 6 menteri, yakni Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar dan disaksikan Panglima TNI dan lainnya, yang mempunyai peran besar dalam menjalankan SKB ini adalah bukan pembubaran tapi pelarangan ormas yang propaganda terhadap pemerintah," terangnya.

Kalau pembubaran, lanjutnya, kesannya pemerintah tidak mengerti hukum dan undang-undang yang berlaku. "Sebenarnya bukan belum efektif, tapi kita sama-sama tahu SKB ini masih baru sebulan lebih berjalan. Kita perlu mengedukasi masyarakat terhadap munculnya ormas baru yang berbau propaganda," terangnya.

Saat ini, kata dia, aparat pun sudah menjalankan upaya itu mulai dari level atas sampai ke lini yang paling bawah tingkat RW dan RT. Memang butuh eksistensi dan waktu yang panjang, karna jumlah warga Indonesia sangatlah banyak.

"Pemerintah bukan melarang warganya untuk berorganisasi. Tapi, yang perlu digarisbawahi adalah organisasi bukan hanya punya surat keterangan bahwa organisasi itu terdaftar tetapi tetap mengikuti acuan dari MK 23 Des 2014," ungkapnya.

Organisasi, ujarnya, boleh saja melakukan kegiatan tapi tidak melakukan propaganda terhadap pemerintah. Sehingga, ormas ini tidak serta merta bebas melakukan hal yang negatif.

Dia mengemukakan, perlu keberanian pemimpin untuk menerbitkan SKB 6 menteri ini. Karena, keputusan yang berani dan terukur berpedoman dengan konstitusi dan pastinya ada konsekuensinya, butuh waktu yang panjang,.

"Kami rasa masyarakat sangat sependapat dengan SKB ini dan tidak mempermasalahkan malah masyarakat sangat merespon positif. Menurut data survey di masyarakat 80 persen menerima SKB ini. Karena sangat berpengaruh dalam persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan rasa nyaman dan damai," ungkap Rudi.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar lebih teliti lagi memilih organisasi di masyarkat. Sehingga, bahaya radikalisme yang sekarang ini sedang marak bisa dicegah bersama.

Peran serta orangtua dalam menjaga juga mendidik anak, sangatlah penting. Agar anak-anak tidak dengan mudah terperosok oleh organisasi yang berdampak radikalisme.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto