logo

Mandiri, Vaksinasi Gotong Royong Tak Ganggu Program Pemerintah

Mandiri, Vaksinasi Gotong Royong Tak Ganggu Program Pemerintah

Ilustrasi Vaksinasi Gotong Royong. (Pudja Rukmana, Skid)
28 Februari 2021 07:54 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Melalui kajian mendalam akhirnya pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi mandiri oleh perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diambil untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok.

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak akan menganggu program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah.

''Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,'' kata Nadia dalam keterangan persnya secara virtual tentang  kebijakan vaksinasi Gotong Royong, Jumat (26/02/2026).

Satu hal ditegaskan Nadia bahwa layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

Satu hal penting lainnya, dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten/ kota setempat. ''Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi,'' tuturnya di akun resmi Kemenkes.

Lebih jauh Nadia menjelaskan, PT Bio Farma (Persero) sengaja dipilih menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat melakukan impor vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong. Hal ini berdasarkan konsultasi Kemenkes dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk upaya mitigasi penyimpangan-penyimpangan saat ini perusahaan importir tunggal akan dilakukan PT Bio Farma," ungkap Nadia pula.

Gratis 

Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong juga akan memperoleh kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik. Terkait dengan penanangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah.

Sama dengan vaksinasi Covid-19 nasional, vaksin Gotong Royong akan diberikan secara gratis. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi Gotong Royong harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta melaporkan jumlah peserta vaksinasi Gotong Royong.

Adapun jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.

Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma. Selain itu Bio Farma juga bertanggung jawab tethadap proses pendistribusian vaksin Covid-19 Gotong Royong ke  fasyankes milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha.

Izin BPOM

Yang juga sangat ditekankan, jenis vaksin Gotong Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

''Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna, dan melakukan pembicaraan supply vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah,'' kata Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma Bambang Heriyanto.

Menurut Bambang, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan perusahaan China Sinopharm dan perusahaan Amerika Serikat (AS) Moderna untuk memasok kebutuhan vaksinasi Gotong Royong atau mandiri.

Khusus untuk pengadaan vaksin Sinopharm, kata Bambang, pelaksanaannya akan dilakukan anggota holding farmasi, PT Kimia Farma Tbk. Manajemen terus berkoordinasi dengan Kemenkes terkait pengadaan vaksin untuk vaksinasi Gotong Royong.

"Tentu akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan agar program vaksinasi baik program vaksinasi pemerintah dan Gotong Royong bisa berjalan baik dan lancar," ujar Bambang.

Untuk mempercepat pendistribusian vaksin,  pendistribusian vaksin Gotong Royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar, tidak akan menganggu vaksin program pemerintah.

 "Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak menyebabkan distribusi program pemerintah jadi terganggu," ujar Bambang.

Lebih jauh, Bambang menyebut pihaknya telah memproduksi dan mendistribusikan 7,2 juta vaksin Sinovac. Hal ini diberikan untuk lansia dan masyarakat yang bekerja sebagai pelayan publik.

"Berdasarkan evaluasi hingga saat ini masih terkendali dan berjalan dengan baik sesuai rencana termasuk pendistribusian ke lokasi-lokasi terluar dan terpencil," ucapnya.

Saling Melengkapi 

Sementara itu Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga menuturkan vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi Covid-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

''Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,'' ucap Jubir Kementerian BUMN ini.

Sebagai penanggung jawab, Kementerian BUMN memastikan vaksinasi Gotong Royong berjalan lancar. ***