Diungkapkan,  berdasarkan  Peraturan Mendagri Nomor 87 Tahun 2019, lokasi pembangunan  di atas bukit kilo meter (KM) 16  dekat Stadion Bola setempat  adalah lahan milik Kabupaten Sorong (Kabsor).

“Karena itu izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lahan tersebut harus  diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukan  pemerintah daerah lainnya,”kata Said.

Dikatakan Said, antara  Kota Sorong dan Kabupaten Sorong terdapat 56 titik perbatasan. Hal itu,  tertuang dalan Peraturan Mendagri Nomor  87 Tahun 2019 tentang Tapal Batas  Kota dan Kabupaten Sorong, tersebut.

“Ternyata lokasi  pembangunan di bukit  KM 16 tersebut  masuk di  Kabupaten Sorong. Sehingga IMB harus dikeluarkan oleh  Pemda Kabupaten Sorong,”kata Said.

Menurutnya, wilayah  Kota Sorong ada di Kelurahan Klablim, Klaurung, Klasuat dan Klasum. Sedangkan  Kelurahan Warmon Kampung Klaube,  adalah wilayah Kabupaten Sorong.

Terkait  pembangunan di bukit  yang berdekatan dengan stadion bola, itu pun harus menyertakan  Dokumen  Analisa Mengenai Dampak  Lingkungan (Amdal).

Amdal,  itu penting  karena  lokasi bangunan tersebut berdekatan dengan Stadion Bola milik  Kabupaten Sorong. Nah, harus ada antisipasi  ketika kelak terjadi keributan  saat pertandingan bola. Kira-kira, apa yang akan dilakukan pihak  pengusaha itu, agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya.

Kemudian, karena lokasinya berada di bukit, maka antisipasi longsor ketika  kontur tanah  bermasalah. Bagaimana antisipasi  pihak pengusaha untuk mencegah  longsor jatuh  ke ruas jalan di depan dan samping lokasi itu.

 “Jadi kalau izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sorong, misalnya  berdekatan dengan  tempat keramaian umum  seperti Stadion Bola Kaki.  Apalagi,  lokasi pembangunannya di atas bukit seperti itu  harus ada Amdalnya,  yang disetujui Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya,”kata Said.

Karena itu, pihak  pengelola harus  tau lokasi pembangunan usahanya itu berada di  pemerintahan  mana. Sebab, berdasarkan   peraturan  Mendagri tersebut  wilayah pembangunan  di atas bukit  Stadion  Bola Kaki  KM 16 itu kawasan  milik   Pemerintah Kabupaten Sorong.

Ke depan, lanjut Said, Pemda Kabupaten Sorong akan  menertibkan asetnya termasuk lahan pembangunan tersebut. Kalau tak mengurus  IMB di Kabupaten Sorong, jelas  melanggar hak  wilayah orang lain.

“Saran saya, sebelum bangunan itu dibongkar atau mendapat sanksi apapun  dari pemilik  lahan, sebaiknya   si pengusaha berkoordinasi dengan pihak berkompeten di Kabupaten Sorong.  Karena, saya yakin lahan tersebut masuk di  kawasan pemerintahan Kabupaten Sorong berdasarkan  Peraturan Mendagari tersebut,”ujar Said.

 Kepala  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTS) Kabupaten Sorong, Dr. Salmon Samori, M.Si, dihubungi suarakarya.id, Sabtu (20/2/2021) siang, terkait hal tersebut, mengaku belum tahu.

“Nanti saya cek dulu anak buah saya karena hingga kini saya belum tahu  perusahaan apa yang membuka usaha di lahan tersebut,”kata Samori.

Dikatan Samori, memang ia melihat di lokasi tersebut ada pembangunan namun siapa pelaku usahanya hingga kini  belum diketahuinya.

Ketika suarakarya.id, mengirim  nama dan izin usaha di lokasi tersebut, Dr. Samori, justru, mengaku  Nomor IMB yang tertera di pagar usaha tersebut bukan dikeluarkan olah BPMPTS Kabupaten Sorong.

Di pagar zeng lahan usaha tersebut tercatat, Nama Perusahaan; PT. Papua Barat Abadi. Nomor IMB: 503/IMB-UBU/DPNPTSP/0014/VIII/2020.

Pihak Pemerintah Kota Sorong, dihubungi beberapa pejabatnya tak ada yang bersedia memberikan  tanggapan soal pembangunan pada  lokasi Bukit, KM 16 Di atas Stadion Bola Kaki tersebut. ***