logo

Ganti Untung

Ganti Untung

22 Februari 2021 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi 

Mendadak menjadi miliarder nampaknya beralasan untuk disematkan kepada sebagian besar warga di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban Jawa Timur. Bahkan saking hebohnya ternyata berita itu sempat menjadi viral. 

Betapa tidak, mayoritas warga di desa itu mendapat rejeki nomplok berupa ganti rugi pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban). Luasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan itu secara tidak langsung menuntut adanya pembebasan lahan yang melibatkan kepemilikan dari masyarakat. Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian sebagian dari warga di daerah tersebut harus merelakan lahannya diganti rugi oleh Pertamina untuk kepentingan produksi. 

Pembebasan lahan tersebut menurut informasi sudah sesuai dengan prosedur – ketentuan yang berlaku sehingga pembayaran ganti ruginya juga sudah sesuai tarif yang disepakati bersama antara Pertamina dan warga. Oleh karena itu, mendadak menjadi miliarder yang dialami oleh sebagian besar warga di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban Jawa Timur menarik dicermati, bukan hanya terkait besaran ganti ruginya tetapi juga perilaku mendadak miliarder yang situasinya menjadi semacam OKB atau Orang Kaya Baru. Era kekinian tentu menjadi cepat viral untuk melihat fenomena tersebut dan karenanya logis jika kemudian fenomena ini menarik dicermati terutama dikaitkan aspek psikologis dan keperilakuan sosial, terutama di masa pandemi yang juga berdampak terhadap resesi. 

Kilas balik fenomena mendadak menjadi miliarder yang viral tentu tidak lepas dengan agenda pembangunan kilang Pertamina Internasional yaitu Subholding Refining dan Petrochemical di bawah Pertamina yang menggarap proyek senilai US$ 15 miliar yang digarap dengan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Konsekuensi agenda itu adalah pengadaan lahan dan juga pembebasannya sehingga harus sesuai dengan UU no 2/2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secara garis besar juga mengacu tata cara pengadaan lahan untuk pembangunan kilang. Fakta ini memberikan gambaran prosedural yang sah di balik viralnya mendadak miliarder. 

Tentu sah saja jika kemudian sebagian besar dari warga membelanjakan perolehan rejeki nomplok dari besaran ganti rugi yang diterima untuk pemenuhan kebutuhan sekunder – tersier, termasuk misal pembelian sejumlah unit mobil baru untuk berbagai kepentingan sesuai peruntukan mereka. Di satu sisi, keperilakuan ini tidak bisa terlepas dari realitas kebutuhan dan keinginan meski di sisi lain ada juga realitas yang semestinya tidak dapat diabaikan yaitu kepentingan untuk permodalan sehingga ganti rugi dari luas lahan yang sebelumnya dimiliki tidak lenyap begitu saja. Betapa tidak besaran luas tanah yang telah diganti rugikan itu pada dasarnya ada yang berupa lahan garap dan lahan pertanian.

Perubahan fungsi dan atau imbas dari ganti rugi tanah tersebut tentu bagi sebagian besar warga akan berpengaruh terhadap pendapatan dari tidak adanya lahan garap atau lahan pertanian. Jadi, jika kemudian perolehan besaran dana ganti rugi itu dibelanjakan atau di belanjakan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan sekunder – tersier maka ancaman dari keperilakuan ini adalah hilangnya modal yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan produktif. Sekali lagi, pembelanjaan dan atau pemanfaatan dana itu memang sepenuhnya hak mereka yang mendapatkan ganti rugi pembebasan lahannya tetapi tentu menjadi pertimbanyan yang penting juga untuk memikirkan masa depan dari perolehan besaran ganti rugi untuk kegiatan produksi dan produktif. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo