logo

KPK Temukan Vendor Bansos Tak Kompeten

KPK Temukan Vendor Bansos Tak Kompeten

KPK
21 Januari 2021 20:19 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penyidik KPK menemukan tabir dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bahwa sebagian rekanan atau vendor pengadaan tak memiliki kompetensi untuk menyediakan sembako yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Sejumlah vendor  bahkan membeli sembako di pihak ketiga.

Hal itu terbongkar saat diperiksa Lucky Falian dari PT Agri Tekh sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Juliari dan kawan-kawan, Rabu (20/1/2021) kemarin. PT Agri Tekh diduga menjadi tempat pembelian sembako oleh beberapa vendor pengadaan bansos. "PT Agri Tekh sebagai tempat pembelian barang oleh beberapa perusahaan pemegang kontrak dalam rangka pengadaan Bansos di Kemsos TA 2020," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Kamis (21/1/2021).

Selain itu menyelisik soal PT Agri Tekh yang menjadi penyuplai barang Bansos Covid-19, tim penyidik KPK juga mencecar Lucky terkait sejumlah dokumen. Kuat dugaan, Lucky mengetahui banyak praktik kotor yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan tersangka lainnya dalam kasus ini.

"Yang bersangkutan juga dikonfirmasi terkait sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara ini," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp10.000 per-paket sembako dengan harga Rp300.000. Namun menurut KPK, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp10.000. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemsos melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto