logo

Segkarut Pemilihan Ketua DPD Golkar Dinilai Rugikan Partai

Segkarut Pemilihan Ketua DPD Golkar Dinilai Rugikan Partai

Logo Partai Golkar (Ist)
19 Januari 2021 17:05 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Silang sengketa ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di sejumlah daerah ternyata berdampak buruk bagi kelangsungan reputasi partai. Padahal sebelumnya diharapkan potensi suara Partai Golkar di berbagai daerah mampu memenangkan pertarungan atau kompetsi Pilkada serentak pada 2020 lalu, namun kurang mendapat hasil yang maksimal.

Kader potensial Partai Golkar di sejumlah daerah sering megalami nasib tragis, meski memiliki jumlah kursi yang banyak di DPRD, akan tetapi harus menerima kekalahan dari kandidat lain yang memiliki potensi relatif dibawah kader Golkar. 

Fenomena tersebut disebabkan lantaran konflik internal yang sejatinya tidak perlu terjadi. “Misalnya Pilkada di Indramayu pada 2020 lalu. Padahal Partai Golkar memiliki 22 kursi di DPRD, akan tetapi karea ada konflik di internal partai, maka kader Golkar harus menelan pil pahit akibat dikalahkan kader PDIP dan NasDem,” ujar pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1/2020).

Goris berpandangan bila Partai Golkar ingin memenangkan Pilkada di daerah yang potensial, maka kebijakan partai yang berorientasi untuk kembali merebut posisioning yang lebih eksis, suatu keniscayaan. Oleh karena itu sedini mungkin kebijakan yang berpotensi konflik antarkader Patai Golkar  harus dicegah.

“Untuk itu komunikasi politik antara daerah dan pusat agar dibangun dengan intensitas tinggi . Jangan sampai elit Golkar melakukan pembiaran persaingaan tidak sehat antarkader dalam memperebutkan kursi ketua DPD terjadi. Karena dampaknya akan berimbas kepada suara partai secara keseluruhan,” ucap Goris.

Menurut dia, sudah saatnya irama kerja politik seluruh jajaran elit Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah agar solid memegang garis komando Ketua Umum.

“Hindari terjadinya faksi-faksi yang tidak jelas orientasinya.  Seperti hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu, kader Golkar harus selalu menjaga marwah partai yang salama ini berada di lingkaran kekuasaan atau pemerintahan,” katanya.

Goris menilai bahwa kebijakan partai kedepan menitik beratkan pada kaderisasi yang sistematis dan terencana. Di antaranya, elit Golkar di pusat agar menggandeng kader milenial di daerah yang kinerjanya sudah terbukti, dan mendapatkan respon positif dari publik, agar didorong untuk menduduki posisi strategis, seperti menjadi Ketua DPD Golkar di daerah.

“Menjelang 2024, garis kebijakan partai sudah dapat memastikan bahwa seluruh ketua-ketua DPD merupakan geerasi milenial potensial yang sudah terbukti dan teruji di masyarakat. “Misal sebagai anggota legislative atau pernah menduduki posisi strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Jangan sampai elit Golkar memasukan orang yang belum teruji kinerjanya,” ucapnya.

Hindari pula penempatan kader-kader yang kerap melakukan truble maker partai di daerah. Atau setidaknya kurang meberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepentingn partai kedepan.***

 

 

 

Editor : Markon Piliang