logo

Anies Diminta Segera Bayar Tunjangan ASN Tanpa Dipotong

Anies Diminta Segera Bayar Tunjangan ASN Tanpa Dipotong

Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan
19 Januari 2021 15:10 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) bulan April-Desember 2020 secara penuh.

Namun, hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan ASN bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan.

“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan. Kami dapat info bahwa ada cukup banyak PNS yang sampai harus pinjam ke sana-sini untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan, dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020.

Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.

Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.

“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap August.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto