logo

Jokowi: Kerja Sama Industri Jasa Keuangan Dongkrak Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Kerja Sama Industri Jasa Keuangan Dongkrak Pemulihan Ekonomi

Presiden Jokowi (Istimewa)
17 Januari 2021 01:22 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sangat mengapresiasi kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang berjalan beriringan dengan baik sepanjang 2020 hingga mampu merespon setiap masalah dengan cepat. 

"Dan, untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama itu bisa dilanjutkan dan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/01/2021) malam.

Hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor adalah  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menurut Presiden, berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian telah disiapkan. 

Pemerintah bersyukur Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya, PP (Peraturan Pemerintah) maupun Perpres (Peraturan Presiden) ini akan segera terbit dalam waktu yang secepat-cepatnya, agar semakin kompetitif di pasar, terutama di pasar global. 

Yang sudah selesai PP-nya, yaitu Lembaga Pengelola Investasi, Sovereign Wealth Fund yang kita namakan INA (Indonesia Investment Authority) yang baru didirikan. Ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan nasional. "Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini," ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, pembentukan SWF (Sovereign Wealth Fund) sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Selain itu juga untuk meningkatkan tingkat foreign direct investment Indonesia dan sekaligus menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.

"Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, 'Awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa?' Dijawab Bu Menteri Keuangan, 'Ya, kira-kira 20 miliar dolar AS.' (Ini) duit yang gede banget," ujar Presiden.

Pemerintah sendiri akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun. Kemudian, yang 20 miliar dolar AS, yang ini triliun rupiah untuk INA (Indonesia Investment Authority).

"Saya berharap INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan, dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan," kata Presiden.

Sejauh ini, data realisasi investasi yang diterima sampai dengan kuartal III tahun 2020 tercatat Rp611,6 triliun yang terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp301,7 triliun dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp309,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal I tahun 2020, yaitu sebesar Rp191,9 triliun dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp205,7 triliun. 

Presiden Jokowi melihat peningkatan realisasi investasi di tahun 2020 merupakan sebuah hal yang positif dan patut dipertahankan. Ini mengingat bangsa Indonesia berada di tengah ketidakpastian global akibat pandemi.

BPS (Badan Pusat Statistik) juga telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar 163,3 miliar dolar AS dan total impor tahun 2020 sebesar 141,6 miliar.

Dihitung-hitung neraca perdagangan Indonesia tahun 2020, surplus 21,7 miliar dolar AS dibandingkan tahun 2019 yang waktu itu justru defisit sebesar 3,6 miliar dolar AS. Ini memberikan sebuah optimisme dan harapan di 2021 agar terus meningkat dan tetap pada posisi surplus neraca perdagangan.

"Tapi, hati-hati kita jangan cepat berpuas diri. Kita harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan terus realisasi yang baik ini dan momentum ini harus kita jaga, dan kita lihat sebagai sebuah peluang," ujarnya.

Optimisme ini harus terus dikelola dengan baik, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. 

Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, masuk angin, tapi harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting. "Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan  Indonesia.

"Terakhir, saya mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja," ucap Presiden.

Pelaku (usaha) kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal, UMKM, juga lebih mudah dan cepat.

"Saya sudah menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Keuangan, kepada Pak Menko Perekonomian agar kita menyiapkan sebuah regulasi-regulasi, sebuah peraturan-peraturan yang jauh ke depan (advance) dan meninggalkan cara-cara lama, peraturan-peraturan yang sudah usang, yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global, yang ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnys

Presiden berharap UMKM yang belum bankable, juga bisa dapat mengembangkan skala usahanya. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro juga bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif. "Dan, kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan. ***