logo

Benny Siap Mundur, Jika Pembebasan Biaya Penempatan PMI Tidak Berjalan

 Benny Siap Mundur, Jika  Pembebasan Biaya Penempatan PMI Tidak Berjalan

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (tengah).(foto,ist)
16 Januari 2021 11:37 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan diperpanjang masa transisinya selama 6 bulan ke depan.

Hal itu dikemukakan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Jakarta, Jumat (15/1/2021). Perpanjangan, jelasnya, berlaku sejak ditetapkannya Perban Nonor 09 tahun 2020, yakni pada 15 Juni 2020.

"Sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku hari ini, Jumat (15 /1/2021), atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan hingga tanggal 15 Juli 2021," ungkapnya.

Selama masa transasi 6 bulan, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam persiapan implementasi Perban 09/2020. Antara lain: Pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Dalam Negeri.

Kedua, menyebarkan informasi ke Perwakilan Undonesia di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, serta KDEI Taipei. Ketiga, menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, serta menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, serta BP2MI pada tanggal 23 Desember 2020. Juga dengan Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi kerja di Hong Kong serta organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020.

Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI, yang meliputi: mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Keenam, membentuk Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders.

Ketujuh, menyusun Indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan. Agar calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.

“Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan. Ditemukan fakta belum adanya kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal politik anggaran serta menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi PMI, sebagaimana yang menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41,” tutur Benny.

Untuk itu, lanjutnya, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menaker dan jajarannya, Rabu (13/1/2021) malam, BP2MI tetap pada sikap yang tidak bergeser dari sikap semula. Yakni, prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah perintah UU Nomor 18/2017 Pasal 30 ayat (1).

“Perban Nomor 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga. Sekaligus, sikap istiqomah terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU nomor 18/2017,” papar Benny.

Benny mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6 bulan ke depan. Yaitu Intervensi negara/Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300 miliar, dalam hal ini Kemnaker sebagaimana perintah UU Nomor 18/2017 Pasal 39 huruf o, serta PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nonor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam masa transisi 6 bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis. Untuk memastikan berlakunya Perban Nomor 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan.

Berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk mengidentifikasi MoU yang diterbitkan, sebelum atau sesudah Perban Nomor 9/2020 ditetapkan. “Jika pada akhirnya Perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15 Juli 2021. Maka, saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tangggungjawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya,” tegas Benny.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto