logo

Pengamat: Batalkan Rencana Penggabungan Pegadaian-PNM Ke BRI, Berdampak Sistemik

Pengamat: Batalkan Rencana Penggabungan Pegadaian-PNM Ke BRI, Berdampak Sistemik

14 Januari 2021 00:00 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengamat ekonomi senior Faisal Basri meminta kepada pemerintah khususnya Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana holdingisasi tiga BUMN yakni, PT Pegadaian (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Faisal berpendapat ketiga perusahaan “plat merah” tersebut masing-masing memiliki intensitas, karakter bisnis dan kultur perusahaan yang berbeda satu dengan lainnya.

“Peran Pegadaian selama ini untuk membantu kesulitan likuiditas masyarakat jangka pendek yang menjadi misi BUMN lawas ini berkiprah dan berperan dalam mengemban tugas negara. Saya tegaskan jika ini digabung, tak akan bisa memperdalam sektor keuangan,” ujar Faisal Basri dalam Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang dihelat secara virtual oleh Forum Warta Pena (FWP) di All Sedayu Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/1/2021).

Pengamat ekonomi asal UI ini menyebut rencana Menteri BUMN untuk membentuk induk perusahaan atau holding company guna memperkuat sektor UMKM justru bertentangan dengan gagasan pemerintah untuk memajukan UMKM secara total.

Hal ini juga memberi kesan seolah-olah persoalan yang dihadapi UMKM hanya masalah keuangan dan masalah jaringan data dalam ekosistem bisnisnya.

“Inisiatif ini harusnya bisa dibatalkan karena memang sarat sesat pikir. Jika ingin membuat PNM dan Pegadaian melaju kencang, lalu bukan harus diakuisisi oleh BRI yang berarti di bawah ketiak perbankan,” ungkap Faisal yang sebelumnya dikenal sebagai politisi PAN saat awal reformasi.

Dia menganalogikan penggabungan ketiga BUMN ini ibarat makanan enak yang disatukan dalam satu wadah. Hasilnya, bukan rasa makanan itu jadi lebih baik, justru sebaliknya rasa makanan itu tidak layak untuk disajikan apalagi dinikmati.

“Ibarat makanan enak, dicampur-campur rasanya jadi tidak enak. Pecel enak, steak enak, sayur asam enak. Tapi kalau semua digabung rasanya, kita tidak tahu, apa rasanya. Yang tadinya enak kalau digabung, semua jadi malah tidak enak,” tandas Faisal.

Di tempat yang sama, pengamat hukum korporasi Suhardi Somomuljono melihat selama ini Pegadaian merupakan perusahaan sehat dan tidak memiliki kesulitan likuiditas, sehingga secara politik hukum tidak ada alasan BUMN ini harus digabung, diakusisi atau dibuat holding.

“Logika hukumnya dimana, perusahaan yang sehat akan diambil alih. Secara terminologi hukum BRI itu punya culture yang berbeda dengan Pegadaian. Di situ mengenal bunga, denda, dan lainnya yang sangat berbeda dengan Pegadaian,” jelas Suhardi.

Menurutnya, aksi penggabungan atau akuisisi dengan skema holdingisasi secara hukum tidak bertentangan dengan hukum. Pemerintah melalui Menteri BUMN punya hak dan kewenangan untuk melakukan aksi korporasi terhadap perusahaan milik negara.

Namun Suhardi mengingatkan agar proses akuisisi ini harus dikaji lebih mendalam dan tentu mengindahkan legitimasi dan peran dari masyarakat serta yang esensi adalah kehadiran BUMN itu sejatinya bisa memberikan kemaslahatan publik.

“Jangan hanya mengejar sahnya saja, tapi menghiraukan legitimasinya,” ucap dia.

Suhardi pun berharap kepada Serikat Pekerja (SP) Pegadaian untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan memperjuangkan harapannya kepada pemerintah serta pihak legislatif agar rencana tersebut dikaji lebih mendalam.

“Jangan mengambil keputusan terburu-buru. Ini bisa memunculkan gejolak di masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan kebijakan holdingisasi tidak akan menguntungkan bagi Pegadaian, jika seluruh produk berbasis UMKM diambil oleh perusahaan induk (BRI-red), mengingat saat ini nasabah Pegadaian sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Akuisisi ini sangat tidak tepat karena dampak dari privatisasi dalam bentuk privatisasi atau akusisi akan berdampak jangka panjang dan sistemik,” terang Ketut.

Apalagi, kata Ketut, Pegadaian yang sudah berusia 119 tahun, hingga saat ini merupakan salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk Negara.

Lagi pula, lanjut Ketut, Pegadaian merupakan heritage terbesar bagi perjalanan sebuah BUMN di Indonesia dan tetap sehat sebagai sebuah korporasi milik negara dengan aset yang cukup besar dengan rating Perusahaan AAA maka bukan menjadi kendala untuk mendapatkan modal kerja.

“Jika rencana ini dipaksakan, pengelolaan perusahaan akan mengkerdilkan Pegadaian dan berdampak terhadap sistemik bagi rakyat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan. Di sinilah peran Pegadaian sebagai penegak kedaulatan bagi rakyat yang harus direnungkan oleh Kementerian BUMN untuk tidak meneruskan rencana tersebut,” ujar Ketut.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto